Bank Indonesia Batasi Jumlah Penukaran Uang Baru 2022, Maksimal hanya Rp1 Juta

Reporter : Alfi Salima Puteri
Jumat, 19 Agustus 2022 14:36

Misalnya, jika masyarakat mau menukar dengan nominal Rp3 juta, maka Bank Indonesia akan mengombinasikan Rp1 juta uang baru dan sisanya uang lama.

Dream - Kini masyarakat sudah bisa menukar uang kertas lama dengan uang kertas tahun emisi 2022 yang baru saja diluncurkan.

Namun, Kepala Department Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI), Marlison Hakim, mengatakan, selama dua bulan ke depan nominal penukarannya dibatasi maksimal Rp1 juta saja.

Pada prinsipnya uang rupiah tahun emisi 2022 ini merupakan uang rupiah yang bersifat umum, berbeda dengan rupiah khusus seperti Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) 75, sehingga proses penukaran dan pengedarannya sama seperti mata uang rupiah yang berjalan.

" Kita membuka penukaran baik di perbankan maupun di Bank Indonesia. Diperbankan biasanya bank-bank menarik dan kita akan kasih uang baru, sehingga ketika masyarakat mau menukar bisa diperbankan," kata Marlison, dikutip dari Liputan6.com, Jumat 19 Agustus 2022.

1 dari 2 halaman

Di Bank Indonesia sendiri bisa melakukan penukaran uang kertas baru, namun dalam kurun waktu dua bulan masih masuk dalam kategori masa pengenalan kepada masyarakat.

Artinya, Bank Indonesia masih mengatur cara penukaran dan distribusi kepada masyarakat.

" Di mana saat ini kami mengambil kebijakan sampai akhir September masyarakat bisa menukar di Bank Indonesia atau di Bank. Kalau di Bank Indonesia pakai paket, paketnya maksimal Rp1 juta dengan berbagai pecahan," ujarnya.

Kemudian Bank Indonesia juga menyediakan aplikasi 'Pintar', sehingga masyarakat bisa tahu titik-titik lokasi dimana saja untuk menukar uang kertas baru.

2 dari 2 halaman

Misalnya, jika masyarakat mau menukar dengan nominal Rp 3 juta, maka Bank Indonesia akan mengkombinasikan Rp 1 juta uang baru dan sisanya uang lama.

Tapi kalau bank-bank melakukan penarikan pihaknya akan penuhi, nanti masyarakat bisa mendapatkan uang kertas baru dari bank masing-masing selama tersedia.

" Prinsipnya berbeda dengan Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) 75 tidak ada persyaratan KTP, persyaratan apapun, tapi dalam konteks kita mengatur dua bulan pertama sebagai awal kita membatasi jumlah penukarannya sehingga bisa kita atur dengan baik. Setelah itu berapapun yang masyarakat butuhkan kita akan penuhi," tandasnya.