Presiden Joko Widodo Saat Sidang Tahunan MPR/DPR
Dream - Presiden Joko Widodo menyampaikan anggaran negara tahun 2021 akan difokuskan pada upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemik Covid-19. Penanganan ini menjadi perhatian banyak negara di dunia terutama stimulus fiskal.
Dalam Pidato penyampaian Rancangan UU APBN 2021 Beserta Nota Keuangannya di Sidang Tahunan MPR/DPR, Jumat, 14 Agustus 2020, presiden mengatakan pandemik Covid-19 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abada ini.
" Berasal dari masalah kesehatan, dampak pandemik Covid-19 telah meluas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan sektor keuangan," ujar Jokowi.
Penanganan yang luar biasa, teritama stimulus fiskal, telah dilakukan oleh banyak negara, Jerman diketahui mengalokasikan stimulus fiskal sebesar 24,8 persen PDBnya. Namun pertumbuhannya terkontraksi minus 11,7% di kuartal kedua 2020.
Hal yang sama terjadi pada Amerika Serikat mengalokasikan 13,6 persen PDB, namun pertumbuhan ekonominya minus 9,5%.
" Kita pun melakukan langkah yang luar biasa..... Tahun 2020, APBN telah diubah dengan defisit sebesar 5,07 persen PDB dan kemudian meningkat lagi menjadi 6,34 persen PDB," ujaar Jokowi.
Pelebaran defisit terpaksa dilakukan karena kebutuhan penanganan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian di saat pendapatan negara menurun.
Menyambut tahun 2020, pemerintah menyatakan ketidakpastian global domestik masuk akan terjadi. Upaya program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan berbarengan dengan reformasi di bidang bidang.
Presiden juga meminta kebijakan relaksasi defisit di atas 3 persen dari PDB tetap diberlakukan. Namun hal itu diikuti dengan tindakan kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal.
Terkait RAPBN 2021, pemerintah akan mengarahkan anggaran negara pada empat hal yaitu mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, serta mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi.
Dua arah anggaran negara di tahun depan juga akan difokuskan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital serta pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.
Jokowi memastikan RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.
" Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan, reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan," janji Jokowi.
Advertisement
Universitas Udayana Buka Suara Terkait Dugaan Perundungan Timothy Anugerah
UU BUMN 2025 Perkuat Transparansi dan Efisiensi Tata Kelola, Tegas Anggia Erma Rini
Masa Tunggu Haji Dipercepat, dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Viral Laundry Majapahit yang Bayarnya Hanya Rp2000
NCII, Komunitas Warga Nigeria di Indonesia
Azizah Salsha di Usia 22 Tahun: Keinginanku Adalah Mencari Ketenangan
Throwback Serunya Dream Day Ramadan Fest bersama Royale Parfume Series by SoKlin Hijab
Benarkah Gaji Pensiunan PNS Naik Bulan Ini? Begini Penjelasan Resminya!
Timnas Padel Indonesia Wanita Cetak Sejarah Lolos ke 8 Besar FIP Asia Cup 2025
Hore, PLN Berikan Diskon Tambah Daya Listrik 50% Hingga 30 Oktober 2025
Clara Shinta Ungkap Rumah Tangganya di Ujung Tanduk, Akui Sulit Bertahan karena Komunikasi Buruk
Cara Cek Penerima Bansos BLT Oktober-November 2025 Rp900 Ribu