Timwas Haji DPR Tiba di Tanah Suci, Kawal Pelayanan dan Kesiapan Puncak Ibadah

Perhatian khusus juga diberikan terhadap armada bus salawat yang menjadi transportasi utama bagi jemaah, khususnya yang menginap jauh dari area ibadah.

Dalam suasana penyelenggaraan ibadah haji yang penuh tantangan tahun ini, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI secara resmi memulai keberangkatan tahap pertama ke Arab Saudi pada Selasa (27/5/2025). Misi utama keberangkatan ini adalah untuk memantau langsung proses pelayanan jemaah haji Indonesia di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Kehadiran Timwas yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, selaku Amirul Hajj, diharapkan dapat memberikan solusi konkret atas berbagai kendala yang muncul sejak dimulainya gelombang pertama keberangkatan.

Anggota Timwas, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar simbolis, melainkan representasi nyata dari fungsi pengawasan parlemen atas pelayanan negara terhadap para jemaah.

" Sebagaimana keputusan Panja Haji, kami akan mengawal layanan-layanan yang dipersiapkan pemerintah terhadap jemaah kita. Selain mengawasi, tentu kami juga memberikan masukan terhadap langkah-langkah yang harus segera dilakukan," ujar Marwan kepada Parlementaria, sesaat sebelum bertolak dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Selasa (27/5/2025).

Timwas menaruh perhatian khusus pada aspek-aspek krusial seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga kesiapan petugas haji di lapangan. Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan adalah penerapan kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi mengenai pembagian layanan jemaah melalui delapan syarikah. Sistem tersebut menyebabkan pemisahan anggota keluarga, termasuk suami istri, ke dalam kloter maupun penginapan yang berbeda.

" Kita sudah memfasilitasi rapat antara Dirjen Haji, pejabat haji kita di Makkah dan Madinah, para syarikah, dan Kementerian Haji. Ada komitmen untuk mempertemukan kembali anggota keluarga yang terpisah. Kami akan pantau langsung di lapangan, terutama menjelang keberangkatan ke Armuzna," tambah Politisi Fraksi PKB ini.

Selain itu, Timwas juga akan mengecek fasilitas pemondokan secara menyeluruh, seperti standar hotel, ketersediaan air, fasilitas pendukung seperti lift dan jemuran, serta akses ke Masjidil Haram. Perhatian khusus juga diberikan terhadap armada bus salawat yang menjadi transportasi utama bagi jemaah, khususnya yang menginap jauh dari area ibadah.

" Kami akan memastikan akses bus salawat ini mudah dijangkau, terutama oleh lansia dan penyandang disabilitas. Selain itu, layanan konsumsi melalui catering juga akan kami tinjau," jelas Marwan.

Tak hanya sarana fisik, keberadaan serta kesiapan para petugas haji juga menjadi titik perhatian. Ia menekankan bahwa banyak jemaah yang sudah lanjut usia dan belum memiliki pengalaman bepergian ke luar negeri, sehingga sangat memerlukan pendampingan.

" Jumlah petugas seharusnya sudah cukup, tapi kita akan lihat bagaimana mereka menjalankan tugasnya. Kesigapan mereka sangat menentukan kenyamanan jemaah," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Rangkaian perjalanan pengawasan akan diawali dari Madinah, lokasi kedatangan gelombang pertama jemaah. Di sana, Timwas akan mengamati kondisi dan layanan yang tersedia, termasuk jemaah haji khusus dan potensi kehadiran jemaah non-prosedural akibat ulah oknum tertentu.

" Ada laporan bahwa masih ada satu dua jemaah yang dibuang ke Jeddah karena masuk tanpa prosedur. Ini juga akan kami awasi," tegas Marwan.

Keberangkatan Timwas Haji DPR RI dilakukan secara bertahap karena keterbatasan kapasitas penerbangan. Sebagian anggota berangkat lebih awal, sementara gelombang berikutnya dijadwalkan berangkat pada 28, 30, dan 31 Mei 2025.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan demi menjamin kenyamanan dan perlindungan jemaah haji Indonesia, serta menghimpun masukan strategis guna perbaikan kebijakan haji di masa mendatang.