Rekrutmen Pekerja Kontrak Pemerintah Utamakan 3 Profesi Ini, Apa Saja?

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 24 Januari 2019 09:14
Rekrutmen Pekerja Kontrak Pemerintah Utamakan 3 Profesi Ini, Apa Saja?
Ketentuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Dream – Pemerintah akan memprioritaskan tiga bidang pekerjaan yang akan direkrut dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Proses rekrutmen ini akan berlangsung pada tahun ini. 

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, tiga bidang yang akan diprioritaskan dalam rekrutmen PPPK adalah tenaga pendidikan, kesehatan, dan penyuluh pertanian.

“ Instrumen seleksinya masih sama dengan menggunakan sistem (CAT) dan portal pendaftaran dilakukan terintegrasi dengan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN),” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, dikutip Dream dari laman bkn.go.id, Kamis 24 Januari 2019.

Menurut Bima mengatakan tanda identitas PPPK nantinya akan disamakan dengan PNS melalui penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Selanjutnya perihal syarat batas usia pelamar tidak terpaku pada aturan maksimal 35 tahun seperti CPNS.

Sebaliknya, maksimal usia pelamar PPPK paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar.

Untuk perjanjian kerja, PP tersebut mengakomodasi masa hubungan kerja paling singkat satu tahun dan perpanjangan didasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi.

Sebagai informasi, aturan teknis dari PP No. 49 Tahun 2018 yang akan diteruskan melalui Peraturan MenPANRB dan Peraturan BKN masih dalam proses penyelesaian. Untuk pelaksanaan P3K tahap I Tahun 2019 dilakukan setelah masing-masing instansi selesai lakukan perhitungan kebutuhan dan menyampaikannya kepada KemenPANRB dan BKN.

1 dari 3 halaman

Rekrutmen PPPK untuk Tenaga Honorer Dibuka Februari 2019

Dream – Pemerintah akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2019. Rekrutmen ini akan dilakukan dua tahap.

Tahap pertama untuk eks tenaga honorer K2 di posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

Tahap kedua, rekrutmen PPPK untuk formasi umum.

Hal itu disampaikan Menteri PANRB Syafruddin, saat memberi arahan, di Batam, Rabu (23/01).

" Proses rekrutmen dan seleksi PPPK rencananya dimulai bulan Februari 2019," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, pada acara Sosialisasi PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Rencana Pengadaan P3K Tahap I di Batam, dikutip dari laman menpan.go.id, Rabu 23 Januari 2019.

Syafruddin mengatakan rekrutmen PPPK tahun ini ada 150 ribu formasi. Pemerintah juga akan membuka rekrutmen CPNS untuk formasi Papua dan Papua Barat, serta daerah yang terdampak bencana, yaitu di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Ada 48 pemerintah daerah (pemda) yang mengalami penundaan seleksi CPNS 2018.

" Prinsipnya, dilakukan secara bertahap, tanpa menggangu kontestasi Pilpres dan Pileg serentak, yang akan berlangsung April mendatang," kata dia.

2 dari 3 halaman

Akselerasi Kapasitas Organisasi

Syafruddin mengatakan rekrutmen PPPK bertujuan untuk mempercepat kapasitas organisasi serta mencapai tujuan strategis nasional. Dengan rekrutmen ini, pemerintah akan mendapatkan pegawai yang punya kompetensi teknis tertentu dan bersertifikasi profesional. Tujuan lainnya adalah, mendapatkan pegawai yang langsung didayagunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung dinamika organisasi.

Dengan skema ini, pemerintah juga hendak 'memulangkan' para diaspora untuk berkarya di tanah air.

Syafruddin menekankan aspek perencanaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi jabatan dan rotasi sebagai acuan dalam mempertimbangkan ide dan gagasan yang mendukung regulasi nasional. Selain itu, dalam rekrutmen para abdi negara, pemerintah berpegang pada enam prinsip, yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, serta tidak dipungut biaya.

" Janganlah berpikir parsial dan terkotak, namun harus berorientasi untuk menghadirkan solusi bersama sebagai satu bangsa dan dalam konteks negara," kata dia.

3 dari 3 halaman

Ini Syaratnya

Syarat batas usia minimal peserta PPPK adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun.

Sementara pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan pengadaan PPPK untuk mengisi Jabatan Fungsional (JF) dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi.

Rakor ini dihadiri Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Komunikasi, Dudy Purwagandi, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, Kapolda Kepri, Brigjen Yan Fitri, Walikota Batam Muhammad Rudi, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, serta perwakilan pemda di seluruh Indonesia yang membidangi tentang SDM Aparatur.

Beri Komentar