WHO Buka Suara Soal Kebijakan Opsi Vaksin Berbayar Indonesia

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 16 Juli 2021 19:01

Ilustrasi Vaksin (Shutterstock.com)

Opsi berbayar dapat menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang ingin mengakses vaksin.

Dream - Pemerintah Indonesia sempat menawarkan opsi Vaksin Berbayar meski pada akhirnya ditunda. Opsi ini muncul untuk memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin segera mendapatkan vaksinasi karena kepentingan tertentu.

Opsi ini mengundang banyak kecaman. Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun buka suara terkait opsi ini.

Kepala Unit di bagian Imunisasi WHO, Ann Lindstrand, mengkritik opsi Vaksin Berbayar tersebut. Dia menegaskan untuk mendapatkan dampak yang memungkinkan, sangat penting setiap warga negara punya hak yang sama dalam mendapatkan akses terhadap vaksin.

" Pembayaran apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, terutama selama pandemi ketika kita membutuhkan vaksin yang mencukupi untuk menjangkau semua yang paling rentan," ujar Lindstrand, dikutip dari who.int.

Dia mengatakan sudah ada skema Covax, sebuah kerja sama global sejumlah institusi dunia yang memungkinkan 20 persen populasi dunia mendapatkan vaksin. Tentunya vaksin bisa diakses tanpa harus membayar.

" Yang terpenting di sini adalah setiap orang punya hak dan harus memiliki hak untuk mengakses vaksin secara setara tanpa isu keuangan," kata Lindstrand.

1 dari 4 halaman

Vaksinasi Gratis Sangat Diperlukan

Direktur Eksekutif Program Darurat WHO, Mike Ryan, memberikan gambaran bagaimana kondisi yang terjadi di Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, angka kematian di Indonesia hampir melampaui angka kematian di India.

Ryan mengatakan pihaknya mencatat adanya kenaikan kasus positif 44 persen dalam sepekan terakhir di Indonesia. Juga peningkatan jumlah kematian 71 persen dalam sepekan.

" Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui inisiatif seperti Covax," kata Ryan.

Dia pun menegaskan vaksinasi gratis di titik akses dalam kampanye vaksinasi massal harus terus digalakkan. Terutama untuk kelompok paling rentan seperti petugas kesehatan.

2 dari 4 halaman

Vaksin Berbayar Banyak Dikritik, Ini Kata Menteri Kesehatan

Dream - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan, Vaksinasi Gotong Royong Individu atau Vaksin Berbayar hanya sebagai opsi. Layanan ini disediakan untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi.

" Vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya Pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat," ujar Budi dalam konferensi pers usai rapat terbatas disiarkan Sekretariat Presiden.

Budi mengatakan, pemerintah memperluas cakupan Vaksinasi Gotong Royong tidak lagi hanya oleh perusahaan namun juga individu. Alasannya, banyak pengusaha yang harus beraktivitas namun belum bisa mendapatkan akses kepada program Vaksinasi Gotong Royong oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

" Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke Vaksin Gotong Royong tapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka," kata Budi.

Selain itu, terdapat pula warga negara asing yang tinggal di Indonesia ingin pula mendapatkan vaksin Covid-19. Opsi ini bisa menjadi pilihan. " Itu bisa mendapatkan akses ke Vaksin Gotong Royong Individu," terang Budi.

3 dari 4 halaman

Dimulai Saat Jumlah Vaksin Pemerintah Mulai Massif

Sementara, layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu akan dimulai ketika jumlah vaksin Pemerintah sudah mulai vaksin. Menurut Budi, Indonesia akan menerima kiriman 30 juta dosis bulan ini dan 40 juta dosis di bulan berikutnya.

" Sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar, sedangkan masyarakat yang lain juga tersedia," ucap Budi.

Layanan Vaksinasi Berbayar sempat ramai mendapat penolakan. Banyak yang menilai layanan ini menghilangkan asas keadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Awalnya, layanan ini disediakan PT Kimia Farma di delapan kliniknya mulai Senin hari ini, 12 Juli 2021. Tetapi rencana tersebut akhirnya ditunda.

4 dari 4 halaman

Kimia Farma Tegaskan Vaksinasi Covid-19 Berbayar Bukan untuk Komersialiasi

Dream – Manajemen BUMN Farmasi, PT Kirmia Farma Tbk, menegaskan program vaksinasi mandiri yang disediakan untuk masyarakat umum bukan bertujuan untuk komersialisasi. Prinsip yang sama juga dilakukan oleh perusahaan pelat merah lain dalam upaya menekan penyebaran Covid-19.

Bantahan tersebut disampaikan Sekretaris PT Kimia Farma Tbk (Persero), Ganti Winarno Putro. dalam konferensi pers baru-baru ini.

“ Tak ada BUMN ataupun yang lain untuk melakukan komersialisasi,” tegas Ganti.

Juru bicara PT Bio Farma (Persero), Bambang Heriyanto, menambahkan harga vaksinasi Covid-19 berbayar ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan harganya bahkan sudah ditelaah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sekadar informasi, BUMN Farmasi ini menyediakan vaksin Covid-19 jenis Sinopharm untuk masyarakat umum. Kimia Farma semula akan menyediakan stok 1,5 juta vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Individu.

Pada tahap pertama, perusahaan pelat merah menyediakan total 40 ribu vaksin untuk 8 lokasi di 6 kota, yaitu Jakarta, Bali, Semarang, Solo, Surabaya, Bandung

“ Masing-masing lokasi dapat 5 ribu dosis, bergantung demand,” kata dia.

Kemunculan vaksin mandiri individu ini menuai beragam polemik di masyarakat. Meski secara spesifik dikhususkan untuk masyarakat mampu, publik membandingkan kehadiran program ini dengan vaksin gratis yang disediakan pemerintah.

Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mencapai status kekebalan komunal (Herd immunity) lewat vaksinasi juga sering menemui kendala di lapangan. Salah satunya adalah keengganan masyarakat berada dalam kerumunan ketika proses vaksinasi berjalan.

Diketahui pemerintah menetapkan target vaksinasi nasional sebanyak 181 juta warga di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut tercatat sudah ada 36.278.606 warga yang telah menjalani vaksinasi tahap I. Sementara yang sudah vaksinasi tahap II mencapai 15.016.412.(Sah)