Putusan Tunda Pemilu Bertentangan dengan UUD, Mahfud Md: `Lawan Habis-habisan`

“ Hkm pemilu bkn hkm perdata. Vonis itu bertentangan dgn UUD 1945 dan UU bhw Pemilu dilakukan setiap 5 thn,” tulisnya.

Dengan pertimbangan itu, Mahfud meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melawan dengan melakukan upaya banding di tingkat pengadilan tinggi.

" Saya minta KPU naik banding dan melawan habis-habisan secara hukum," kata dia seperti dikutip Kamis 2 Maret 2023 malam.

Ia menyampaikan, hukuman penundaan pemilu dan semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan melalui vonis Pengadilan Negeri sebagai kasus perdata.

" Menurut Undang-Undang penundaan pemungutan suara dalam pemilu hanya bisa diberlakukan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang bermasalah sebagai alasan spesifik, bukan untuk seluruh Indonesia," jelas Mahfud.

Mahfud menjelaskan, yang bisa menjadi alasan penundaan pemilu yaitu adanya bencana di daerah yang sedang menyelenggarakan Pemilu sehingga proses pemungutan suara tidak bisa dilakukan.

”Namun penundaan itu pun bukan berdasar vonis pengadilan tetapi menjadi wewenang KPU dengan menentukannya sampai waktu tertentu," urai Mahfud.

Karena itu, ia memastikan, putusan penundaan pemilu itu tidak bisa dimintakan eksekusi dan harus dilawan secara hukum.

" Rakyat bisa menolak secara masif jika akan dieksekusi. Mengapa? Karena hak melakukan pemilu itu bukan hak perdata," pungkasnya.

Vonis PN Jakpus ttg penundaan pemilu ke thn 2025 hrs dilawan, krn tak sesuai dgn kewenangannya. Ini di luar yurisdiksi, sama dgn Peradilan Militer memutus kasus perceraian. Hkm pemilu bkn hkm perdata. Vonis itu bertentangan dgn UUD 1945 dan UU bhw Pemilu dilakukan setiap 5 thn.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd)

March 2, 2023