Jadi Tuan Rumah IKN, Kaltim Genjot Infrastruktur hingga Transformasi Digital

Akses Telekomunikasi yang Sulit

Faisal mencontohkan kesulitan infrastruktur terlihat dari pembangunan tower provider untuk akses telekomunikasi yang harus dibangun dengan ketinggian 100 meter. Padahal tower provider cukup membutuhkan ketinggian 10 meter.

Dengan kondisi tersebut, perusahaan provider harus menggelontorkan investasi yang sangat besar. Di sisin lain,hanya beberapa Kartu Keluarga (KK) saja yang menggunakan fasilitas tersebut.

" Sementara pembangunan infrastruktur provider pasti bicaranya B2B, 'Investasi gue udah banyak nih, sampai sana masyarakatnya dikit'. Nah itu salah satu tantangan kenapa kami agak sulit dengan akses telekomunikasi," ungkapnya.

Di tengah tantangan tersebut, Faisal tetap bersyukur dan mengapresiasi pelaku perbankan yang tetap membantu akses telekomunikasi di daerah 3T dan pendalaman.

" Kalau kita minta 10 tower ke pusat itu nangis pak. Sudah minta sambil nangis belum tentu dikasih," ujarnya. 

Perubahan Setelah Adanya IKN

Dengan keberadaan IKN, lanjut Faisal kita setiap daerah bisa memiliki tower provider sampai 50 buah. " Jadi kita senyum sekarang gara-gara IKN, mudah-mudah IKN-nya berlanjut," ucapnya.

Diperkiraan saat ini masih terdapat 200 hingga 300 desa blind spot atau sekitar 20 persen dari total keseluruhan wilayah di provinsi Kaltim.

Sementara untuk akses fiber optik berada di angka 70 persen. Diketahui tahun ini sudah ada 50 desa yang terlayani fiber optik dengan target 200 desa dalam 4 tahun ke depan.

Dengan adanya IKN, provinsi Kaltim pun ikut menggenjot percepatan tranformasi digital agar bisa menjadi penyeimbang kecanggihan IKN.

" kita dibuat ngebut gara-gara IKN. Satu sisi menjadi semangat, insyaAllah kami bisa kejar itu terus berusaha secara massif mengejar digitalisasi," katanya.

Kaltim Terus Menggenjot Percepatan Transformasi Digital

Namun dia menekankan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, sampai masyarakat harus terus berusaha dan berkolaborasi membangun kerja sama yang strategis. Semangat merah putih untuk membangun Kaltim sangat dibutuhkan untuk mewujudkan harapan tersebut.

Dalam forum diskusi tersebut, Faisal juga membeberkan sinergi untuk membangun Kalimantan Timur khususnya dari sisi teknologi terbaru serta solusi yang bagus mengejar ketertinggalan terus dilakukan. 

" Dengan situasi kami yang susah 10 tahunan tapi dengan 2 sampai 3 tahun terakhir kita bersinergi, kolaborasi, kumpul bersama. Saya punya forum SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik), saya punya forum kawan provider, rutin ketemu, akhirnya selesai juga, walaupun belum tuntas tetapi untuk langkah jangka pendek bisa dinikmati," ujarnya.

Hilirisari di Kalimantan Timur

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni juga mengungkapkan upaya Pemda melakukan tranformasi ekonomi hingga hilirisasi industri.

Kaltim mulai melakukan penguatan pendekatan di sektor pertanian dan pariwisata sebagai lokomotif untuk hilirisasi, termasuk juga industrialisasi di sektor hilir yang berbasiskan sumber daya tidak terbarukan.

" Tentu ini semua dalam rangka upaya kita sejalan dengan hadirnya IKN, karena Kaltim mau tidak-tidak mau menjadi serambi IKN. Kami akan menjadi pagar betis," ungkapnya.

Wanita berkacamata itu menerangkan bahwa inisiatif pembangunan hijau di Kaltim sudah ada sejak 14 tahun lalu. Inisiatif itu tertuang dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diharapkan bisa diimplementasikan ke perangkat daerah.

Kaltim juga membentuk Dewan Perubahan Iklim untuk mengonsep pembangunan hijau.

" Ada 18 peraturan daerah, gubernur, sk gubernur dan semua terkait dengan mitigasi lingkungan, pembangunan hijau, pembangunan berkelanjutan," katanya.

Selain itu Pemprov Kaltim juga telah mendeklarasikan konsep perkebunan berkelanjutan yang dibuat tahun 2017. Konsep perkebunan itu disusun karena Kaltim mempunyai 54 persen area hutan dan 89 persen kelapa sawit yang berpeluang memberikan kontribusi yang besar untuk Kaltim.