Berlaku Mulai 17 Oktober, Begini Skema Pengurusan Sertifikasi Halal di BPJPH

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Rabu, 18 September 2019 14:23
Berlaku Mulai 17 Oktober, Begini Skema Pengurusan Sertifikasi Halal di BPJPH
Terhitung mulai 17 Oktober 2019, seluruh produk harus memiliki sertifikat halal.

Dream - Pemberlakuan ketentuan sertifikasi halal pada semua produk dimulai 17 Oktober 2019. Hal ini berdasarkan perintah yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Terkait hal ini, Kementerian Agama menyatakan siap menjalankan perintah tersebut. Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Kemenag, Janedri M Gaffar.

" Saya sampaikan Kemenag dalam hal ini BPJPH Insya Allah telah siap untuk memberikan pelayanan jaminan produk halal, nanti pada 17 Oktober 2019," ujar Janedri di Ombudsman RI, Jakarta.

Menurut Janedri, pada tahap awal pemerintah mewajibkan lebih dulu produk makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal. Jangka waktu yang ditetapkan yaitu lima tahun.

Nantinya, pengurusan sertifikasi halal di BPJPH dilakukan secara online. Prosedur yang harus dijalani yaitu para pelaku usaha lebih dulu mengajukan berkas permohonan sertifikat halal untuk produknya.

1 dari 5 halaman

Alur Kerja Sertifikasi Halal

BPJPH kemudian menyerahkan ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Tugas ini dipikul oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

" Dalam hal ini kami sudah sepakat meski baru informal," ucap dia.

Setelah selesai dikaji oleh LPH, berkas kembali diserahkan ke BPJPH untuk verifikasi. Tahap selanjutnya BPJPH menyerahkan ke MUI untuk masuk pada sidang fatwa halal tidaknya suatu produk.

" Kemudian diberikan ke BPJPH untuk diberikan sertifikasi halal. Ini proses bisnisnya," kata dia.

Ke depan, kewenangan LPH bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga Islam yang memiliki badan hukum. Sehingga, tugas LPH tidak hanya dilakukan LPPOM MUI saja.

2 dari 5 halaman

Aturan Impor Daging Tanpa Label Halal Rugikan Umat Islam

Dream - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, mengkritisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Dia menyatakan beleid tersebut sebagai bentuk kemunduran.

Penyebabnya, aturan tersebut merevisi Permendag 59 Tahun 2016 dengan menghapus kewajiban adanya label halal untuk daging impor. " Bahwa Permendag Nomor 29 Tahun 2019 itu mundur. Artinya harus dicabut," ujar Ikhsan, Selasa 17 September 2019.

Menurut Ikhsan, Permendag 29 itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal.

" Lebih jauh kalau itu sampai diterapkan, maka akan mengakibatkan kerugian bagi umat Islam, terutama konsumen Muslim yang jumlahnya 87 persen di Indonesia," ucap dia.

Ikhsan mengaku mendapat kabar bahwa Permendag Nomor 29 Tahun 2019 itu akan direvisi dan kembali ke Permendag Nomor 59 Tahun 2016 mengenai kewajiban memberikan label halal untuk impor daging.

" Revisi baru mau dilakukan dan tentu harus monitoring apakah sudah menyangkut hal substantif tadi. Karena umat Islam wajib mengonsumsi daging halal," kata dia.

Dikutip dari , Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, mengatakan revisi itu nantinya menambahkan aturan impor produk hewan dan olahan hewan. Dia menjanjikan revisi ini bakal mencantumkan keharusan terpenuhinya persyaratan halal.

" Supaya masyarakat yakin dan tidak ada lagi simpang siur penafsiran Permendag, kami akan menambahkan satu butir pasal mengenai penegasan kembali bahwa barang yang masuk ke Indonesia itu wajib halal," ujar Wisnu.

Sumber: /Syifa Hanifah

3 dari 5 halaman

Kemendag: Daging Impor Harus Bersertifikat Halal

Dream – Pencantuman label dan sertifikat halal tetap diberlakukan, tak terkecuali daging impor. Hal ini ditegaskan oleh tegas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana.

Dikutip dari laman Kementerian Perdagangan, Senin 16 September 2019, Indra mengatakan pemerintah wajib melindungi konsumen muslim di dalam negeri.

“ Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014, setiap produk yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal tersebut diterbitkan oleh lembaga halal dari luar negeri dan wajib diregistrasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal sebelum produk tersebut diedarkan di Indonesia,” kata dia di Jakarta.

Kewajiban pencantuman label dan sertifikat halal sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Pasal 2 PP No. 31 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menurut Wisnu, pemenuhan jaminan halal juga dipersyaratkan ketika produk hewan akan diperdagangkan di dalam wilayah NKRI. Pemasok  wajib mencantumkan label halal sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku di Tanah Air.

Sebelum masuk ke pasar domestik, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga mempersyaratkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian yang mewajibkan pemasukan daging yang memenuhi persyaratan halal.

Penerbitan rekomendasi pemasukan karkas, daging, dan atau olahannya ke Indonesia selama ini diatur di dalam Permentan No. 34 Tahun 2016 yang telah diubah terakhir kali menjadi Permentan No. 23 Tahun 2018, yang mempersyaratkan pemenuhan halal (untuk produk yang dipersyaratkan) untuk penerbitan rekomendasinya.

“ Meskipun tidak mencantumkan ketentuan label dan sertifikat halal, Permendag 29 Tahun 2019 tetap mengatur persyaratan halal melalui persyaratan rekomendasi. Permendag No 29 Tahun 2019 nantinya fokus mengatur tata niaga impor hewan dan produk hewan. Ketentuan ini sama sekali tidak terkait dengan sengketa yang dilayangkan oleh Brasil (DSS 484)," kata dia.

4 dari 5 halaman

Bulog Pastikan Daging Sapi dari Brasil, Halal!

Dream – Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi, pemerintah membuka keran daging impor. Salah satu negara yang menjadi pemasok daging sapi ke Indonesia adalah Brazil.

Daging sapi dari Brazil akan masuk ke Indonesia sampai akhir tahun ini. Daging itu dipastikan berstatus halal dan aman untuk dikonsumsi.

Dikutip dari Merdeka, Senin 2 September 2019, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Bachtiar, menyebut pemerintah sangat selektif memilih daging sapi yang akan masuk ke Indonesia. Baik dari segi kualitas, kesehatan, sampai kehalalan jadi pertimbangan.

“ Ada surat izin halalnyalah. Kami ada ketentuan mau masuk Indonesia, kan, ada surat dari itu, ada MUI yang mengeluarkan surat halal,” kata dia di Jakarta.

Selain itu, perusahaan yang akan memasok daging pun sudah pasti memiliki sertifikasi-sertifikasi tersebut. Sebab hal itu juga merupakan salah satu dari persyaratan yang diajukan oleh pihak Indonesia.

Daging sapi yang masuk dari Brasil akan dipastikan benar-benar aman dikonsumsi. Artinya terbebas dari penyakit.

" Kita mesti periksa semua melalui karantina, kalau itu tidak memenuhi syarat tidak akan mungkin kita ambil," kata Bachtiar.

5 dari 5 halaman

Menunggu Rekomendasi Pemasok Daging Sapi

Bachtiar mengatakan nama-nama pemasok daging sapi belum keluar. Perusahaan pelat merah ini masih menanti rekomendasi teknik dari Kementerian Pertanian.

Perusahan-perusahaan ini dipilih berdasarkan sistem lelang. Bachtiar memastikan tak ada praktik kecurangan dalam memilih perusahaan pemasok daging sapi impor tersebut.

" Belum. Karena saya menunggu rekontek dari Kementan," tutupnya.

Sebelumnya, pemerintah bakal membuka keran impor daging sapi sebesar 50 ribu ton dari Brasil hingga akhir tahun ini. Sekretaris Jenderal Kemendag Oke Nurwan mengatakan, tujuan impor daging sapi dari Brazil untuk membuat harga daging sapi dalam negeri menjadi lebih kompetitif.

Impor daging sapi akan dilaksanakan oleh tiga badan usaha milik negara (BUMN) yakni Perum Bulog sejumlah 30 ribu ton, PT Berdikari (Persero) 10 ribu ton, dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sejumlah 10 ribu ton.

Beri Komentar
Adu Akting dengan Betari Ayu, Alvin Faiz Ceritakan Respon Sang Istri