Wagub DKI Jakarta Jamin Tak Ada yang Bandel Soal Tarif PCR Rp275 Ribu

Biaya Tes PCR

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah menetapkan tarif tertinggi pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Rp275.000 untuk pulau Jawa dan Bali serta Rp300.000 untuk luar pulau Jawa dan Bali.

Penetapan ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang meminta harga PCR turun di angka Rp300.000.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Abdul Kadir mengatakan, evaluasi dilakukan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR.

Terdiri dari komponen-komponen berupa jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, Overhead dan komponen lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini.

" Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR diturunkan menjadi Rp 275.000 untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp300.000 untuk luar pulau Jawa dan Bali," jelas Kadir dikutip dari Merdeka.com, Kamis 28 Oktober 2021.

Sumber: merdeka.com

'Mengapa Tarif Tes PCR Indonesia Tak Semurah India?'

Dream - Pemerintah memang telah menurunkan tarif tes PCR menjadi Rp300 ribu. Namun, harga tersebut dinilai masih terlalu tinggi. Sejumlah pihak membandingkan harga itu dengan negara lain, khususnya India.

Setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kini giliran anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Netty Prasetiyani Aher, yang membandingkan harga PCR di Indonesia dengan India.

" Harga Rp300 ribu itu masih tinggi dan memberatkan. Jika tidak ada kepentingan bisnis, harusnya bisa lebih murah lagi. India mematok harga dibawah Rp100 ribu, kenapa kita tidak bisa?," ujar Netty, dikutip dari Liputan6.com, Rabu 27 Oktober 2021.

Menurutnya, harga PCR saat ini masih membebani masyarakat. Apalagi ada wacana tes PCR menjadi syarat wajib untuk seluruh moda transportasi.

" Kalau kebijakan ini diterapkan, maka tes Covid-19 lainnya, seperti swab antigen tidak berlaku. Artinya semua penumpang transportasi non-udara yang notabene dari kalangan menengah ke bawah wajib menggunakan PCR. Ini namanya membebani rakyat," kata Netty.

Mekanisme Screening PCR

Tak hanya itu, ia juga menyoroti mekanisme tes PCR sebagai screening.

Seharusnya sebelum hasil tes keluar harus menjalani karantina karena banyak kasus terjadi saat masa tunggu itu. Dalam kondisi itu, kata Netty, ada peluang seseorang terpapar virus.

" Jadi saat tes keluar dengan hasil negatif, padahal dia telah terinfeksi atau positif Covid-19," ujarnya.

Adanya Penyelewengan

Netty juga mengingatkan pemerintah persoalan keterbatasan kemampuan laboratorium melakukan uji PCR dan adanya kemungkinan pemalsuan surat tes Covid-19.

" Jika pemerintah mewajibkan PCR, seharusnya perhatikan ketersediaan dan kesiapan lab di lapangan. Jangan sampai masyarakat lagi yang dirugikan. Misalnya, hasilnya tidak bisa keluar 1X24 jam. Belum lagi soal adanya pemalsuan surat PCR yang diperjualbelikan atau diakali karena situasi terdesak," kata Netty.

Oleh karena itu, Netty mendorong pemerintah agar menjelaskan harga dasar PCR secara transparan. Harga tes PCR sejak tahun lalu selalu turun dan berubah-ubah.

" Kejadian ini membuat masyarakat bertanya-tanya, berapa sebenarnya harga dasar PCR? Pada awalnya test PCR sempat di atas Rp 1 juta, lalu turun hingga Rp 300 ribu. Apalagi pemerintah tidak menjelaskan mekanisme penurunannya, apakah ada subsidi dari pemerintah atau bagaimana?" katanya.

" Saya berharap, pandemi Covid-19 ini tidak menjadi ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya demi kepentingan bisnis. Pemerintah harus punya sikap yang tegas bahwa seluruh kebijakan penanganan murni demi keselamatan rakyat," jelas Netty.

Soal Vaksinasi dan Kewajiban PCR

orotan Netty tidak berhenti disitu. Ia juga mempertanyakan mengenai relevansi program vaksinasi dengan pengambilan kebijakan mewajibkan PCR.

Menurutnya, jika suatu daerah memiliki angka vaksinasi tinggi seharusnya kebijakannya bukan tes PCR.

" Pemerintah menggencarkan vaksinasi agar terbentuk kekebalan komunitas. Seharusnya tingginya angka vaksinasi jadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Jika di suatu daerah angka vaksinasi tinggi, kekebalan komunitas mulai terbentuk, tentu kebijakannya bukan lagi mewajibkan PCR yang berbiaya tinggi," katanya.

Sumber: liputan6.com