Skuter Listrik Dimasukkan ke Kendaraan Umum?

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Senin, 24 Februari 2020 14:47
Skuter Listrik Dimasukkan ke Kendaraan Umum?
Aturan kendaraan ini masih dimatangkan di Kementerian Perhubungan.

Dream - Kementerian Perhubungan sedang merancang payung hukum kendaraan listrik berbasis sepeda. Nantinya diharapkan bisa dimasukkan ke kendaraan umum.

Aturan ini diperlukan agar memudahkan masyarakat yang membawa sepeda listrik dari rumah (first mile) dan bisa kembali digunakan dari halte/stasiun menuju kantor (last mile).

Dikutip dari Merdeka.com, Senin 24 Februari 2020, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan, ada empat jenis kendaraan untuk first mile dan last mile.

Empat kendaraan tersebut, di antaranya skuter listrik, hoverboard, otoped, dan unicycle. Kendaraan-kendaraan ini belum dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“ Saat hendak ke angkutan umum, masyarakat bisa menggunakan kendaraan ini. Kemudian, nanti dibawa masuk ke angkutan umum. Setelah turun, dipakai lagi,” kata Budi di Jakarta.

Dia akan memayungi pengguna dan pabrikannya. Kalau aspek keselamatan di pabrikan, mungkin ditambah stiker pemantul cahaya, harus ada lampunya untuk pemakaian malam. Kecepatannya tak boleh lebih dari 25 kilometer per jam.

“ Kalau lebih, sudah masuk kategori sepeda motor," kata Budi.

Untuk ini, Kementerian Perhubungan mematangkan aspek keselamatan yang perlu diatur. Misalnya, usulan penggunaan helm, usia minimal pengguna, dan jumlah pengendara dalam satu kendaraan.

“ Rancangannya, Permenhub sudah kita siapkan, tapi kan kita harus menguji ini kira-kira kalau yang disampaikan menteri adalah aspek keselamatan, yang sudah saya ‘breakdown’ dalam norma-norma ini sudah sesuai belum. Ada aturan bagaimana penggunaannya, helm, usia, bisa dipakai berdua enggak. kita juga bahas jalan umumnya,” kata dia.

1 dari 5 halaman

Koordinasi dengan Pemda

Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sini, penggunaan kendaraan listrik semacamnya sudah mulai marak.

“ DKI sudah memberikan rekomendasi kendaraan jenis ini boleh di jalur sepeda. Tapi DKI dalam regulasi tidak boleh di trotoar karena ada aspek lain,” kata dia.

Tapi, kendaraan ini tak boleh dipakai di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) karena rusak.

“ Kita butuh satu payung hukum yang sifatnya memayungi Peraturan Gubernur atau pemda. Saat turun ke pemda, kami akan buka satu klausul bahwa aturan lebih lanjut di masing-masing daerah bisa disesuaikan kondisi daerah,” kata dia.

Penggunaan trotoar oleh sepeda atau skuter dilarang, tutur Budi, karena kejadian yang sebelumnya di mana ada korban jiwa dalam penggunaan skuter listrik di kawasan Senayan, Jakarta.

" DKI mungkin enggak mau kecolongan lagi setelah ada kejadian yang skuter tertabrak mobil, makanya langsung buat jalur sepeda, itu cukup untuk infrastruktur, tapi masih belum cukup karena hanya gunakan marka. Saran saya, mungkin harus ada barrier seperti traffic cone sehingga ada jalur khusus dan tidak dilanggar oleh pengguna mobil atau motor masuk ke jalur sepeda," katanya.

Terkait skema pengawasan, Budi mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri.

" Kakorlantas terkait pengawasan, kalau ada pelanggaran dalam UU 22 bisa ditilang SIM atau STNK. Kalau ini, mungkin bisa kendaraannya ditahan. Tapi ini bisa dijalankan melalui regulasi Gubernur," kata dia.

2 dari 5 halaman

Skuter Listrik Pribadi Boleh Melintas di Jalur Sepeda

Dream - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan skuter listrik milik pribadi dibolehkan melintas di jalur sepeda. Tetapi, hal ini tidak berlaku untuk skuter listrik sewa seperti GrabWheel. 

“ Peraturan Gubernur memberikan ruang kepada masyarakat yang sudah menjadikan alat angkut perorangan ini sebagai alat transportasi. Tapi, mereka hanya boleh lewat di lajur sepeda,” kata Syafrin di Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Jumat 29 November 2019. 

 

 © Dream

 

Syafrin mengatakan skuter listrik sewa hanya boleh digunakan di wilayah-wilayah yang telah ditentukan dan telah mengantongi izin dari pengelola.

" Boleh beroperasi di kawasan khusus dan telah mendapat izin pengelola kawasan. Contoh di Gelora Bung Karno (GBK),” kata dia.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya bersikukuh melarang pengguna skuter listrik melintas di jalan raya maupun jalur sepeda.

3 dari 5 halaman

Dilarang Polda

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, mengatakan Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, serta pengelola skuter listrik pernah duduk bersama membahas keberadaan alat transportasi ini.

Dalam pertemuan itu, terjalin kesepakatan skuter hanya bisa digunakan di kawasan tertentu seperti Gelora Bung Karno, Bandara, dan tempat wisata Ancol. Pihak penyedia layanan pun bersedia memindahkan skuter ke area tersebut.

" Sesuai kesepakatan bersama, untuk skuter ini ditetapkan di kawasan tertentu," kata Yusri di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 27 November 2019.

Yusri mengatakan pihaknya masih menunggu Pergub mengenai penggunaan skuter listrik ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan Lajur Sepeda, terdapat beberapa jenis alat transportasi yang bisa melintas di jalur sepeda.

Pada pasal 2 ayat 2 pergub tersebut menyebutkan selain sepeda dan sepeda listrik, jalur sepeda juga diperuntukkan bagi otopet, skuter, hoverboard, dan unicycle.


(Sumber: Liputan6.com)

4 dari 5 halaman

Sudah Darurat, Operasional Skuter Listrik Harus Segera Diatur

Dream - Pemerintah didesak untuk mengatur operasional skuter listrik yang mulai banyak digunakan masyarakat. Pengturan diperlukan agar pengguna skuter listrik terjaga keamanannya di jalan raya.

Untuk diketahui, dua pengendara skuter listrik belum lama ini menjadi korban penabrakan di jalan raya. Menggunakan sarana transportasi alternatif itu di malam hari, keduanya meninggal dunia setelah tertabrak mobil. 

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, mengatakan pengaturan skuter listrik mendesak dibuat karena sudah bersifat darurat. Alasannya, sudah ada korban jiwa terkait dengan penggunaan skuter listrik.

 

 © Dream

 

“ Harus diatur dan sekarang sudah darurat. Sudah ada yang tewas,” kata Djoko ketika dihubungi Dream di Jakarta, Kamis 14 November 2019.11.14

Djoko meminta pemerintah,khususnya Kementerian Perhubungan segera mengeluarkan regulasi operasional skuter listrik. “ Dibikin PM (Peraturan Menteri) Perhubungan,” kata dia.

5 dari 5 halaman

Dukung Dishub DKI Jakarta Atur Skuter Listrik

Desakan ini juga datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI mendesak Pemerintah Provinsi Kementerian Perhubungan untuk memperketat keberadaan dan penggunaan skuter listrik.

" YLKI mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta bahkan Kemenhub, untuk segera mengatur secara ketat keberadaan skuter listrik, sebelum meluas menjadi masalah dan wabah baru," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dikutip dari Antara, diberitakan oleh Liputan6.com.

YLKI, lanjut Tulus, mendukung Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengatur skuter listrik. Tujuannya agar regulasinya cepat disahkan oleh gubernur DKI Jakarta. Poin-poin krusial yang perlu diatur, lanjutnya, antara lain perizinan yang ketat, pentarifan, dan juga jaminan asuransi.

" Intinya keberadaan skuter listrik harus dikendalikan dengan kuat," kata dia.

Beri Komentar
Video Polisi Tes Kandungan Sabu Cair dalam Mainan Anak-anak