Indonesia Buat Negara Arab `Kalang-kabut` Cari TKI

Gaji bulanan PLRT asal Indonesia di Bahrain berkisar 800 riyal. Tapi saat mereka di Saudi gajinya melambung menjadi 2,500 riyal

Dream - Langkah Indonesia menyetop pengiriman tenaga kerja tak hanya membuat pusing penduduk Malaysia. Keputusan ini ikut membuat negara-negara di kawasan Timur kalang kabut. Maklum, banyak tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT).

Indonesia dipastikan tidak bisa lagi mengirim PLRT ke Bahrain mulai awal bulan depan.

Seorang pejabat di Otoritas Pasar Tenaga Kerja Bahrain melaporkan pemerintah Jakarta khususnya pihak imigrasi telah melarang Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia untuk bekerja sebagai PLRT di Bahrain.

Pejabat yang tak mau disebutkan namanya itu menambahkan Indonesia juga melarang warga Indonesia menjadi PLRT di Arab Saudi. Mengutip laman Saudigazette, Kamis, 19 Februari 2015, larangan 'ekspor' PLRT Indonesia ke luar negeri itu mulai efektif per 1 Maret 2015.

Banyak warga Saudi, khususnya dari Provinsi Timur, memang diketahui sering pergi ke Bahrain untuk merekrut PLRT dari Indonesia. Menggunakan visa kerja normal, PLRT kemudian 'dilempar' ke Arab Saudi untuk bekerja di negara kaya minyak ini.

" Gaji bulanan PLRT asal Indonesia di Bahrain berkisar 800 riyal. Tapi saat mereka di Saudi gajinya melambung menjadi 2,500 riyal," kata pejabat tersebut.

Dia mengatakan sejumlah warga Saudi yang punya dua kewarganegaraan akan memanfaatkan paspor Bahrain untuk merekrut PLRT di Bahrain dan menyalurkannya ke Provinsi Timur di Saudi.

" Ini melanggar kesepakatan yang ditandatangani antara pemerintah Bahrain dan Indonesia," katanya.

Kedutaan Besar Indonesia di Manama dikabarkan telah mengirim laporan kepada kantor imigrasi dan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta tentang sistem ilegal tersebut.

Mereka minta Jakarta berhenti mengirim PLRT ke Bahrain.

Sementara itu laman Emirates247 menyebutkan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibuat dengan alasan pengiriman PLRT 'mencoreng' harga diri dan martabat bangsa Indonesia.

" Saya telah memberi target pada Menteri Tenaga Kerja untuk merumuskan roadmap yang jelas untuk memastikan bahwa kami menghentikan pengiriman pekerja rumah tangga ke luar negeri," kata Presiden Jokowi. " Kita harus punya harga diri dan martabat."  

Selama lawatan ke Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina baru-baru ini, Presiden Jokowi menemukan ada total 2,3 juta tenaga kerja Indonesia (TKI) dan 1,2 juta orang di antaranya adalah tenaga kerja ilegal.

" Sekitar 1.800 telah dibawa pulang, 800 ribu lainnya telah dijemput dengan pesawat Hercules dan kita akan menjemput lebih banyak lagi besok. Tapi saya yakin jumlahnya masih banyak."

Presiden Jokowi sangat berharap bisa segera menghentikan pengiriman TKI pelaksana rumah tangga ke luar negeri. (Ism)