Reporter : Okti Nur

Tiga survei pada Oktober 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dan kinerja Prabowo bervariasi. Ekonomi, mahalnya harga kebutuhan pokok, dan penegakan hukum menj

DREAM.CO.ID – Dua tahun sudah usia pemerintahan Prabowo-Gibran. Hampir separuh jalan dari waktu lima tahun yang dimandatkan. Selama itu pula sejumlah program dijalankan. Banyak diantara kebijakan itu menjadi unggulan.

Sebut saja Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini salah satu andalan. Program ini dijalankan masif. Sebanyak 62 juta penerima manfaat sudah dijangkau. Hingga September lalu, dana yang sudah digunakan Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari anggaran sebesar Rp218,77 triliun.

MBG bukan satu-satunya. Program andalan juga dijalankan pada sektor lain, mulai ekonomi, hukum, hingga politik dan keamanan. Berbagai kebijakan tersebut digerakkan oleh pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, bagaimana penilaian masyarakat atas kinerja pemerintah dalam menjalankan program-program tersebut? Untuk melihat gambaran pendapat publik, kita bisa membacanya melalui sejumlah hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei.

Kita ambil saja tiga lembaga survei. Parameter Politik Indonesia (PPI). Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Poltracking Indonesia. Ketiga lembaga survei merilis hasil jajak pendapat pada Oktober 2026. Dirilis dalam rangka dua tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran.

PPI: 65,4 Persen Publik Puas Kinerja Pemerintah

PPI melakukan survei pada 26 September–6 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi. Survei ini memilih sampel dengan metode multistage random sampling. Wawancara responden dilakukan secara tatap muka. Margin of error survei ini kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurut survei PPI, sebanyak 65,4 persen responden merasa puas pada kinerja pemerintah. PPI menyebut angka itu menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah cukup baik. Sedangkan 32,5 persen responden tidak puas dan 2,1 persen lainnya tidak menjawab.

Para responden yang mengaku puas dengan kinerja pemerintah punya beberapa alasan. Sebanyak 16,7 persen yang puas beralasan bantuan sosial semakin banyak. Kemudian 10,3 persen merasa puas karena penegakan hukum terhadap koruptor. Program Sekolah Rakyat menjadi alasan penilaian 9,8 persen yang merasa puas dan program Makan Bergizi Gratis semakin baik menjadi alasan 8,5 persen responden yang merasa puas.

Sedangkan, responden yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah juga punya alasan. Sebanyak 11,8 persen yang tidak puas karena merasa ekonomi sulit dan menurun. Sebanyak 11,4 persen karena merasa bantuan sosial kurang tepat sasaran. Sedangkan 10,4 persen responden merasa tidak puas karena alasan harga kebutuhan pokok mahal. Sekitar 6,7 persen responden tidak puas karena menilai pemerintah kurang memperhatikan rakyat kecil.

Survei ini juga mendapati bahwa 67 persen responden optimistis pemerintah mampu menjalankan tugas dengan baik. Sedangkan 24,4 persen tidak percaya pemerintah mampu menjalankan tugas dengan baik. Sementara 8,6 persen responden tidak menjawab.

Selain kinerja pemerintah, survei PPI juga memotret kinerja Prabowo sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Sebanyak 65,2 persen merasa puas dengan kinerja Prabowo. Smentara, kepuasan terhadap kinerja Gibran 49 persen.

SMRC: Tingkat Kepuasan Publik pada Kinerja Prabowo 44,5 persen

SMRC melakukan survei pada 1–10 Oktober 2026. Jajak pendapat itu melibatkan 1.213 responden. Sebanyak 1.013 responden pemilik telepon seluler dipilih melalui metode double sampling dan diwawancarai lewat telepon. Sebanyak 200 responden tanpa telepon seluler dipilih menggunakan stratified multistage random sampling dan diwawancarai secara tatap muka. Margin of error survei ini kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei SMRC merekam penurunan kepuasan terhadap kinerja Prabowo sebagai Presiden. Pada November 2025, kepuasan terhadap kinerja Prabowo mencapai 81,2 persen. Angka itu turun menjadi 66,4 persen pada Februari–Maret 2026, kemudian kembali turun menjadi 51,1 persen pada Juli, dan anjlok lagi ke angka 44,5 persen pada Oktober 2026.

Sebaliknya, ketidakpuasan terhadap kinerja Prabowo naik menjadi 53,4 persen pada Oktober 2026. Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, mengaitkan perubahan tersebut dengan penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Di antara responden yang menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik, 87 persen menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo. Namun, di kalangan responden yang menilai ekonomi buruk atau sangat buruk, kepuasan hanya 23 persen.

Survei ini juga mendapati bahwa 50,6 persen responden menilai upaya pemerintah dalam membuat harga kebutuhan pokok terjangkau semakin buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 38,5 persen memberikan penilaian serupa terhadap upaya pemberantasan korupsi, sedangkan 29,4 persen menilai pengentasan kemiskinan semakin buruk.

Poltracking: 55,3 Persen Publik Puas Kinerja Pemerintah Prabowo-Gibran

Survei Poltracking menunjukkan kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 55,3 persen. Sebanyak 40,9 persen responden menyatakan tidak puas dan 3,8 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Jajak pendapat ini juga mendapati 64,8 persen responden menyatakan percaya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka tersebut lebih tinggi daripada tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Ekonomi menjadi bidang dengan kepuasan terendah dalam survei Poltracking, yakni 36,8 persen. Sebanyak 57,8 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah di sektor tersebut.

Survei ini juga memotret persoalan-persoalan yang harus segera diselesaikan pemerintah. Sebanyak 45,9 persen responden menyebut harga kebutuhan pokok yang mahal menjadi persoalan pertama yang perlu segera diselesaikan pemerintah.

Kesulitan mencari pekerjaan berada di urutan berikutnya dengan 9,3 persen, disusul pemberantasan korupsi sebesar 8,9 persen. Sebanyak 58,6 persen responden juga menyatakan harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam sebulan terakhir. Adapun 65,3 persen mengaku pengeluaran mereka meningkat selama setahun terakhir.

Poltracking melakukan survei pada 30 September–7 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.220 responden dari 38 provinsi. Sampel dipilih menggunakan stratified multistage random sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih. Margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.