PBNU Apresiasi Sikap Anggota Banser yang Tak Terprovokasi

Dipersekusi, Kader Banser PBNU Lapor Polisi

Dream - Anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser) mengalami persekusi pada Selasa, 10 Desember 2019. Peristiwa itu beredar di dunia Twitter.

Islam yang benar tidak mudah mengkafirkan. Peristiwa ini terjadi di Pd. Pinang, Jaksel. Eko adalah Kader Banser kota Depok yang membanggakan, tdk emosional & menjawab dengan akhlaq terpuji. Sementara yg memaksa takbir ini, justru mencoreng wajah Islam dengan paksaan dan makian. pic.twitter.com/Mig1Co6LzE

Banser Gelar Apel Kebangsaan Virtual

— Nahdlatul Ulama (@nahdlatululama) 

December 10, 2019

Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid membagikan video tersebut ke akun Twitternya @AlissaWahid.

" Orang-orang ini tidak hanya mengganggu kelompok warga negara yg bukan muslim. Kelompok muslim seperti Banser NU pun diganggunya. Sejatinya, yang mereka perjuangkan bukan kebenaran, tapi kepentingan dirinya sendiri, dengan atas namakan agama,"  tulis Alissa.

Orang-orang ini tidak hanya mengganggu kelompok warga negara yg bukan muslim. Kelompok muslim spt Banser NU pun diganggunya. Sejatinya, yg mereka perjuangkan bukan kebenaran, tapi kepentingan dirinya sendiri, dengan atasnamakan agama.

— Alissa Wahid (@AlissaWahid) 

December 10, 2019

Diserahkan ke Polisi

Dalam video yang beredar, dua anggota Banser dipaksa untuk menunjukkan keislamannya. Dua anggota Banser dimintai kartu identitas dan dipaksa mengucap takbir.

" Lu takbir dulu kalau muslim," kata pria yang mempersekusi.

Dilaporkan NU Online, peristiwa itu terjadi di Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Korban persekusi yaitu berasal dari Satuan Koordinasi Rayon (Satkoryon) Banser salah satu kecamatan di Depok, Jawa Barat.

Banser Jakarta Selatan melaporkan aksi persekusi ini ke kepolisian. " Jangan ambil tindakan sendiri-sendiri," kata Kepala Satuan Koordinator Cabang Banser, Jakarta Selata, Yaya Khoirudin.

Ketum PBNU: Cadar, Jenggot, dan Celana Cingkrang Hanya Masalah Kecil

Dream - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, mengatakan jenggot, cadar dan celana cingkrang hanya masalah kecil dalam kehidupan keagamaan di Indonesia.

" Soal jenggot atau cingkrang itu masalah kecil lah," ujar Said di gedung PBNU, Jakarta, Selasa 12 November 2019.

Said menegaskan masalah besar yang tengah dihadapi di Indonesia adalah radikalisme dan bagaimana mengatasinya. 

" Yang masalah besar adalah bagaimana menyelesaikan deredikalisme," ucap dia.

Ulama asal Cirebon itu mengingatkan Indonesia jangan sampai seperti negara-negara di Timur Tengah yang hancur karena adanya radikalisme.

" Irak sudah 1,5 juta nyawa menghilang, Afghanistan 40 tahun perang saudara, Suriah sudah 500 ribu (orang tewas), Mesir belum selesai, Libya masih ribut," kata dia.

Said berharap seluruh rakyat Indonesia terus memupuk rasa persatuan dan kesatuan sehingga perpecahan tidak terjadi. Dia juga mendorong agar masyarakat kembali menggalakkan gotong royong.

" Jangan sampai seperti itu, maka yang penting kita mensosialisasikan gotong royong, persaudaraan sebangsa setanah air, kita ini bersaudara," kata dia.

Saring Radikalisme, Polisi Awasi Medsos Pelamar CPNS

Dream - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggandeng kepolisian untuk mengawasi media sosial para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Upaya ini dilakukan untuk menghindari CPNS yang terindikasi radikalisme

" Kami sudah minta kepolisian sebetulnya, ya untuk mengeluarkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) itu kalau bisa sudah mempertimbangkan aspek itu," ujar Sekretaris Kementerian PAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji, di Jakarta, Selasa 12 November 2019.

Wahyu menambahkan, cara lain untuk menghindari CPNS yang terindikasi radikal yakni dengan menyisipkan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Pada SKB ini, kata dia, ada tahap wawancara. Sehingga mampu meminimalisir CPNS yang terindikasi radikal.

" Kami harapkan masing-masing instansi juga melakukan penelusuran rekam jejak para calon (CPNS) dengan berbagai cara," kata Wahyu.

Meski demikian, Wahyu mengaku belum memiliki data mengenai seberapa banyak CPNS yang sudah terindikasi radikal. " Belum punya datanya. Setahu saya belum ada," kata dia.