Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir (Liputan6.com)
Dream - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengingatkan masyarakat untuk tidak menyepelekan wabah penyakit terutama virus corona. Apalagi, saat ini Indonesia dan dunia ditetapkan dalam kondisi darurat Covid-19.
Haedar mengatakan meski sudah ada fatwa ulama maupun imbauan pemerintah untuk beribadah di rumah, ternyata masih ada kecenderungan sebagian umat Islam yang ingin sholat berjemaah di masjid, khususnya saat Ramadan. Menurut dia, semestinya umat Islam memikirkan kepentingan yang lebih luas.
Dia juga mengatakan opsi untuk ibadah di rumah sudah dipilih banyak negara, khususnya negara-negara Islam. Bahkan dua situs suci umat Islam, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sudah tidak digunakan untuk sholat Jumat maupun Tarawih selama masa pandemi berlangsung.
" Ingat, Nabi (Rasulullah Muhammad SAW) hanya satu kali Tarawih di masjid. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dalam beragama. Kenapa begitu ngotot Tarawih berjemaah harus di masjid dalam suasana saat wabah meluas?" ujar Haedar, dikutip dari Liputan6.com.
Haedar juga menyinggung pandangan yang kukuh menjalankan sholat jemaah di masjid di tengah wabah. Bahkan menggunakan embel-embel agar tidak takut menghadapi wabah.
" Ini bukan soal takut atau berani hadapi wabah, tetapi soal ikhtiar yang dari segi agama maupun ilmu dibenarkan untuk usaha mencegah datangnya wabah agar tidak semakin luas," pesan Haedar.
Dalam situasi seperti saat ini, Haedar menyatakan seharusnya umat Islam mengikuti pandangan mayoritas untuk melakukan ibadah di rumah secara khusyuk. Umat Islam tetap bisa berjemaah dengan keluarganya masing-masing.
Lebih lanjut, kata Haedar, Allah dan Rasulullah memberikan jalan keluar bagi semua masalah yang dihadapi manusia. Wabah, ucap dia, tidak hanya menyangkut satu dua individu saja melainkan banyak orang.
Terlebih, kata dia, Rasulullah pernah berpesan 'la dharar wa la dhirara'. Artinya, umat manusia dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerusakan baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
" Mestinya dalam situasi darurat wabah yang mengglobal ini janganlah beragama dengan maunya sendiri-sendiri, ikutilah pendapat mayoritas yang dasarnya kuat dari Alquran dan As Sunnah serta konteks situasi darurat umat manusia sedunia yang tengah dihadapi," kata dia.
Sumber: Liputan6.com/Mevi Linawati
Dream - Menteri Agama, Fachrul Razi, mengimbau masyarakat tidak mudik tahun ini. Sebabnya, ada ancaman penularan virus corona yang berbahaya.
" Enggak usah mudik, karena mudik itu, selalu kita garis bawahi, mudharatnya lebih banyak di situasi saat ini," kata Fachrul.
Dia mengajak umat Islam melaksanakan kewajiban Ramadhan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula menjalankan sunah Ramadhan.
" Kita tetap melaksanakan wajin dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita di rumah saja," kata dia.
Fachrul mengatakan mudik di tengah darurat pandemi secara tidak langsung dapat menjadi penyebab penyebaran Covid-19. Orang mudik, kata Fachrul, bisa membawa benih virus ke kampung.
" Jika kita mudik, tanpa kita sadari membawa benih-benih virus ke kampung. Di kampung juga kita harus diisolasi, mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya," kata dia.
Presiden Joko Widodo telah melarang aktivitas mudik tidak hanya bagi PNS, TNI-Polri, maupun pegawai BUMN melainkan semua lapisan masyarakat. Fachrul sepakat dengan keputusan itu.
" Kemenag setuju sekali dengan keputusan ini. Penetapan larangan mudik ini ditetapkan pemerintah akan mulai diberlakukan sejak awal Ramadhan," kata dia.
Lebih lanjut, Fachrul menyarankan umat Islam untuk mempersiapkan diri menjalani Ramadhan. Caranya dengan meningkatkan kualitas ibadah.
" Jangan siap-siap pulang ke kampung. Kita siap-siap saja berbuka puasa, makan sahur, tarawih, tadarus, di rumah saja," kata dia.
Sumber: Kemenag
Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan melarang seluruh masyarakat melaksanakan mudik Lebaran 2020. Larangan serupa sebelumnya diberlakukan bagi PNS, TNI-Polri dan pegawai BUMN.
" Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI-Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu (pekan) yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," ujar Jokowi, dikutip dari Liputan6.com.
Larangan mudik ini ditetapkan sebagai upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus corona. Jokowi mengatakan data Kementerian Perhubungan menunjukkan sebanyak 24 persen masyarakat masih berkeras mudik.
" Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang merangkap Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengevaluasi kebijakan mudik di tengah pandemi. Kebijakan bisa diubah tergantung pada kondisi di lapangan.
" Kita bertahap, ya. Itu kan tergantung negara. Jangan bilang pemerintah nggak tegas juga, tidak ada satupun di dunia negara punya formula (kebijakan) yang sama," kata Luhut pekan lalu.
Luhut mengatakan pemerintah bisa saja melarang mudik jika keadaan di lapangan tidak memungkinkan. Misalnya, terdapat potensi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 akibat mudik.
" Ya, kita memang nggak mau orang-orang pergi ke luar Jakarta, jadi mungkin aja mungkin depan, atau kapan, pemerintah katakan nggak ada mudik, mungkin aja, tergantung penilaian terhadap keadaan sekarang. Kalau peningkatan banyak atau turunnya belum signifikan, ya bisa aja, nggak usah mudik," kata dia.
(Sah, Sumber: Liputan6.com/ Lizsa Egeham)
Dream – Sinyal larangan mudik pada musim Lebaran 2020 kembali menyala kencang. Hal ini ditandai rencana pertemuan di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dipimpim langsung oleh Ad Interim Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Pandjaitan hari ini, Jumat 17 April 2020.
" Nanti sore pak Luhut minta ke saya. Kalau ada statement mudik dilarang, skema kita seperti apa? Gimana model pergerakan kendaraan umum? Nanti sore akan dirapatkan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, dikutip dari Liputan6.com.
Budi menduga, kemungkinan untuk melarang mudik bisa jadi dilakukan jika memperhatikan situasi ke depan. Terlebih pemerintah telah memutuskan menggeser cuti libur Lebaran ke akhir tahun.
" Kemungkinan larangan mudik dilakukan kalau melihat situasi ke depan," kata Budi.
Namun Budi menegaskan keputusan final terkait ada tidaknya larangan mudik akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Kementerian Kesehatan. Lembaga pemerintah ini adalah pihak yang akan membuat indikator tentang situasi yang harus dipersiapkan jika pemerintah harus melarang mudik.
Dari sisi Kemenhub, Budi mengatakan kementeriannya hanya akan mengatur pergerakan transportasi, kendaraan apa saja yang boleh dan tidak boleh beraktivitas jika mudik dilarang.
" Indikator sedang dipertimbangkan dari semua aspek. Ini kami akan menunggu keputusan pemerintah. Yang seperti ini saya dapat petunjuk dari pak Luhut, kalau penumpang oke dilakukan (dilarang). Tapi kalau kendaraan logistik jangan," kata dia.
Advertisement
Style Maskulin Lionel Messi Jinjing Tas Rp1 Miliar ke Kamp Latihan
Official Genas, Komunitas Dance dari Maluku yang `Tularkan` Goyang Asyik Tabola Bale
Lebih dari Sekadar Kulit Sehat: Cerita Enam Selebriti Merawat Kepercayaan Diri yang Autentik
Kebiasaan Pakai Bra saat Tidur Berbahaya? Cari Tahu Faktanya
Peneliti Ungkap Pemicu Perempuan Sanggup Bicara 20 Ribu Kata Sehari?
Bentuk Roti Cokelat Picu Komentar Pedas di Medsos, Chef Sampai Revisi Bentuknya
Mahasiswa Sempat Touch Up di Tengah Demo, Tampilannya Slay Maksimal
Senayan Berbisik, Kursi Menteri Berayun: Menanti Keputusan Reshuffle yang Membentuk Arah Bangsa
Ditagih Janji Rp200 Juta oleh Ibu Paruh Baya, Ivan Gunawan: 'Mohon Jangan Berharap Bantuan Saya'