Presiden Joko Widodo Pernah Menyambangi Dua Daerah Calon Ibukota Baru Di Kalimantan.
Dream – Sinyal pemindahan ibukota negara ke Kalimantan semakin kuat. Selain lahannya yang luas dan diyakini aman dari bencana, Kalimantan dipilih karena lokasinya berada di tengah-tengah Indonesia.
“ Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata di Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Selasa 30 Juli 2019.
Namun pemerintah masih merahasiakan kota mana yang akan menjadi ibu kota Indonesia yang akan menggantikan DKI Jakarta.
Pada peninjauan calon ibukota beberapa bulan lalu, Jokowi diketahui sudah mengunjungi dua kota di Kalimantan. Orang nomor satu itu pernah melihat langsung lokasi di Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah.
Pertama, Bukit Soeharto di Kutai Kartanegera, Kalimantan Timur. Jokowi melirik daerah ini karena areanya luas dan dekat dengan Tol Samarinda—Balikpapan.
“ Di Balikpapan ada airport-nya, Samarinda ada airport, sehingga tidak perlu nah membuat airport lagi. Pelabuhan juga sudah ada. Artinya itu akan banyak menghemat biaya,” kata dia.
Selain Bukit Soeharto, Jokowi juga melirik Kalimantan Tengah. Ada sebuah daerah di Kalimantan Tengah yang menarik perhatiannya. Lokasi ini disebut sebagai kawasan segitiga di Kalimantan Tengah.
“ Lokasinya di antara Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas,” tulis Jokowi di akun Instagramnya @jokowi.
Dia mengatakan bahwa lokasi tersebut siap menjadi ibu kota negara yang baru. Jika dilihat dari luas kawasan, daerah ini paling siap.
“ Butuh 300 ribu hektare pun lebih siap,” kata Jokowi.
Dream – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan ibu kota baru Indonesia pindah ke Kalimantan. Selain lahan yang luas dan aman, pemerintah punya alasan lain memilih Kalimantan sebagai pengganti Jakarta.
“ Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S. Prawiradinata, dikutip dari Merdeka.com, Selasa 30 Juli 2019.
Rudy mengatakan, kementeriannya akan membentuk badan otorita yang bertugas mempermudah manajemen aset dan pendanaan proyek-proyek Kerja Sama Pemerintah dengna Badan Usaha (KPBU) utilitas.
Dia menambahkan, ibu kota baru ini memerlukan sarana dan prasarana infrastruktur, misalnya utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik.
Sarana utilitas yang dibutuhkan terdiri atas saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik, jalan dan sejumlah sarana utilitas lainnya.
Sedangkan untuk gedung perkantoran yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara, antara lain gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Selain itu, fasilitas publik yang juga dibutuhkan terdiri dari rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa) dan berbagai fasilitas publik lainnya.
Sebelumnya pemerintah mengungkapkan bahwa mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40 ribu hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp466 triliun.
Bappenas menegaskan bahwa pemerintah ingin pemindahan ibu kota baru diupayakan dengan pembiayaan sendiri dan meminimalisasi penggunaan utang.
Penggunaan utang kemungkinan disiapkan untuk kekurangan-kekurangan dalam pembiayaan pemindahan ibu kota negara.
“ Dengan demikian utang hanya akan menjadi salah satu sumber terkait rencana skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara,” kata Rudy.
Dream - Pemerintahan Joko Widodo serius memindahkan ibu kota dari Jakarta. Salah satu lokasi di Kalimantan kemungkinan besar akan menjadi daerah penggantinya.
Keyakinan itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, pemerintah saat ini tinggal memutuskan lokasi ibukota baru Indonesia itu.
" Pemindahannya hampir pasti ke Pulau Kalimantan, tinggal penentuan lokasi," kata Bambang saat rapat kerja dengan DPR RI, di Jakarta, Selasa 18 Juni 2019, dikutip dari Merdeka.com.
Bambang menjelaskan biaya untuk pembangunan ibukota tidak akan masuk dalam tahun anggaran 2020. Akan tetapi, biaya akan dimasukkan dalam APBN 2021 secara utuh.
" Anggarannya itu (pemindahan ibu kota) mungkin baru akan mulai dibutuhkan dalam jumlah signifikan di 2021," kata dia.
Bambang mengatakan pemerintah akan berupaya mendorong agar pembiayaan tidak bergantung kepada APBN. Salah satu caranya dengan melibatkan sektor swasta.
Alternatif financing (pembiayaan) yang akan didorong keterlibatan swasta, BUMN sebagai investor, kerja sama pemerintah badan usaha, dan kerja sama pemanfaatan aset.
" Empat kombinasi yang diharapkan bisa meminimalisir APBN," kata dia.
Dengan demikian, lanjut mantan Menteri Keuangan, anggaran pemerintah nantinya hanya untuk membangun infrastruktur dasar serta beberapa gedung pemerintahan seperti istana, DPR dan gedung lembaga tinggi.(Sah)
Advertisement
4 Komunitas Animasi di Indonesia, Berkarya Bareng Yuk!
Senayan Berbisik, Kursi Menteri Berayun: Menanti Keputusan Reshuffle yang Membentuk Arah Bangsa
Perusahaan di China Beri Bonus Pegawai yang Turun Berat Badan, Susut 0,5 Kg Dapat Rp1 Juta
Style Maskulin Lionel Messi Jinjing Tas Rp1 Miliar ke Kamp Latihan
Official Genas, Komunitas Dance dari Maluku yang `Tularkan` Goyang Asyik Tabola Bale
Konser Sejarah di GBK: Dewa 19 All Stars Satukan Legenda Rock Dunia dalam Panggung Penuh Magis
Hj.Erni Makmur Berdayakan Perempuan Kalimantan Timur Lewat PKK
Desain Samsung Galaxy S26 Bocor, Isu Mirip iPhone 17 Pro Bikin Heboh Pecinta Gadget
Official Genas, Komunitas Dance dari Maluku yang `Tularkan` Goyang Asyik Tabola Bale
Selamatkan Kucing Uya Kuya Saat Aksi Penjarahan, Sherina Dipanggil Polisi
Rekam Jejak Profesional dan Birokrasi Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu Pengganti Sri Mulyani Indrawati