11.143 Calon Jemaah Belum Lunasi Biaya Haji

Kemenag Harap Saudi Segera Putuskan Haji Sebelum Ramadhan Berakhir

Dream - Gara-gara pandemi virus corona, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini belum juga ada kepastian. Kementerian Agama berhadap Pemerintah Arab Saudi memberikan keputusan mengenai ibadah haji 1441 H sebelum bulan Ramadhan selesai.

" Kami berharap informasi pasti apakah haji tahun ini diselenggarakan atau batal bisa segera diumumkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Semoga sebelum akhir Ramadhan," terang Juru Bicara Kementerian Agama, Oman Fathurahman, dalam keterangan tertulisnya, Senin 18 Mei 2020.

Menurut Oman, kepastian penyelenggaraan haji sangat penting, mengingat waktunya sudah semakin dekat. Sedangkan Kemenag membutuhkan waktu untuk melakukan banyak persiapan.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tambah Oman, telah berkoordinasi dengan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri agar bisa ikut mengkomunikasikan hal tersebut melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Selain itu, juga proaktif menghubungi Saudi.

" Informasi mengenai kepastian penyelenggaran ibadah haji tersebut menjadi penting bagi kami dalam menyiapkan kebijakan serta peraturan-peraturan yang diperlukan apabila haji akan dilaksanakan dan atau tidak dilaksanakan pada tahun ini," kata dia.

Persiapan Jalan Terus

Oman mengatakan, Kemenag sampai saat ini terus menggelar persiapan haji. Masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap kedua juga masih dibuka.

Terkait layanan, sudah dijalankan sejumlah persiapan meski belum sampai pada tahapan pengikatan kontrak kerja sama. Ini mengingat adanya surat Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Nomor 410711030 tanggal 11 Rajab 1441H/6 Maret 2020 berisi permohonan untuk menunggu dalam penyelesaian kewajiban baru hingga jelasnya masalah Covid-19.

" Jadi persiapan di Saudi sudah dilakukan namun hingga saat ini Kementerian Agama belum melakukan penandatanganan kontrak maupun pembayaran uang muka atas pelayanan jemaah haji di Arab Saudi," kata Oman.

Lebih lanjut, Oman menjelaskan Kemenag juga telah menyiapkan mitigasi jika haji dilaksanakan atau tidak. Sehingga, apapun keputusan Saudi, Kemenag sudah siap melaksanakannya baik batal maupun tidak.

" Mitigasi tersebut juga mencakup langkah yang akan Indonesia ambil jika Saudi tidak kunjung memberi kepastian, padahal waktu persiapan sudah semakin mepet," kata dia.

KJRI Lihat Ada Sinyal Baik dari Raja Saudi Soal Haji 2020

Dream - Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, menyatakan ada sinyal positif di Arab Saudi mengenai penanganan wabah virus corona. Sinyal tersebut yaitu dengan dibukanya sejumlah pusat perbelanjaan, toko dan kafe di seluruh Saudi terhitung sejak Senin, 27 April 2020.

" Ini kayaknya ada tanda-tanda baik buat kita," jelas Endang, melalui keterangan tertulis diterima Dream.

Kabar gembira diperkuat dengan keputusan Raja Saudi, Salman bin Abdul Aziz berkaitan dengan sistem fast track atau jalur ceat untuk negara-negara pengirim jemaah haji.

" Raja Salman juga telah menyetujui Majelis Kabinet terkait pelaksanaan MoU tentang fast track bagi negara-negara pengirim jemaah haji," ujar Endang.

Raja Salman diketahui telah mengeluarkan dekrit mencabut pemberlakukan jam malam di seluruh wilayah Saudi kecuali di Mekah dan Madinah.

Survei Kesiapan Haji

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali, mengatakan World Hajj and Umrah Convention (WUHC) juga telah melakukan suvei persiapan pelaksanaan haji 1441 Hijriah atau 2020. Ada 25 negara yang disurvei, salah satunya Indonesia.

Menurut Nizar, survei ini diselenggarakan atas kerja sama Biro Perencanaan Kementerian Haji dengan WHUC. Hasil survei ini nantinya akan dilaporkan kepada Menteri Haji dan Umrah Saudi dan Raja Salman sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

" Hasil survei ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan untuk Kementerian Haji atau Raja Salman dalam mengambil kebijakan tentang penyelenggaraan haji 1441H/2020M," kata Nizar.

Nizar mengatakan saat ini sudah ada 15 dari 25 negara yang telah mengembalikan survei tersebut. Indonesia termasuk dari 15 negara tersebut.

Sementara, menurut Endang survei yang dilakukan WHUC ini antara lain menggali informasi tentang persiapan dan langkah kesehatan yang diambil setiap negara dalam penanganan Covid-19.

Selain itu, berkaitan dengan kesiapan setiap negara jika kebijakan haji hanya akan mempertimbangkan pembatasan aspek umur maksimal 50 tahun.

" Survei juga menanyakan tentang kesiapan negara jika harus ada karantina sebelum perjalanan dan ketika tiba di Saudi. Juga tentang kesiapan setiap negara jika ada pengurangan kuota sebanyak 20 persen,” tuturnya.