Ingat, Hari Ini Ambil Sikap Sempurna dan Hormat Merah Putih Pukul 10.17 WIB

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengajak masyarakat untuk menghentikan seluruh kegiatan dan aktivitas selama 3 menit pada 17 Agustus 2020 pukul 10.17 WIB. Menurut dia, imbauan ini berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia maupun luar negeri.

" Kami mengajak seluruh pihak yang di pasar, di tempat umum, di sawah, di kampung-kampung. Ketika dikumandangkan lagu Indonesia Raya, kami harap menghentikan kegiatan, berdiri tegap, khidmat, ikut menyanyikan lagu tersebut. Bahkan juga di luar negeri yang di KBRI, dan lain-lain," jelas Pratikno dalam video conference, Senin 6 Juli 2020.

Upacara HUT Kemerdekaan ke-75 RI akan tetap digelar di Istana Jakarta secara virtual. Upacara juga digelar dengan menerapkan protokol kesehatan mengingat Covid-19 masih mewabah di Tanah Air.

1. Tak Undang Masyarakat ke Istana

Istana mengajak masyarakat umum untuk mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI secara virtual. Ada 17.845 kuota yang disediakan untuk menghadiri upacara HUT ke-75 RI di Istana secara daring.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan keputusan ini mengingat situasi pandemi Covid-19. Sehingga, pihak Istana memutuskan upacara peringatan HUT ke-75 RI diikuti secara virtual demi kesehatan masyarakat.

" Karena paham masih ada PSBB dan mengutamakan kesehatan masyarakat dan protokol kesehatan," ucap Heru dalam video conference, Senin 6 Juli 2020.

Pihak Istana Kepresidenan telah meluncurkan laman " Pandang Istana" sebagai situs resmi pendaftaran partisipasi upacara HUT ke-75 Kemerdekaan secara virtual. Situs ini diluncurkan agar perayaan upacara kemerdekaan bisa diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia.

2. Hanya Dihadiri 6 Pejabat Negara

Selain tak mengundang masyarakat, pejabat yang hadir langsung di Istana pun dibatasi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara tentang pedoman peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI.

Pejabat yang hadir yakni, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Inspektur Upacara dan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian, empat pejabat lainnya menjadi petugas upacara.

Mereka yakni, Ketua MPR Bambang Soesatyo yang bertugas sebagai pembaca teks proklamasi, Menteri Agama Fachrur Rozie selaku pembaca doa, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Adapun para menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya diwajibkan mengikuti upacara pengibaran dan penurunan bendera pusaka secara virtual dari kantor masing-masing. Begitu pula dengan kepala daerah harus mengikutinya secara virtual setelah melaksanakan upacara di daerah.

3. Tak Lebih dari 100 Orang yang Hadir di Istana

Pemerintah memastikan bahwa HUT ke-75 Kemerdekaan RI di Istana akan digelar secara sederhana namun tetap khidmat. Bahkan, upacara akan dihadiri kurang dari 100 orang.

Petugas yang hadir di Istana hanya terdiri dari satu Komandan Upacara, tiga orang pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) yang berasal dari cadangan 2019, 20 orang pasukan upacara dari TNI/Polri, 24 orang korps musik, 2 orang MC, serta 17 anggota TNI. Mereka bertugas sebagai pasukan pelaksana tembakan kehormatan saat upacara detik-detik proklamasi.

4. Hanya 8 Paskibara yang Bertugas

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka yang bertugas tahun ini juga dibatasi. Hanya ada delapan anggota Paskibraka yang bertugas di HUT Kemerdekaan ke-75 RI.

Adapun tiga anggota untuk upacara kenaikan bendera dan 3 anggota untuk upacara penurunan. Sisanya, 2 anggota cadangan.

Delapan orang tersebut diambil dari anggota Paskibraka tahun 2019. Langkah itu diambil guna menghindari adanya kegiatan yang membutuhkan kontak fisik ketika proses seleksi.

5. Upacara Terapkan Protokol Kesehatan

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Upacara Peringatan ke-75 RI di pusat dan daerah dilakukan secara khidmat dalam disiplin protokol kesehatan menyusul situasi pandemi Covid-19. Salah satunya, dengan pembatasan jumlah peserta yang hadir.

" Kegiatan upacara 17 Agustus di Istana Negara dan kantor-kantor pemerintah daerah tahun ini secara teknis harus mengikuti protokol kesehatan seperti pembatasan jumlah peserta, jaga jarak dan pemakaian masker," jelas Fadjroel dalam keterangan persnya, Minggu 16 Agustus 2020.