Reporter : Okti Nur

Gerindra unggul telak, tetapi peta persaingan menuju Senayan belum sepenuhnya terang. Masih ada suara pemilih yang bisa mengubah peruntungan partai.

DREAM.CO.ID - Survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan Partai Gerindra memiliki elektabilitas paling tinggi. Partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu mengungguli PDIP dan Partai Golkar.

Dalam survei Poltracking itu, elektabilitas Partai Gerindra mencapai 22,9 persen. Angka itu disusul PDIP dengan tingkat keterpilihan 13,4 persen. Kemudian disusul Partai Golkar dengan elektabilitas 9,1 persen.

PKB menempati posisi ketiga dalam survei Poltracking dengan elektabilitas 7,1 persen. Kemudian disusul PKS dengan tingkat keterpilihan 5,8 persen dan di bawahnya ada Partai Demokrat dengan elektabilitas 5,4 persen.

Sementara, Partai DasDem berada di posisi ketujuh dengan elektabilitas 3,9 persen. Partai besutan Surya Paloh ini berada sedikit di bawah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang diterapkan pada pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, mengatakan, ketujuh partai tersebut berpeluang besar kembali ke Senayan jika ambang batas parlemen dalam pemilu kembali pada angka 4 persen.

“Karena angka mereka berada di 4 persen atau lebih,” kata Hanta Yuda saat menyampaikan hasil survei pada Senin 19 Oktober 2026.

Selain ketujuh partai itu, PSI dan PAN juga punya peluang melenggang ke Senayan. Dalam survei ini, elektabilitas PSI 2,9 persen. Sedangkan PAN 2,2 persen. Kedua partai ini berpotensi lolos ke Senayan jika ambang batas yang diterapkan 4 persen.

“Karena mereka berada di rentang margin of error. Jadi untuk mendapatkan angka 4 persen tidak terlalu sulit bagi partai-partai yang sekarang punya modal 3 persen,” tutur Hanta Yuda.

Partai lain yang dipotret dalam survei itu adalah PPP dengan elektabilitas 1,6 persen, Perindo 0,5 persen, Gelora 0,3 persen, Hanura 0,2 persen. Partai lain elektabilitasnya hanya 0,1 persen, yaitu Partai Ummat, PBB, Garuda, PKN, dan Partai Buruh.

Namun demikian, Hanta Yuda menyebut kemungkin suara partai berpotensi berada di atas angka survei itu saat pelaksanaan pemilu. Sebab, dalam survei tersebut terdapat 24,2 persen responden yang tidak menjawab atau mengaku tidak tahu partai mana yang bakal dipilih.

Itu artinya, tambah dia, pada hari pelaksanaan pemilu angka yang tidak menjawab atau tidak tahu bisa menjadi nol. Elektabilitas yang terekam dalam survei itu merupakan potret ketika variabel responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab masih sangat tinggi.

“Jadi buka riil pelaksanaan pada pemilu yang akan datang karena dalam pemilu yang akan datang tidak ada yang tidak tahu dan tidak jawab,” tutur Hanta Yuda.

Selain itu, sambung dia, pemilu juga masih sangat lama, masih tiga tahun lagi. Hasil survei itu hanya gambaran ketika jajak pendapat dilakukan. Hasil itu masih terbuka untuk berubah saat pemilu. “Tiga tahun masih sangat dinamis, masih bisa berubah,” ujar Hanta Yuda.

Survei bertajuk Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kepuasan, Kepercayaan, dan Ekspektasi Publik ini digelar pada periode 30 September-7 Oktober 2026. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan 1.220 responden.

Metode sampel multistage random sampling. Margin of error survei ini kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Ambang Batas Parlemen

Survei Poltracking juga memotret pengetahuan responden pada isu ambang batas yang saat ini menjadi salah satu poin pembahasan dalam revisi UU Pemilu. Survei itu memberi pertanyaan apakah responden tahu bahwa partai politik harus mendapat suara minimal 4 persen dari suara sah nasional untuk lolos ke Senayan.

Menurut survei itu, sebanyak 16,4 persen responden menjawab tahu. Sebanyak 65,8 persen tidak tahu. Sementara, 17,8 persen lainnya tidak menjawab. “Yang tahu sangat sedikit, karena ini isu politik dibandingkan yang tadi isu Elpiji maupun pupuk,” kata Hanta Yuda.

Dari responden yang menjawab tahu, sebanyak 35,5 persen memilih ambang batas tetap 4 persen, sebanyak 14,6 persen responden ingin ambang batas menjadi 5 persen, sedangkan 11,9 persen responden menginginkan ambang batas parlemen di bawah 4 persen.

Sebanyak 10,8 persen responden setuju ambang batas parlemen berada di atas 7 persen, sebanyak 9,4 persen responden menginginkan ambang batas parlemen 7 persen, sebanyak 5,1 persen ingin ambang batas parlemen dihapus atau turun menjadi 0 persen, sedangkan 1,3 persen lainnya setuju amabang batas parlemen 6 persen. Sebanyak 11,4 persen responden tidak menjawab.