Respons Wapres Jawab Kegelisahan Kenaikan Biaya Haji Jadi Rp69 Juta

Reporter : Nabila Hanum
Rabu, 25 Januari 2023 19:01
Respons Wapres Jawab Kegelisahan Kenaikan Biaya Haji Jadi Rp69 Juta
Akibat besarnya subsidi tersebut, dikhawatirkan akan menggerus pokok dana haji di BPKH. Sehingga ke depan biaya haji menjadi sulit untuk disubsidi.

Dream - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan jawaban atas kegelisahan sejumlah kalangan terkait kenaikan biaya haji 2023 yang diusulkan sebesar Rp69,1 juta per jemaah. Menurut Wapres usulan biaya haji yang disampaikan Kementerian Agama (Kemenag) bertujuan mempertahankan keberlanjutan subsidi haji yang selama ini diberikan. 

Menurut Ma'ruf Amin, subsidi biaya haji saat ini terlalu besar yakni mencapai sekitar 59 persen. Kondisi ini menuntut perlunya penyesuaian biaya haji.

Dengan alokasi subsidi yang terlalu besar, lanjut Wapres, hasil optimalisasi dari pengembangan dana haji banyak yang dipergunakan untuk mensubsidi para jemaah.

“ Saya kira kemarin itu (2022) subsidi yang diberikan pada ongkos haji itu terlalu besar, 59 persen. Karena itu, maka hasil optimalisasi daripada pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak,” kata wapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu 25 Januari 2023.

1 dari 5 halaman

Besarnya subsidi biaya haji dikhawatirkan akan menggerus pokok dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dalam jangka panjang, biaya haji akan menjadi sulit untuk disubsidi.

“ Perlu ada penyesuaian harga yang kalaupun disubsidi itu tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti. Jadi sustainability pemberian subsidi itu jadi tidak terganggu,” ujarnya.

Ma'ruf menegaskan subsidi haji tahun lalu yang mencapai 59 persen membahayakan keuangan BPKH sehingga perlu dirasionalisasi.

2 dari 5 halaman

“ Saya harapkan nanti ketemu besaran yang lebih rasional, yang bisa dipahami oleh para jemaah yang akan berhaji dan juga sustainability subsidi yang diberikan juga tidak terganggu,” kata Ma'ruf.

Diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya haji naik menjadi Rp69 juta. Jumlah ini merupakan 70 persen dari dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98 juta untuk tiap jemaah.

Sedangkan sisanya yang 30 persen atau Rp29 juta akan diambil dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

3 dari 5 halaman

Menag Usul Biaya Haji Rp69 Juta Perjamaah di Tahun 2023, Ini Alasannya

Dream - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. 

Nominal tersebut merupakan 70 persen dari usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. Dibanding dengan tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp514.888,02.

Usulan ini disampaikan Yaqut saat memberikan paparan pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Untuk diketahui BPIH 2022 yakni sebesar Rp98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp39.886.009,00 (40,54%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58.493.012,09 (59,46%). 

Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%).

4 dari 5 halaman

Adapun komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar: 

  1. Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784,00
  2. Akomodasi Makkah Rp18.768.000,00
  3. Akomodasi Madinah Rp5.601.840,00
  4. Living Cost Rp4.080.000,00
  5. Visa Rp1.224.000,00
  6. Paket Layanan Masyair Rp5.540.109,60 

“ Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian,” tegas Yaqut di DPR.

5 dari 5 halaman

Alasan Menag

Menag menjelaskan kebijakan formulasi BPIH tersebut diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang.

“ Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga supaya yang ada di BPKH itu tidak tergerus, ya dengan komposisi seperti itu. Jadi dana manfaat itu dikurangi, tinggal 30%, sementara yang 70% menjadi tanggung jawab jemaah,” urai Yaqut.

Pembebanan Bipih, tambah Yaqut, harus menjaga prinsip istitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

“ Selain untuk menjaga itu (BPKH), yang kedua ini juga soal istitha'ah, kemampuan menjalankan ibadah. Kan, ada syarat jika mampu. Haji itu jika mampu. Kemampuan ini harus terukur, kami mengukurnya dengan nilai segitu,” sambung Gus Men, panggilan akrabnya.

Kelanjutan dari usulan ini akan menunggu pembahasan di tingkat Panitia Kerja BPIH yang dibentuk Komisi VIII DPR. 

“ Ini baru usulan, berapa biaya yang nanti disepakati, tergantung pembicaraan di Panja,” tandasnya.

Beri Komentar
Jangan Lewatkan
More