Reporter : Kojiro Hyu

SBY mengatakan, selama keputusan tidak menyimpang dari konstitusi dan akal sehat, pemerintah harus berani menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

DREAM.CO.ID - Ketika seseorang terpilih menjadi presiden, ia mendapatkan mandat untuk memimpin sebuah negara. Namun, mandat tersebut bukan berarti seluruh keputusan pemerintahan dapat dijalankan berdasarkan kehendak pribadi. Ada konstitusi, sistem pemerintahan, serta aspirasi rakyat yang harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan.

Hal ini menjadi salah satu pembahasan menarik dalam perbincangan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Gita Wirjawan di program Endgame.

Dalam percakapan tersebut, Gita mengangkat tantangan yang dihadapi seorang kepala negara ketika harus mengambil keputusan di tengah ketidakpastian (uncertainties) dan risiko (risks). Situasi semacam ini tidak selalu mudah diprediksi, sementara keputusan tetap harus diambil untuk menjaga stabilitas negara.

Menanggapi pertanyaan tersebut, SBY menyampaikan satu pandangan yang menarik tentang makna jabatan presiden.

"Presiden itu lembaga, bukan orang, bukan pribadi," ujar SBY.

Menurutnya, seorang presiden harus bekerja dengan merujuk pada konstitusi, berlandaskan sistem, sekaligus sungguh-sungguh mendengarkan harapan rakyat. SBY mengatakan, prinsip tersebut juga menjadi pegangan dirinya bersama Jusuf Kalla ketika memimpin Indonesia.

Presiden Harus Bekerja Berdasarkan Konstitusi dan Sistem

Pernyataan SBY tentang presiden sebagai lembaga menunjukkan bahwa jabatan kepala negara tidak bisa dipisahkan dari aturan dan sistem yang mengaturnya.

Seorang presiden memang memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan. Namun, kewenangan tersebut melekat pada institusi negara, bukan menjadi kekuasaan pribadi yang bisa digunakan tanpa batas.

SBY menjelaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi landasan dalam menjalankan kepemimpinan, yaitu konstitusi, sistem pemerintahan, dan harapan rakyat.

Konstitusi menjadi pedoman utama dalam menjalankan kekuasaan. Sementara itu, sistem memastikan pemerintahan berjalan melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. Di sisi lain, aspirasi rakyat menjadi hal yang harus terus didengarkan karena kepemimpinan pada dasarnya merupakan mandat dari masyarakat.

Ketiganya saling berkaitan. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki visi dan kewenangan, tetapi juga harus memastikan setiap keputusan tetap berada dalam koridor konstitusi serta mempertimbangkan kepentingan publik.

Bagi SBY, prinsip tersebut penting agar keputusan yang diambil pemerintah memiliki landasan yang jelas, termasuk ketika negara menghadapi situasi sulit.

Menjadi Presiden Berarti Berani Mengambil Keputusan yang Tidak Selalu Populer

Selain harus berpegang pada konstitusi, seorang pemimpin juga dituntut berani mengambil keputusan. Sebab, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan pilihan yang sepenuhnya menguntungkan semua pihak.

Dalam perbincangan tersebut, SBY menjelaskan bahwa setiap kebijakan selalu memiliki pro dan kontra, termasuk risiko yang harus diperhitungkan. Meski demikian, keputusan tetap harus diambil berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.

Ia kemudian menceritakan sejumlah pengalaman selama memimpin Indonesia, mulai dari penanganan bencana tsunami, proses perdamaian Aceh, menghadapi krisis keuangan global 2008-2009, hingga menangani pembajakan kapal Sinar Kudus di Somalia.

Berbagai situasi tersebut memperlihatkan bahwa seorang kepala negara bisa dihadapkan pada persoalan dengan tingkat kesulitan dan risiko yang berbeda-beda. Bahkan, ada keputusan yang harus diambil ketika situasi tidak sepenuhnya dapat diprediksi.

SBY mencontohkan pembajakan kapal Sinar Kudus yang membawa bendera Indonesia di Somalia. Jarak geografis yang jauh tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah untuk mengambil keputusan dalam upaya membebaskan kapal tersebut.

Menurut SBY, keputusan harus tetap diambil karena misi dan tujuan yang hendak dicapai sudah jelas. Risiko yang muncul kemudian perlu diperhitungkan sebelum pemerintah menentukan langkah.

Menghadapi Ketidakpastian dengan Konstitusi dan Akal Sehat

Pertanyaan Gita juga menyinggung dua konsep yang kerap muncul dalam proses pengambilan keputusan, yaitu uncertainties dan risks.

Keduanya memiliki perbedaan. Uncertainties merujuk pada ketidakpastian yang belum diketahui atau unknown unknowns. Sementara itu, risks merupakan risiko yang sudah dapat dikenali, tetapi hasil atau dampaknya belum bisa dipastikan, atau dikenal sebagai known unknowns.

Dalam konteks kepemimpinan negara, kedua situasi tersebut bisa muncul bersamaan. Seorang presiden mungkin harus menghadapi persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara keputusan yang diambil juga memiliki konsekuensi yang perlu diperhitungkan.

Di sinilah pentingnya konstitusi dan sistem pemerintahan. Keduanya menjadi pegangan agar pemimpin tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan intuisi atau kepentingan pribadi.

SBY mengatakan, selama keputusan tidak menyimpang dari konstitusi dan akal sehat, pemerintah harus berani menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan seluruh elemen pemerintahan agar keputusan dapat dijalankan dengan baik dan tetap memperhatikan harapan rakyat.

Dengan demikian, menghadapi ketidakpastian bukan berarti seorang pemimpin harus menunggu sampai semua hal menjadi jelas. Justru, kemampuan membaca situasi, menghitung risiko, serta berpegang pada prinsip yang benar menjadi bagian penting dari kepemimpinan.

Pada akhirnya, jabatan presiden bukan tentang seberapa besar kehendak pribadi seorang pemimpin dapat diwujudkan. Jabatan tersebut merupakan amanah institusional yang harus dijalankan berdasarkan konstitusi, sistem, dan kepentingan rakyat.

SBY pun menyampaikan bahwa setelah tidak lagi berada dalam pemerintahan, ia menyerahkan penilaian atas keputusan-keputusan yang pernah diambilnya kepada sejarah dan rakyat Indonesia.

Baginya, yang terpenting adalah memastikan kewajiban sebagai pemimpin telah dijalankan dengan berpegang pada konstitusi dan akal sehat.