Cegah LPG 3 Kg Langka Selama Nataru, Kuota Subsidi Tahun 2025 Ditambah 350 Ribu Ton
© MEN
Reporter : Astri
Menjelang akhir tahun, masyarakat Indonesia tak perlu khawatir mengenai stok LPG subsidi. Soalnya, pemerintah menambah stok 350 ribu ton.
DREAM.CO.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memutuskan menambah kuota LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kilogram bersubsidi sekitar 350 ribu ton untuk tahun anggaran 2025.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, keputusan tersebut diambil setelah Bahlil mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11).
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo meminta tambahan pasokan LPG subsidi untuk rakyat terutama menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Presiden menginginkan masyarakat tidak boleh mengalami kekurangan selama periode tersebut.
"Tadi dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden menyangkut dengan LPG, kita ada penambahan kuota dimana kuota kita di draf APBN itu 8.160.000. Kita tambah kurang lebih sekitar 350 ribu ton," jelas Bahlil.
Keputusan penambahan LPG subsidi jelang akhir tahun ini dilakukan sebagai langkah antisipatif agar masyarakat dapat melalui periode Nataru dengan aman dan nyaman tanpa gangguan suplai energi rumah tangga.
"Sehingga kita yang menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru untuk kita semua di 2025 insyaallah clear menyangkut dengan LPG," ungkap Bahlil.
Tak Tambah Alokasi Anggaran Subsidi
Siapa sangka, kebijakan penambahan kuota ini tidak memerlukan tambahan anggaran negara. Soalnya, pagu anggaran subsidi energi dalam APBN 2025 mencapai Rp82 triliun, tetapi realisasi dengan penambahan kuota ini diperkirakan hanya berada di kisaran Rp77–78 triliun.
"Alokasi kita di dalam APBN di 2025 itu kan Rp82 triliun, sementara realisasi dengan menambah 350 ribu ton itu enggak sampai di Rp80 triliun, hanya sekitar Rp77-78 triliun," kata Bahlil.
Bahlil memastikan penambahan kuota ini hanya berlaku untuk tahun 2025, sementara asumsi subsidi untuk 2026 tetap mengacu pada RAPBN yang sudah disusun.
Terkait mekanisme distribusi untuk memastikan subsidi tepat sasaran, pembahasan masih dilakukan lintas kementerian dan lembaga.
"Lagi masih dalam pembahasan. Masih belum final," kata Bahlil.