Divonis Kartel, Yamaha dan Honda Didenda hingga Rp25 Miliar

KPPU menvonis keduanya telah melanggar pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Dream – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memvonis PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) bersekongkol terkait penetapan harga untuk skuter matik. Komisi ini juga menjatuhkan denda kepada dua perusahaan tersebut.

Dilansir dari kppu.go.id, Selasa 21 Februari 2017, YIMM selaku terlapor I dan AHM sebagai terlapor II. KPPU menetapkan keduanya melanggar pasal 5 ayat I Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia.

Pasal 5 itu melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang/jasa yang harus dibayar konsumen di pasar yang sama.

“ Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Tahun 1999.”

Terkait penetapan harga, majelis komisi KPPU menilai ada penyajian data yang tidak benar yang dilakukan oleh YIMM seolah-olah terjadi penurunan harga untuk produk skuter matik, seperti perbandingan harga produk Yamaha Mio dengan Honda Beat tahun 2013 dan tahun 2014 serta harga skutik kapasitas 110 cc tahun 2014.

Lalu, YIMM dan AHM dikenakan denda. YIMM dikenakan denda Rp25 miliar, sedangkan AHM Rp22,5 miliar. Denda ini disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.