Presiden Joko Widodo
Dream - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19. Dia meminta dana tersebut dikelola secara akuntabel.
Selain itu, Jokowi berpesan jangan sampai dana tersebut dikorupsi. Jika ada oknum berusaha menyunat dana tersebut, Jokowi meminta aparat penegak hukum segera bertindak.
" Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main soal akuntabilitas, pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan, tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu 'digigit' dengan keras, uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus kita jaga," ujar Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2020, dikutip dari Merdeka.com.
Jokowi mempersilakan kepolisian, kejaksaan, KPK untuk menjalankan wewenang jika mengendus adanya dugaan korupsi dana penanganan Covid-19. Tetapi, dia berpesan agar para penegak hukum tersebut menindak orang yang tidak bersalah.
" Saya ingatkan, jangan 'menggigit' orang yang tidak salah, jangan 'menggigit' yang tidak ada mens rea, juga jangan menebar ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugas," kata dia.
Jokowi juga mengajak penyelenggara negara lebih proaktif dan tidak menunggu munculnya masalah. Jika potensi masalah sudah muncul maka harus segera diingatkan.
" Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok, bangun sistem peringatan dini, early warning system, perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel," kata dia.
Lebih lanjut, Jokowi menyatakan BPKP, Inspektorat, dan LKPP merupakan aparat internal pemerintah. Dia mengingatkan lembaga-lembaga tersebut untuk fokus pada pencegahan dan perbaikan tata kelola serta membangun kerja sama dengan lembaga pemeriksa eksternal seperti BPK.
" Demikian juga sinergi antara aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK juga harus kita lanjutkan," ucap Jokowi.
Sumber: Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra
Dream - Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah untuk tidak buru-buru meminta pembukaan wilayah dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan masuk ke normal baru (new normal). Jokowi mengingatkan setiap kepala daerah untuk berkoordinasi dulu dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
" Jadi saya ingatkan kepada daerah, apabila sudah ingin memutuskan masuk ke normal baru, bicarakan dulu dengan Gugus Tugas. Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa karena datanya ada di sini, saya lihat ada semuanya," kata Jokowi di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Rabu 10 Juni 2020.
Jokowi meminta para kepala daerah untuk memperhatikan perkembangan data epidemiologi yang ada di Gugus Tugas. Juga memastikan semua tingkat kepatuhan masyarakat dan kesiapan manajemen di daerah dalam menghadapi new normal.
" Kemudian juga hitung kemampuan daerah, ini yang berkali-kali saya sampaikan, dalam pengujian yang massif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada, ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan kita pastikan," kata dia.
Selanjutnya, Jokowi mengatakan pembukaan daerah menuju tatanan baru harus melalui tahapan yang ketat dan hati-hati. Ini untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan.
" Jangan sampai ada kesalahan kita memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah karena tahapan-tahapan tidak kita kerjakan secara baik," ucap dia.
Jokowi juga menjelaskan saat pembukaan diberlakukan, tidak semua sektor boleh beroperasi kembali. Harus ada prioritas, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat seperti rumah ibadah dan sektor ekonomi.
" Untuk sektor ekonomi, sektor dengan penularan Covid rendah tapi memiliki dampak ekonomi tinggi untuk didahulukan," terang Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan semua pihak untuk tidak lengah. Karena potensi penularan tetap ada meskipun suatu daerah memiliki catatan kasus baru yang menurun.
" Perlu saya ingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus, maka langsung kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali," tegas dia.
Dream - Jokowi mengingatkan masyarakat untuk mulai beradaptasi dengan tata kehidupan baru di tengah pandemi Covid-19. Adaptasi diperlukan untuk menciptakan kebiasaan masyarakat yang produktif sekaligus terhindar dari penularan virus corona.
" Adaptasi bukan berarti kita kalah, ndak, tapi kita harus mulai kebiasaan yang baru, yang sesuai dengan protokol kesehatan," ujar Jokowi saat memimpin koordinasi dengan jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan para kepala daerah di Gedung BNPB, Rabu 10 Juni 2020.
Tatanan hidup baru, kata Jokowi, harus dijalankan dengan hati-hati dan merujuk pada data serta fakta di lapangan. Jokowi pun meminta Gugus Tugas untuk terus memberikan peringatan terutama kepada daerah yang memiliki kasus Covid-19 baru tertinggi, meningkat, maupun daerah dengan angka kematian Covid-19 terbanyak.
" Sehingga semua daerah punya kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan," kata presiden bernama lengkap Joko Widodo tersebut.
Jokowi juga mengingatkan mengenai ancaman gelombang ke dua Covid-19, mengingat masih adanya ancaman Covid-19 di sekitar masyarakat. Meski ada daerah dengan jumlah kasus menurun bahkan nihil, sebagian daerah justru mencatat kenaikan kasus.
" Perlu saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua, the second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan, ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semua," kata dia.
Jokowi mendatangi Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hari ini. Dia hendak memantau progres penanganan Covid-19 yang dijalankan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.
Jokowi tiba di Gedung BNPB sekitar pukul 11.00 WIB disambut Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas, Doni Monardo. Keduanya kemudian masuk ke dalam gedung BNPB.
Advertisement
Habib Husein Jafar Bagikan Momen Saat Jenguk Onad di Panti Rehabilitasi

Perdana, Kate Middleton Kenakan Tiara Bersejarah Berhias 2.600 Berlian

Update Korban Banjir Sumatera: 846 Meninggal Dunia, 547 Orang Hilang

Anggota DPR Minta Menteri Kehutanan Raja Juli Mundur!

Salut! Praz Teguh Tembus Aras Napal, Daerah di Sumut yang Terisolir karena Banjir Bandang


Toyota Rehabilitasi Toilet di Desa Wisata Sasak Ende, Cara Bangunnya Seperti Menyusun Lego
Hj.Erni Makmur Berdayakan Perempuan Kalimantan Timur Lewat PKK

Mahasiswa UNS Korban Bencana Sumatera Bakal Dapat Keringanan UKT

Makin Sat Set! Naik LRT Jakarta Kini Bisa Bayar Pakai QRIS Tap

Akses Ancol Ditutup karena Banjir Rob Masuki Puncak, Warga Jakarta Utara Diminta Waspada

Habib Husein Jafar Bagikan Momen Saat Jenguk Onad di Panti Rehabilitasi

Perdana, Kate Middleton Kenakan Tiara Bersejarah Berhias 2.600 Berlian

Update Korban Banjir Sumatera: 846 Meninggal Dunia, 547 Orang Hilang