Kebijakan Baru Visa Umroh dan Haji Bikin Industri Travel Menjerit

Kebijakan tersebut dinilai memberatkan karena diterapkan kepada semua jemaah umroh dan haji tanpa pandang bulu.

Dream - Penurunan biaya visa umroh dan haji yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi mendapat protes dari pelaku industri travel. Meski terjadi penurunan, kebijakan tersebut dinilai tetap memberatkan jemaah umroh dan haji terutama dari kalangan menengah ke bawah.

Praktisi Umroh dan penulis buku Umroh Backpacker, Tuffah Zubaidi, menilai kebijakan tersebut dzalim. Sebab, terlalu banyak biaya yang dibebankan kepada jemaah umroh, apalagi mereka dengan latar belakang finansial tergolong tidak mampu.

" Ini sudah kategori dzalim," kata wanita yang akrab disapa Eva ini ketika dihubungi Dream, Selasa 10 September 2019.

Eva menekankan protes pada status Tanah Suci. Dia menyebut Mekah dan Madinah adalah milik umat Islam sedunia.

" Haramain, Dua Tanah Suci, Mekah dan Madinah, adalah milik umat Islam sedunia, bukan haknya Pemerintah Arab Saudi walaupun letaknya di Saudi," kata Eva.

Pemerintah Saudi sempat menetapkan visa progresif sebesar 2.000 riyal, setara Rp7,6 juta. Visa ini berlaku bagi jemaah haji dengan catatan khusus, yaitu mereka yang melaksanakan umroh ataupun haji lebih dari satu kali serta tinggal di akomodasi bintang 5.

Beberapa hari lalu, biaya tersebut diturunkan menjadi 300 riyal, setara Rp1,1 juta. Rupanya, dana tersebut rupanya merupakan biaya di luar harga visa sendiri.

" Harga visanya sendiri antara US$150 sampai US$180 (setara Rp2,1 juta-Rp2,5 juta)," kata Eva.

Dia juga menjelaskan harga visa umroh dan haji memang naik turun. Namun demikian, nilai fluktuasinya tidak pernah melebihi angka US$100.

" Kemarin-kemarin itu harga visa antara US$35 sampai US$65 (setara Rp492 ribu-Rp913 ribu), itupun bisa dibilang permainan provider (penyedia layanan pengurusan) visa saja, bukan tekanan dari pemerintah," kata dia.

Eva juga menyoroti penurunan biaya dari 2.000 riyal ke 300 riyal. Meski turun, tarif tersebut tidak lagi berlaku progresif namun ke semua jemaah umroh maupun haji.

" Itu memberatkan dan pukul rata, tidak lagi yang sudah pernah (umroh dan haji), tidak lagi yang berdiam di hotel bintang lima, pukul rata. Siapapun mau datang, ada setoran ke pemerintah per kepala 300 riyal," kata dia.

Lebih lanjut, Eva menegaskan umroh dan haji tidak bisa disamakan dengan pelesiran ke luar negeri. Aktivitas ini murni karena panggilan iman.

" Untuk yang pelesiran ke luar negeri atau jalan-jalan mungkin mereka ada kelebihan dana. Tapi untuk umroh dan haji itu lebih pada panggilan iman, bukan barometer kekayaan seseorang," kata dia.