Relokasi Warga Gaza, Amelia Anggraini Minta Pemerintah Bertindak Bijak dan Terukur

Menurutnya, relokasi ini lebih tepat disebut sebagai evakuasi kemanusiaan, dengan prioritas utama pada korban luka berat yang sangat membutuhkan perawatan medis.

Rencana relokasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia oleh Pemerintah mendapat sorotan dari berbagai pihak. Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Presiden Prabowo Subianto, namun menekankan pentingnya pendekatan yang cermat, khususnya dalam aspek diplomasi internasional.

Ia menyebut bahwa kebijakan ini mencerminkan peran aktif Indonesia dalam isu kemanusiaan global, sejalan dengan prinsip Pancasila dan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Hal ini ia sampaikan kepada Parlementaria saat ditemui di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/4/2025).

“ Kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ini adalah niat baik yang mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi tentu saja, kita juga harus mencermati implikasi dari aspek diplomasi,” ujar Amelia.

Amelia mengingatkan bahwa langkah tersebut harus disertai dengan kehati-hatian karena bisa menimbulkan dampak diplomatik di tengah situasi geopolitik dunia yang tengah memanas. Ia menekankan bahwa pendekatan diplomatik harus diutamakan agar Indonesia tetap menjaga hubungan harmonis dengan semua negara, terutama pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik Gaza.

Amelia juga meluruskan pemahaman publik mengenai maksud dari relokasi yang disampaikan Presiden. Menurutnya, relokasi ini lebih tepat disebut sebagai evakuasi kemanusiaan, dengan prioritas utama pada korban luka berat yang sangat membutuhkan perawatan medis.

“ Mungkin yang dimaksud Presiden adalah mengevakuasi korban luka-luka, bukan merelokasi warga secara keseluruhan. Konteksnya adalah korban perang yang harus diselamatkan. Rumah sakit di Gaza sudah dibom, fasilitas medis sangat minim. Kita harus membantu dari sisi kemanusiaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, politisi dari Fraksi Partai NasDem ini juga menyinggung pentingnya pengisian jabatan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat yang telah kosong selama dua tahun. Ia menilai keberadaan dubes di Washington sangat krusial untuk memperkuat diplomasi Indonesia, terlebih di tengah ketegangan global yang sedang berlangsung.

“ Kami mendesak presiden untuk segera menunjuk Duta Besar untuk AS. Amerika Serikat adalah mitra strategis Indonesia, dan dalam situasi global yang tidak menentu, kita butuh penguatan diplomasi,” pungkas Amelia.

Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPR RI dijadwalkan akan mengadakan rapat dengar pendapat bersama Menteri Luar Negeri pada 28 April mendatang. Rapat ini akan membahas berbagai persoalan strategis, termasuk kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik di Gaza serta kekosongan jabatan diplomatik di sejumlah negara mitra.