Jusuf Kalla
Dream - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat tak terlalu reaktif menanggapi pertanyaannya terkait cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. JK mengatakan ucapannya itu mewakili kegelisahan masyarakat dan demi kebaikan pemerintah.
Menurut JK ucapannya itu terbukti telah memancing beragam reaksi dari masyarakat terutama kalangan buzzer. Dari fenomena tersebut, JK menyimpulkan semua orang saat ini dilanda kebingungan untuk mengkritik pemerintah meskipun dengan pertanyaan yang sederhana.
" Itu murni pertanyaan dan banyak menanggapinya secara berbeda-beda, terutama buzzer-buzzer ini kan? Ini kesannya bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik. Padahal pertanyaan saya sederhana sekali, yaitu bagaimana caranya mengkiritik," jelas JK dikutip dari Liputan6.com, Senin 15 Februari 2021.
Dia menekankan pentingnya kritikan masyarakat dalam sebuah pemerintahan demokrasi. Hal ini agar roda pemerintahan berjalan dengan baik dan seimbang.
" Apabila pemerintahan ingin berjalan secara demokratis, maka penting ada check and balancing dan apa yang saya kemukakan itu berwujud pertanyaan dan itu wajar, bahwa bagaimana dong caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi?" kata dia.
JK pun meminta agar para pendukung Presiden Joko Widodo tak lagi mempersoalkan apabila ada masyarakat yang melontarkan kritikan kepada pemerintah. Terlebih, Presiden yang meminta agar masyarakat aktif mengkritiknya.
" Caranya harus dijelaskan supaya baik untuk pemerintah dan baik untuk masyarakat. Jadi apakah saya salah kalau mengajukan suatu pertanyaan?," ucapnya.
" Nah, dari situ bisa lihat karakter mereka yang mempersoalkan pertanyaan tersebut itu artinya mereka anti kritik dan bertentangan dengan Jokowi, para buzzer buzzer itu," sambung JK.
(Sumber: liputan6.com)
Dream - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla memperingatkan kemungkinan Indonesia harus menghadapi 2 juta kasus positif Covid-19 pada akhir April 2021 mendatang. Mantan wakil presiden itu mengatakan potensi jutaan kasus itu bisa muncul jika penambahan kasus harian tidak kunjung bisa ditekan.
" Kalau kondisinya tetap jalan terus, artinya rata-rata 12 ribu sehari maka akhir April akan 2 juta," kata pria yang karib disapa JK, Selasa 9 Februari 2021.
Menurut JK, salah satu cara untuk menurunkan angka kasus harian adalah dengan gencar melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Tindakan itu dibarengi dengan mendisiplinkan masyarakat untuk taat protokol kesehatan.
Pria asal Makassar itu mengkhawatirkan angka penambahan kasus yang tidak terkendali akan membuat ketersediaan rumah sakit untuk menangani pasien Covid-19 semakin berkurang.
" Vaksinasi untuk mencapai agar stabil dan (kasus) turun itu apabila dapat dicapai 1 juta per hari, sebab kalau sudah tercapai 2 juta maka masalahnya yang terjadi ialah kesulitan rumah sakit, maka rumah sakit akan sangat berlebihan," imbuh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI ini.
Selain itu, JK menyatakan PMI mendorong kepada penyintas Covid-19 untuk dapat mendonorkan plasma konvalesen setiap hari. Sejauh ini, PMI menerima permintaan 200 kantong plasma konvalesen. Padahal, PMI hanya bisa memenuhi 40 permintaan per hari.
" Saya berharap para penyintas untuk mau meluangkan waktunya untuk mendonorkan plasma konvalesennya pada salah satu dari 34 Unit Donor Darah yang disiapkan oleh PMI," jelas JK.
JK mengungkap, setiap satu orang pendonor yang diambil plasma konvalesennya masing masing sebanyak 400 cc. Donor tersebut dapat diberikan kepada 2 orang penderita covid dengan kondisi kritis.
" Setiap orang penyintas cukup meluangkan waktunya 40 menit mendonorkan darahnya dan itu bisa menyelamatkan 2 nyawa," JK menandasi.
Sumber: merdeka.com
Advertisement
Seru Abis! Komunitas Ini Sampaikan Kritikan dengan Main Karet Depan Gedung DPR
Potret Beda Pesta Pora 2025, Ada Jumatan Bareng Dipimpin Rhoma Irama
Psikolog Ungkap Pentingnya Pengawasan Orangtua Saat Anak Main Game
Inspiratif, Tiga Artis Cantik Ini Ternyata Founder Komunitas
Fakta-Fakta Ciamis Jadi Kota Kecil Terbersih se-ASEAN