Dream - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai istilah bahasa Arab dalam perbankan syariah membuat sistem syariah menjadi eksklusif. Istilah ini justru menyebabkan sistem keuangan dengan prinsip Islam ini sulit diterima masyarakat Indonesia.
Menurut JK, pengembangan perbankan syariah di tanah air membutuh suatu perubahan besar. Salah satunya adanya penggantian istilah bahasa Arab yang banyak digunakan dalam perbankan syariah. Usulannya, istilah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agar masyarakat lebih mudah memahaminya.
“ Bagaimana menyesuaikan dengan gaya ke-Indonesiaan. Dan agar sistem tidak ekslusif,” ujar JK dalam laman wapresri.go.id, Rabu, 11 Maret 2015 menanggapi rendahnya total aset perbankan syariah.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Bambang Brodjonegoro memang melaporkan rendahnya total aset perbankan syariah. Menurutnya, total aset perbankan syariah hanya lima persen dari total aset perbankan nasional.
Lebih lanjut, JK mengharapkan IAEI memikirkan bagaimana sistem syariah menjadi sistem yang menarik, sehingga tidak perlu terlalu kaku meniru sistem yang berlaku di Timur Tengah. Tetapi berprinsip pada tiga prinsip ekonomi Islam, yakni aqidah, ibadah dan muammalah.
Advertisement
4 Komunitas Animasi di Indonesia, Berkarya Bareng Yuk!
Senayan Berbisik, Kursi Menteri Berayun: Menanti Keputusan Reshuffle yang Membentuk Arah Bangsa
Perusahaan di China Beri Bonus Pegawai yang Turun Berat Badan, Susut 0,5 Kg Dapat Rp1 Juta
Style Maskulin Lionel Messi Jinjing Tas Rp1 Miliar ke Kamp Latihan
Official Genas, Komunitas Dance dari Maluku yang `Tularkan` Goyang Asyik Tabola Bale
Peneliti Ungkap Pemicu Perempuan Sanggup Bicara 20 Ribu Kata Sehari?
Throwback Serunya Dream Day Ramadan Fest bersama Royale Parfume Series by SoKlin Hijab
Bentuk Roti Cokelat Picu Komentar Pedas di Medsos, Chef Sampai Revisi Bentuknya
Mahasiswa Sempat Touch Up di Tengah Demo, Tampilannya Slay Maksimal
Selamatkan Kucing Uya Kuya Saat Aksi Penjarahan, Sherina Dipanggil Polisi
Rekam Jejak Profesional dan Birokrasi Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu Pengganti Sri Mulyani Indrawati