Tiongkok telah membuktikan kebijakan proinvestasi mampu mengantarkan negara tersebut pada kesuksesan.
Dream - Lesunya perekonomian dunia membuat pemerintah harus membuat startegi jitu. Bahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui perekonomian Indonesia membutuhkan reformasi struktural dengan penekanan memberi dorongan pada aktivitas investasi.
Sepanjang kuartal pertama 2015 perekonomian nasional cenderung lemah. Buktinya nilai tukar rupiah terus terdepresiasi akibat adanya penguatan dolar Amerika Serikat dan menurunnya harga komoditas global.
Sebagian besar produk ekspor yang didominasi barang komoditas mentah juga masih memiliki nilai tambah rendah. Sementara, impor dalam negeri didominasi barang bernilai tambah tinggi.
" Nilai impor yang tidak diimbangi nilai ekspor dapat memicu defisit transaksi berjalan yang pada akhirnya mendorong ketidakstabilan nilai tukar domestik," ujar Bambang di Jakarta, Kamis 11 Juni 2015.
Bambang menuturkan, perekonomian selama tiga bulan pertama 2015 memang kekurangan dukungan dari sisi investasi. Pemerintah pun bertekad menggenjot pertumbuhan investasi antara 7-8 persen.
Untuk memenuh target itu, Bambang mengungkapkan Kemenkeu perlu menebirkan kebijakan pemberian insentif. Salah satunya adalah investment allowance bagi industri yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
Industri yang direncanakan memperoleh insentif ini adalah bernilai investasi tinggi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menggunakan kandungan lokal dalam jumlah tinggi.
Fasilitas insentif investment allowance dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 itu diantaranya pengurangan penghasilan netto sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah.
Pengurangan ini dibebankan selama enam tahun masing-masing lima persen pertahun sejak perusahaan mulai berproduksi secara komersil.
Selanjutnya, pemerintah memberikan fasilitas percepatan penyusutan aktiva berwujud dan amortisasi atas aktiva tak berwujud.
Di bidang perpajakan, pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen yang dibayar kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 persen, atau lebih rendah dari perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.
Terakhir, pemerintah Indonesia bersedia memberikan kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun namun tak lebih dari 10 tahun.
Menurut Bambang, kebijakan proinvestasi diharapkan bisa menarik investor menanamkan modalnya di Tanah Air.
Buktinya, berdasarkan catatan Kemenkeu, jumlah usaha yang mendapat fasilitas PPh pada 2015 sudah mencapai 143, naik dibandingkan data terakhir pada 2011 hanya terdapat 129 usaha.
Bambang mengatakan, negara raksasa ekonomi dunia, Cina telah membuktikan kebijakan proinvestasi mampu mengantarkan negara tersebut pada kesuksesan.
" Kenapa Cina bisa maju? Karena nilai investasinya tinggi, pertumbuhan investasinya juga tinggi," pungkas Bambang Brodjonegoro.
Laporan: Kurnia Yunita Rahayu
