Gelar Harbolnas Jelang Lebaran, Pemerintah Beri Subsidi Ongkir

Jokowi Minta Swasta Bayar THR Tahun Ini, Uang Rp215 T Bisa Bergulir di Pasar

Dream – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pihak swasta untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini. Tunjangan ini bertujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat sebelum Lebaran di tengah pandemi COVID-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Jokowi ingin momentum pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 tetap dijaga. Salah satu caranya adalah mendorong konsumsi masyarakat.

“ Sudah saatnya pihak swasta memberikan THR,” kata Airlangga dalam konferensi pers, dikutip dari laman Youtube Sekretariat Presiden, Rabu 7 April 2021.

Dia mengatakan pemerintah sudah memberikan sederet insentif kepada swasta salah satunya pajak penghasilaan (PPh) ditanggung pemerintah dan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Insentif berupa pajak ditanggung pemerintah ini sudah mengerek penjualan mobil sebesar 143 persen pada Maret 2021. Di sektor properti, relaksasi sudah membantu peningkatan penjualan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 10 persen, menengah 20 persen, dan tinggi 10 persen.

Dengan memberikan THR kepada pegawai, pemerintah memprediksi uang ratusan triliun akan mengalir ke pasar.

“ Pembayaran THR, estimasi daripada anggaran yang bisa masuk ke pasar adalah 215 triliun (rupiah),” kata dia.

Sudah Diguyur Insentif, Pengusaha Diminta Bayar THR Penuh Tahun Ini

Dream – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta komitmen pengusaha untuk tetap membayar penuh Tunjangan Hari Raya (THR) para pegawainya tahun ini. Imbauan tersebut disamapaikan karena pemerintah sudah membantu dunia bisnis dengan memberikan sejumlah insentif bagi pengusaha.

“ Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen,” Kata Airlangga saat didatangi perwakilan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa 6 April 2021.

Pengamat menilai imbauan ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pengamat Ketenagakerjaan, Payaman Simanjuntak mengatakan permintaan tersebut sangat mungkin dilakukan mengingat kegiatan ekonomi berangsur membaik dan upaya pemulihan terus berlangsung.

“ Apa yang disarankan Pak Menko Airlangga itu, menurut saya sudah sesuai dengan ketentuan," kata Payaman seperti dikutip dari Liputan6.com yang melansir Antara.

Dia menjelaskan pembayaran THR tahun lalu tidak bisa dilakukan secara optimal dan harus dicicil mengingat perekonomian sedang melambat. Kala itu, perekonomian Indonesia terdampak pandemi COVID-19 yang muncul sejak awal 2020.

Jokowi Minta Swasta Berikan THR Tahun Ini

Kini, Kondisinya Berbeda

Namun, kondisi saat ini jauh lebih baik, apalagi pemerintah telah mengeluarkan berbagai stimulus maupun insentif bagi para pelaku usaha dan jumlah pekerja atau karyawan juga sudah berkurang dari tahun lalu.

“ Jadi sudah ada penyesuaian dan banyak yang di-PHK. Sehingga, pelaku usaha bisa membayar yang bekerja,” kata Guru Besar Universitas Krisnadwipayana ini.

Menurut dia, membaiknya kondisi perekonomian juga telah terlihat dari kenaikan Indeks Manufaktur Indonesia pada Maret 2021 karena pelaku usaha sudah memulai kembali kegiatan produksi meski belum maksimal sepenuhnya.

“ Soal THR ini sudah diatur di PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” kata dia.