Punya Pengalaman Tak Enak Saat Jadi Panglima TNI, Moeldoko Ingatkan Tapera Jangan Mengulangi Kasus Asabri

Punya Pengalaman Tak Enak Saat Jadi Panglima TNI, Moeldoko Ingatkan Tapera Jangan Mengulangi Kasus Asabri

© Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 2024 maverick

© Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 2024 maverick

Dream - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko berharap pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak mengulang kasus Asabri. Upaya pencegahan itu dilakukan pemerintah dengan membentuk komite yang bertugas mengawasi jalannya program Tapera.

“Membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel, dan transparan. Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan,”

Komite pengawas tersebut akan dipimpin oleh Menteri PUPR dan beranggotakan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan, komisioner OJK dan profesional.

Dengan adanya dewan pengawas, Moeldoko mengingatkan jangan sampai terjadi kasus korupsi seperti terjadi pada Asabri.

“Nah ini ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Waktu saya jadi panglima TNI, saya nyentuh saja tidak bisa. Nempatkan orang aja tidak bisa,” ucap dia.

“Ini uang prajurit saya, masa saya nggak tahu gimana sih ini, bayangkan itu. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit nggak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti, gitu,”

Moeldoko meyakini dengan adanya komite yang dibentuk, program Tapera akan diawasi dan dikontrol agar berjalan transparan.

“Dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, enggak bisa macam-macam. Karena semua bentuk investasi akan dijalankan pasti akan dikontrol dengan baik, minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK,” tuturnya.

© Moeldoko 2024 maverick

Pada kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa Tapera merupakan program yang dibuat dengan bentuk tabungan bagi para pekerja yang memiliki fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah dari pembiayaan pada umumnya.

"Jadi saya ingin tekankan Tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran, Tapera ini adalah tabungan. Dalam UU memang mewajibkan. Bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana apakah harus membangun rumah? Nanti pada ujungnya pada saat usia

ujar dia.

© Moeldoko 2024 maverick

Ia menjelaskan, pemerintah akan membuka kesempatan untuk berdialog dengan masyarakat maupun dunia usaha untuk membahas persoalan Tapera yang kini masih sering dipertanyakan.

“Ke depan pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif. Nggak usah khawatir ya,”