Anies Baswedan Tegaskan Tak Hapus Pembebasan PBB

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 24 April 2019 12:15
Anies Baswedan Tegaskan Tak Hapus Pembebasan PBB
Dia menegaskan tak ada penghapusan pembebasan PBB untuk NJOP di bawah Rp1 miliar.

Dream – Regulasi Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta menjadi perbincangan publik. Keriuhan ini bermula sejak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merevisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

Dalam revisi beleid itu—Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), Anies merevisi dengan memberikan batas waktu sampai 31 Desember 2019 untuk membebaskan biaya PBB bagi rumah yang NJOP di bawah Rp1 miliar.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menegaskan revisi aturan itu tak menghilangkan pembebasan PBB bagi rumah yang NJOP-nya di bawah Rp1 miliar, tetapi justru memperluas sasarannya.

“ Pembebasan PBB itu diteruskan, bahkan kita perluas bukan hanya (pembebasan) PBB bagi rumah di bawah Rp1 miliar, tapi bagi mereka yang berjasa bagi bangsa dan negara,” kata Anies dalam video Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik DKI Jakarta, dikutip dari akun Instagram @jktinfo, Rabu 24 April 2019.

Dia mengatakan, ada tiga kelompok orang yang juga akan mendapatkan pembebasan PBB.

 Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengklarifikasi revisi PBB DKI Jakarta.

(Sumber: Akun Instagram @jktinfo)

2 dari 5 halaman
asset dream.co.id
Beri Komentar
Petisi Dicabut, 'DUA GARIS BIRU' Siap Tayang