Tolak UU Cipta Kerja, Muhammadiyah: DPR Tak Bela Rakyat

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Selasa, 6 Oktober 2020 10:03

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (Foto: Merdeka.com)

"Dengan disahkannya RUU Cipta kerja ini maka saya terus terang sangat-sangat kecewa."

Dream - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengaku kecewa dengan disahkannya RUU Cipta Kerjad menjadi Undang-Undang. Menurutnya, DPR tidak mewakili rakyat dengan tidak mendengar pendapat rakyatnya.

" Dengan disahkannya RUU Cipta kerja ini maka saya terus terang sangat-sangat kecewa. Karena DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital dari pada membela kepentingan rakyat banyak," kata Anwar dalam keterangannya, Selasa 6 September 2020, dikutip dari Merdeka.com.

Anwar Abbas menyebut Indonesia kini telah dikuasai oligarki politik. Menurutnya, dunia perpolitikan semakin tampak dengan jelas, sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya.

" Karena takut oleh pimpinan partainya mereka itu akan di PAW,” tegasnya.

1 dari 4 halaman

Dugaan Adanya UU Titipan

Selain itu, beratnya ongkos politik menurutnya membuat politikus harus meminta kucuran dana dari pemilik modal atau pengusaha.

" Yang lebih menyedihkan lagi karena cost politik sekarang ini sangat mahal sementara oligarki politik tidak punya uang yang banyak, mereka karena tidak sanggup memikul beban tersebut terpaksa meminta bantuan kepada para pemilik kapital," terangnya.

" Atau para pemilik kapital yang datang kepada mereka untuk memberikan bantuan, sehingga bak kata orang bijak bila hal itu terjadi, maka yang meminta-minta bantuan tersebut tentu bisa diperintah dan ditawan oleh yang memberi bantuan atau oleh para pemilik kapital," tambahnya.

2 dari 4 halaman

Kebutnya pembahasan RUU Cipta Kerja, lanjut Abbas, menunjukkan bahwa DPR menurut pada keinginan pemilik modal.

" Saya lihat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini situasi seperti itulah yang sangat tampak oleh saya sehingga UU ini benar kelihatan lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas," tandasnya.

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Tok! RUU Cipta Kerja Sah Jadi Undang-Undang

Dream – DPR menetapkan RUU Cipta Kerja yang selama ini dipenuhi pro-kontra di masyarakat menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini dilakukan di sidang paripurna pembicaraan tingkat II atas pengambilan keputusan terhadap RUU Cipta Kerja.

Dikutip dari Liputan6.com, Senin 5 Oktober 2020, Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, sembilan dan enam fraksi di DPR menerima RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Satu fraksi menerima dengan catatan sedang dua fraksi lainnya menolak RUU tersebut.

" Mengacu pada pasal 164 maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!," kata dia dalam sidang rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut baik dan mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan kepada ketua dan wakil ketua panitia kerja RUU Cipta Kerja, badan legislatif, legislasi DPR, yang telah melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang konstruktif.

" Alhamdulillah sore ini undang undang tersebut diketok oleh DPR," kata Airlangga yang mewakili pemerintah.

4 dari 4 halaman

7 Fraksi Menerima RUU Cipta Kerja, 2 Menolak

Sebelumnya, Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.

" RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya," kata Supratman saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I dengan pemerintah di Jakarta,

Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini fraksi telah menyetujui yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU Cipta Kerja ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.

" Tujuh fraksi menerima dan dua menolak, tapi pintu komunikasi tetap dibuka, hingga menjelang Rapat Paripurna," kata Supratman.

(Sumber: Liputan6.com/Athika Rahma)