Presiden Jokowi Batalkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek `Shinkansen` Jakarta-Bandung akan diserahkan kepada BUMN.

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan bahwa proyek pembangunan kereta cepat atau high speed train (HST) yang menghubungkan kota Jakarta-Bandung, tidak boleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi diserahkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“ Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business (B to B). Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,” kata Jokowi seperti dikutip dalam situs Sekretariat Kabinet, Jumat, 4 September 2015.

Menurut Jokowi, pembangunan jalur kereta yang menggunakan dana APBN akan dilakukan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

" Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah," ujarnya.

Dengan tidak adanya penjaminan dari pemerintah ini, maka investor dari Jepang dan China yang sudah mengajukan proposal untuk turut terlibat dalam pembangunan proyek ini resmi dibatalkan Pasalnya, kedua negara tersebut memberikan syarat adanya jaminan dari pemerintah.

" Kalau B to B diserahkan ke BUMN atau swasta. Jadi kalau mau melanjutkan silahkan membuat bisnis sendiri, mau dengan Jepang atau Tiongkok,” tambah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Sebelumnya, pemerintah menerima proposal proyek kereta cepat Indonesia yang diwacanakan sekelas “ Shinkansen” dengan kecepatan 300 kilometer per jam dari Jepang dan Tiongkok untuk melayani rute Jakarta-Bandung.

Untuk rute Jakarta-Bandung, kereta cepat diperkirakan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan dua hingga tiga jam, menjadi sekitar 37 menit. Dalam dokumen studi kelayakan Jepang, juga terdapat wacana rute kereta cepat ini akan melayani konektivitas ke Cirebon bahkan hingga Surabaya.