Siap-Siap, Ini Klaster Pertama Pemerintahan yang Pindah ke IKN pada 2024

Reporter : Nabila Hanum
Rabu, 23 November 2022 09:00

Siap-siap, Ini Klaster Pertama Pemerintahan Yang Pindah Ke IKN Pada 2024 (dok.Kementerian PUPR)

"Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada tahun 2024," kata Hayu Parasati

Dream - Kementerian PPN/ Bappenas mengungkapkan klaster pemerintahan merupakan yang pertama kali pindah ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada 2024.

" Siapa saja yang pindah? Di dalam rencana induk kami bagi pada lima klaster yang pindah ke IKN. Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada tahun 2024," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas, Hayu Parasati, Selasa 22 November 2022.

Hayu mengatakan, klaster pertama tersebut mencakup Presiden dan Wakil Presiden, Lembaga Tinggi Negara yakni MPR, DPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

1 dari 4 halaman

Kemudian Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu Kementerian ‘Triumvirat’ yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi Plt. Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila Presiden dan Wapres berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.

Klaster pertama pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja Presiden dan Wapres secara langsung. Yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Lalu kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan. Di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2 dari 4 halaman

Kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN.

Lalu alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.

Serta Lembaga Negara Independen dan Badan Publik antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber: merdeka.com

3 dari 4 halaman

Jokowi Bakal Gelar Upacara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara

Dream - Jokowi menargetkan dua tahun lagi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah bisa dihuni. Presiden bernama lengkap Joko Widodo itu bahkan berencana menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Indonesia di Istana Negara yang baru.

" Dengan upaya kita bersama, semangat upaya gotong royong, 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara," kata Jokowi di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa malam 18 Oktober 2022.

Kepindahan IKN Nusantara, tambah Jokowi, bukan sekadar memindah istana negara maupun gedung kementerian secara fisik, melainkan membangun budaya kerja dan pola pikir yang baru dalam berbagai aspek.

" Bukan fisik yang kita pindahkan, tetapi yang kita ingin bangun adalah budaya kerja baru mindset baru, dan IKN mindset ekonomi baru," tuturnya.

4 dari 4 halaman

Sebagai negara besar, kata dia, Indonesia harus berani melangkah dan punya agenda besar demi kemajuan negara. Indonesia akan sulit maju jika tidak berani transformasi dari sekarang.

Jokowi meminta investor tidak perlu ragu menanamkan modalnya di IKN Nusantara. Menurut dia, mega proyek ini telah memiliki payung hukum yang sah melalui UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN Nusantara yang telah disetujui mayoritas fraksi di DPR.

" Bapak Ibu juga harus tau, ini telah disetujui 93 persen dari fraksi di DPR loh. Kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin jadi kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan," tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, IKN Nusantara akan menjadi kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam pertama di dunia.

" Tolong dicarikan karena belum ada, ini yang membedakan," kata mantan Walikota Solo tersebut. (Liputan6.com)