Kotanya Banyak Dihuni WNI, Gubernur Jepang Ini Minta Jokowi...

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 27 Mei 2016 15:12
Kotanya Banyak Dihuni WNI, Gubernur Jepang Ini Minta Jokowi...
Permintaan Gubernur Aichi, Hideaki Ohmura, akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke PT Garuda Indonesia Airlines Tbk (Persero).

Dream - Tak hanya bertemu dengan Presiden Sri Lanka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menerima kedatangan Gubernur Prefektur Aichi, Jepang, Hideaki Ohmura di Jepang. Kepada Jokowi, Ohmura meminta penerbangan langsung dari Jakarta ke prefektur itu.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. " Presiden mengatakan akan menyampaikan ke Garuda, tapi ada hitung-hitungan keekonomiannya," katanya di Jepang, dilansir dari setkab.go.id, Jumat 27 Mei 2016.

Retno mengatakan investasi dari Aichi ke Indonesia terbilang cukup banyak. Ohmura, kata Retno, menyebut dalam lima tahun terakhir, investasi yang berasal dari Aichi meningkat dua kali lipat.

Untuk itu, Jokowi meminta kerja sama investasi bisa ditingkatkan kembali. Sayangnya, tak disebutkan secara jelas seberapa besar investasi Aichi ke Indonesia.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Aichi juga cukup banyak. " Mungkin ada 4 ribu orang di sini dan dari segi turis juga meningkat," kata dia.

Sekadar informasi, lawatan Jokowi ke Jepang ini dalam rangka menghadiri undangan G7 Outreach Meeting di Iseshima, Jepang pada 26-27 Mei 2016. G7 ini adalah kelompok tujuh negara maju yang terdiri atas Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Agenda rutin G7 ini adalah menghadakan pertemuan ekonomi dan politik yang dihadiri para kepala negara/pemerintahan dan pejabat-pejabat organisasi internasional.

Selain menghadiri agenda G7, eks walikota Solo ini juga direncanakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Sri Lanka dan Presiden Perancis. Rombongan delegasi Indonesia dipimpin Jokowi. Anggota delegasi ini adalah Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad.

Beri Komentar