Menko PMK Jamin Jemaah Haji Tertunda Diprioritaskan Berangkat Pada 2022

Dana Haji Dikelola Profesional

Soal dana haji, Muhadjir memastikan pengelolaannya akan dilakukan secara aman. Dia juga menegaskan dana tersebut dikelola semata untuk kepentingan penyelenggaraan haji, bukan untuk investasi di sektor lain seperti infrastruktur.

" Memang belum ada langkah untuk direct investment, semua masih berupa surat-surat berharga investasinya dan juga disimpan di bank syariah sesuai standar tabungan haji," terang Muhadjir.

Pengelolaan dana sebesar Rp150 triliun tersebut dilakukan secara profesional dan penuh kehati-hatian. Muhadjir pun memahami ada masyarakat yang mempertanyakan keberadaan dana haji.

Tak Ada Dana Haji Untuk Investasi Sektor Lain

Tetapi, dia menyebut ada pihak yang berusaha menggiring opini dengan menyatakan dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Muhadjir menegaskan BPKH merupakan badan independen dan profesional sehingga pengelolaan dana haji bisa dipertanggungjawabkan.

" Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman," kata dia.

Lebih lanjut, Muhadjir mengakui pembatalan keberangkatan tahun ini semakin memperpanjang daftar tunggu calon jemaah haji. Meski demikian, dia menjelaskan keputusan sudah diambil Pemerintah dengan membuat pertimbangan secara matang.

" Mudah-mudahan keputusan pahit ini adalah pil yang justru menjadi obat untuk kita semua, bukan sesuatu yang harus kita sesali. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa berangkat seperti sediakala," kata Muhadjir.

Batal Pergi Haji Tahun Ini, Begini Cara Tarik Kembali Setoran Lunas Bipih

Dream - Pemerintah resmi membatalkan pemberangkatan jemaah untuk musim haji 1442 H/2021 M. Ada beberapa sebab yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan tersebut, seperti keselamatan jemaah dan belum adanya keputusan pasti dari Arab Saudi.

Pembatalan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers pada Kamis, 3 Mei 2021.

KMA tersebut juga mengatur ketentuan mengenai jemaah haji lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Tetapi hal ini berlaku untuk jemaah haji untuk masa keberangkatan 1441 H/2020 M.

" Calon jemaah haji batal berangkat tahun ini dan sudah melunasi Bipih, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan," ujar Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Sesditjen PHU), Ramadan Harisman.

Proses Berjalan 9 Hari

Ramadan mengatakan meski setoran lunas ditarik, jemaah tidak kehilangan haknya untuk berangkat haji pada tahun 1443 H/2022 M. " Jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1443 H/2022 M," kata dia.

Bagi jemaah yang ingin melakukan penarikan kembali dana setoran lunas, Ramadan mengatakan terdapat sejumlah tahap yang harus dilalui. Proses seluruh tahapan hingga dana diterima jemaah berjalan dalam beberapa hari sejak pengajuan.

" Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota, tiga hari di Ditjen PHU, dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah," terang Ramadan.

Tahapan Penarikan Dana Haji

Berikut tahapan pengajuan penarikan dana setoran lunas Bipih.

1. Jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji. Syaratnya membawa:

a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih,
b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya,
c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya, dan
d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

2. Permohonan jemaah akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

3. Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

4. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi Siskohat

5. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.

6. BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi Siskohat.

7. Jemaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama.

© Kemenag

Sumber: Kemenag