Diwarnai Protes, Bank Syariah Pertama Hadir di India

Awalnya, penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah dilarang di India.

Dream - Tak lama lagi, ekonomi syariah akan menjejakkan kakinya di India. Hal ini ditandai dengan bank pembangunan syariah, Islamic Development Bank (IDB), yang akan membuka lembaga keuangan syariah di Gujarat, India.

Dilansir dari Gulf Times, Kamis 9 Juni 2016, rencana pembukaan lembaga keuangan ini menindaklanjuti dari kerja sama Bank Expor Impor India dengan Islamic Corp for The Development Sector, anak usaha dari IDB Group. Kerja sama ini ditandatangani saat Perdana Menteri India, Narendra Modi, melawat ke Arab Saudi pada April silam.

IDB yang tertarik dengan peluang tumbuhnya ekonomi syariah di India, menyiapkan pinjaman sebesar US$100 juta atau Rp1,32 triliun yang digunakan untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM) mengekspor produk barang dan jasa dari India ke 56 negara anggota IDB yang berlokasi di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tenggara, dan Asia Tengah.

Langkah ini dilakukan setelah bank sentral India, Reserve Bank of India, membuka jalan bagi perbankan syariah. Awalnya, regulasi perbankan di India, Undang-Undang Perbankan Tahun 1949, tidak mengizinkan pembagian keuntungan dan kontrak kemitraan. Itu sama saja melarang prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti murahabah penjualan, murabahah pembelian, dan barter.

Namun, pemerintah India membuat strategi inklusi keuangan baru yang mengizinkan bank komersial untuk memberikan produk keuangan seperti giro dan pinjaman bebas bunga. Amandemen beleid ini didukung oleh Pusat Keuangan Syariah India.

" Untuk pertama kalinya, bank sentral mengeluarkan dokumen konkret untuk perbankan syariah. Saya berharap pemerintah India segera mengimplementasikan regulasi ini secepatnya," kata Sekretaris Jenderal Pusat Keuangan Syariah India, Abdur Raqeeb.

Amandemen ini pun juga didukung oleh dunia usaha dan akademisi Muslim untuk melegalkan perbankan syariah di India dan menirikan sebuah lembaga penelitian dan pusat beasiswa untuk perbankan syariah.

Namun, usulan amandemen ini mendapat tanggapan dingin dari anggota parlemen India. Seorang regulator India dari partai aliran Hindu, Bharatiya Janaya Party, mengatakan pengenalan ekonomi syariah bertentangan dengan prinsip sekulerisme India. Inilah yang menyebabkan amandemen Undang-Undang Perbankan belum disahkan.

Meskipun demikian, IDB tak perlu menunggu pengesahan amandemen untuk membuka cabang keuangan syariah di Gujarat. Yang dibuka adalah lembaga keuangan non bank (LKNB) dan tidak termasuk dalam wewenang Undang-Undang Perbankan. Dengan demikian, IDB bisa menawarkan layanan keuangan syariah seperti pembiayaan pembangunan dan amal.

Bahkan, IDB juga berjanji akan menambah US$55 juta untuk layanan kesehatan sosial bagi pedesaan miskin di India.

Bank syariah ini menyebut layanan keuangan syariah ini bisa diakses oleh warga Muslim maupun non-Muslim. Mereka pun berkeinginan untuk membuka cabang lebih banyak di wilayah India yang mayoritas penduduknya adalah orang Islam, seperti di Jammu, Kashmir, Assam, dan Uttar Pradesh.