Soal Muslim Uighur di China, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 19 Desember 2019 17:00

Menko Polhukam Mahfud MD (Liputan6.com)

Menko Polhukam mengatakan pemerintah terus mencari jalan baik terkait Muslim Uighur.

Dream - Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan, pemerintah tidak diam mengenai isu Muslim Uighur yang mengalami kekejaman dari China. Indonesia tetap akan menempuh jalur diplomasi seperti selama ini dijalankan untuk menyelesaikan persoalan.

" Itu Bu Menlu sudah melakukan langkah-langkah. Kita punya jalan diplomasi lunak sejak dulu, kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif," kata Mahfud, dikutip dari Liputan6.com.

Mahfud mengatakan, umat Islam di China tidak hanya etnis Uighur yang mendiami wilayah Xinjiang. Ada juga Muslim yang tinggal di kota-kota lain di China, seperti Beijing, dan mereka aman.

" Kita harus mencoba lebih objektif melihat seluruh persoalan itu," kata Mahfud.

Sebelumnya, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, menampik pemberitaan yang menyatakan ada kekerasan sistematis yang dilakukan otoritas China kepada Muslim Uighur. Dia pun mempersilakan masyarakat Indonesia datang ke Xinjiang untuk melihat secara pasti situasi yang sedang terjadi.

" Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain. Ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme," kata dia.

Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra

1 dari 5 halaman

Dubes China: Silakan Datang dan Beribadah Bersama Masyarakat Uighur

Dream - Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, menampik pemberitaan mengenai intimidasi dan kekerasan negaranya terhadap etnis Uighur di Xinjiang.

" Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat Muslim Uighur," ucap Xiao Qian, Rabu 18 Desember 2019.

Menurut dia, persoalan etnis Uighur di Xinjiang seperti masalah yang dihadapi banyak negara saat ini. " Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain. Ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme," tambah dia.

Belakangan, persoalan Muslim Uighur memang menjadi sorotan. Banyak media yang menyebut pemerintah China melakukan tindakan represif kepada etnis Uighur. Kabar tersebut juga merebak di media sosial.

Pada kesempatan itu pula, Xiao Qian, yang bertemu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, mengatakan, mengenai komitmen China terhadap ekonomi China dan Indonesia. Dia menyebut, China terus menguatkan dan memperluas kerja sama perdagangan dan investasi di Indonesia.

Xiao Qian juga menyampaikan tentang komitmen negaranya pada kerja sama ekonomi China dan Indonesia. China terus menguatkan dan memperluas kerjasama perdagangan dan investasi di Indonesia.

2 dari 5 halaman

Kerja sama Ekonomi

Investasi China di Indonesia saat ini sebesar 3,3 miliar dolar US, atau naik 83 persen dalam setahun terakhir. Angka ini menempatkan investasi China berada di nomor dua setelah Singapura.

Sementara, Moeldoko mengatakan bahwa masalah etnis Uighur di Xinjiang merupakan urusan internal China. Dia menyampaikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, seringkali pemerintah sulit menghadapi serangan hoaks.

Menanggapi hubungan kerja sama ekonomi, Moeldoko menyampaikan kritiknya tentang relokasi 33 perusahaan China.

" Mengapa tidak satu pun yang relokasinya di Indonesia,” kata Moeldoko.

Dia berharap kerja sama kedua negara tidak hanya di bidang selain perdagangan dan investasi. Kerjasama harus diperluas di bidang militer, serta industri perikanan dan kelautan.

Sumber: Liputan6.com

3 dari 5 halaman

NU: Tak Ada Suap Soal Isu Muslim Uighur

Dream - Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini, membantah tuduhan media asing. Tuduhan itu menyebut NU menerima suap dari Pemerintah China agar bungkam atas isu kemanusiaan yang dialami Muslim Uighur.

" Pemberitaan itu sama sekali tidak benar. Tidak ada aliran dana apapun bentuknya terkait dengan isu muslim Uighur," ujar Helmy dalam keterangan tertulisnya, Selasa 17 Desember 2019.

Tuduhan tersebut bermula dari artikel media berbasis di Amerika Serikat, Wall Street Journal (WSJ). Dalam laporannya, WSJ menuding tiga ormas Islam di Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima suap dari China.

Helmy berujar NU merupakan organisasi keagamaan yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

" Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang independen dan tidak terikat dan tidak bisa didekte oleh pihak manapun," kata dia.

4 dari 5 halaman

NU Menolak Segala Bentuk Kekerasan

Helmy juga menegaskan NU memiliki sikap selalu menentang segala bentuk kekerasan. Terlebih, kekerasan itu dilakukan terhadap umat Islam.

" Prinsipnya adalah menolak segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang mencederai kemanusiaan," ucap dia.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah juga telah menyatakan sikap terkait masalah ini. Dalam konferensi pers yang digelar Senin siang, Muhammadiyah meminta WSJ untuk meminta maaf terkait artikel mengenai nasib umat Islam Uighur.

" Kami minta klarifikasi dari wartawan tersebut dari mana sumbernya agar beliau menjelaskan, karena kalau tanpa memberikan sumbernya itu namanya provokasi dan tuduhan. Kalau memang sumbernya ada, siapa?" kata Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Muhyiddin Junaidi. (Beq)

5 dari 5 halaman

Muhammadiyah Tuntut Media Asing Minta Maaf Soal Tuduhan Uighur

Dream - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah angkat bicara terkait artikel media asal Amerika Serikat, Wall Street Journal (WSJ) yang menuduh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima suap dari China. Penyuapan itu diberikan agar dia tidak berbicara lantang terhadap masalah muslim Uighur.

" Menyesalkan pemberitaan Wall Street Journal yang menyebut adanya fasilitas dan lobi-lobi pemerintah Tiongkok terhadap PP Muhammadiyah, NU dan MUI," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti di kantornya, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.

Dalam kesempatan itu, Muhammadiyah juga meminta pemerintah China menghentikan segala pelanggaran HAM yang menimpa muslim Uighur.

Muhammadiyah juga mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi terhadap pelanggaran HAM yang menimpa warga muslim di Uighur, Rohingya, Palestina, Suriah, Yaman, India.

Selain itu, Muhammadiyah meminta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menggelar sidang khusus terkait masalah Muslim Uighur.

Mu'ti melanjutkan, Muhammadiyah juga mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak secara aktif mengenai masalah ini.

" Mendesak pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang," kata dia.