Gaji PNS 2021 Tidak Naik tapi THR dan Tunjangan ke-13 Dibayar Penuh

Gaji ke-13 dan PNS Dibayar Sesuai Kinerja

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memastikan pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI dan anggota Polri bakal menerima THR dan gaji ke-13 pada tahun 2021 secara penuh.

Menkeu menjelaskan, pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS tercermin di dalam alokasi anggaran belanja kementerian lembaga (K/L) yang mengalami peningkatan sebesar 23,1 persen tahun depan.

“ Gaji ke-13 dan THR (PNS) sesuai policy sebelumnya akan dibayarkan secara penuh sesuai dengan tunjangan kinerja,” kata Sri Mulyani.

Dalam RAPBN 2021, pemerintah telah menganggarkan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 1.028,86 triliun. Sementara tahun 2020 ini, anggaran K/L sebesar Rp 836,4 triliun.

Dijelaskan dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2021, alokasi anggaran belanja K/L tersebut juga dianggarkan dengan dasar pertimbangan pengendalian jumlah pegawai seiring dengan perubahan pola kerja dan proses bisnis, serta melanjutkan kegiatan prioritas tertunda dampak Covid-19 secara sangat selektif, dan perluasan cakupan KIP Kuliah untuk mahasiswa baru.

(Sumber: Liputan6.com/Pipit Ika Ramadhani)

Gaji PNS Tahun Depan Tak Naik

Dream – Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri takkan mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2020. Penyesuaian gaji hanya akan berlaku untuk para abdi negara yang mendapat promosi kenaikan jabatan.

Dikutip dari Merdeka.com, Senin 19 Agustus 2019, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan anggaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun depan hampir sama dengan tahun ini yaitu Rp368,6 triliun.

“ Paling naik sedikit, biasanya PNS itu ada yang naik pangkat. Kalaupun ada, kenaikan tunjangan kinerja oleh reformasi birokrasi. Itu bisa naik, tapi nggak banyak,” kata Askolani di Jakarta.

Askolani mengatakan pemerintah memutuskan tetap mempertahankan anggaran gaji ASN.

Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 kepada MPR. Dalam nota keuangan ini, pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya.

Angka ini lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,2 persen.

Tak hanya itu, dalam nota keuangan ini juga dijelaskan mengenai nasib ASN (Aparatur Sipil Negara) seperti PNS, TNI dan Polri di 2020 mendatang. Tak ada kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2020 mendatang.

Tetap Dapat Insentif

Meskipun gaji tak naik, Askolani memastikan ASN tetap mendapatkan penghasilan dan insentif yang sama seperti yang diterima tahun ini. Ini juga berlaku bagi pensiunan.

“ Minimal kebijakannya kita jaga sama,” kata dia.

Askolani melanjutkan, latar belakang pemerintah mengalokasikan anggaran yang sama untuk ASN adalah untuk mendorong memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat tanpa mengurangi hak. Dia menambahkan kementerian lembaga yang memiliki prestasi bagus tetap akan diberi tambahan insentif untuk menjadi motiviasi.

" Ini adalah basic," kata dia.

Pemerintah juga akan tetap memberikan gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR) untuk menjamin kesejahteraan aparatur negara.

" Pemerintah juga menyiapkan reformasi skema program pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk aparatur negara," kata dia.

Hore! THR dan Gaji ke-13 PNS Tahun Depan Dijamin Tetap Ada

Dream - Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa bernapas lega usai mendengar Pidato Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Gedung DPR/MPR, Jumat, 16 Agustus 2019. Presiden memastikan para abdi negara akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan ke-13 di tahun 2020. 

Menurut Jokowi, sapaan Joko Widodo, pemerintah tetap akan memperhatikan kesejahteraan para Pegawai Negeri Sipil. Dalam

" Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara, dengan mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR)," ujar Jokowi dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, Jumat 16 Agustus 2019.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan reformasi skema program pensiun serta Jaminan Hati Tua (JHT) untuk PNS.

Namun demikian, Jokowi mengatakan belanja pegawai yang meningkat harus dikaitkan dengan reformasi birokasi. Dia menegaskan birokrasi yang tidak melayani, menghambat investasi serta tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat akan dipangkas.

" Anggaran belanja barang yang boros dan membebani APBN juga harus dihapus," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi optimistis hal itu dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada 2020. Seperti penurunan pengangguran ke tingkat 4,8 persen sampai 5,1 persen.

" Selain itu, kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen dan ketimpangan menurun di kisaran 0,375 sampai 0,380," ucap Jokowi.