Dream - Presiden Joko Widodo mendesak percepatan pembangunan dua megaproyek jalan tol yang sampai saat ini masih terhambat. Dari laporan yang diterima, banyak permasalahan di langan yang tak kunjung selesai.

Permintaan presiden tersebut disampaikan saat membuka Rapat Terbatasa Percepatan Pembangunan PSN Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Cisumbawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020.

"Saya melihat ini yang banyak memang kendala-kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen," ujar Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya.

Menurut Jokowi, kedua proyek itu memiliki nilai penting karena bisa memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dari Tol Trans Sumatra sepanjang kurang lebih 2.765 kilometer, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatra.

"Di sana akan ada efisiensi, waktu tempuh dan juga bisa meningkatkan fungsi multiplier effect dua sampai tiga kali lipat terhadap PDB," ungkap Presiden.

Jengkel Lihat Proyek Tol Cisumdawu

Terkait megaproyek jalan tol ini, Presiden mengingatkan agar instansi yang terkait untuk menghitung dengan tepat total kebutuhan pendanaan. Diperkirakan Jalan Tol Trans Sumatera akan menghabiskan anggaran investasi hingga Rp476 triliun. Dan dari total investasi itu masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp386 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai 2024.

"Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (Penyertaan Modal Negar,red) dan juga tidak tergantung pada APBN. Ini saya kira yang perlu digarisbawahi," tegasnya.

Sementara terkait proyek Tol Cisumdawu, Jokowi mengaku masih melihat proyek jalan tol ini terhambat padahal sangat penting bagi perekonomian nasional. Dari peninjauan di lapangan, Presiden mengaku menemukan hambatan berupa proses pembebasan lahan serta pengembalian dana talangan tanah yang terhambat urusan administrasi.

Ini Solusi dari Jokowi

Presiden mendesak agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional segera menyelesaikan hambatan tersebut.

Jokowi juga menemukan belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana, baik di Kementerian ATR/BPN maupun di Kementerian Keuangan.

"Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati," ujarnya.

Untuk mengatasi hambatan di proyek nasional tersebut, Presiden mengimbau para menterinya untuk mencari penyelesaian secara lengkap bukan kasus per kasus. Dia juga meminta agar disusun regulasi yang sederhana, ringkas, dan cepat. "Saya kira sebetulnya solusinya itu," tegasnya.