Kementerian PANRB: Tak Ada Pemecatan 1 Juta PNS, Tapi....

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 3 Juni 2016 17:16

Kementerian PANRB menjelaskan asal usul munculnya angka 1 juta PNS.

Dream - Heboh kabar pemecatan satu juta orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) angkat bicara. Pemerintah membantah danya pemecatan tersebut.

Mengutip keterangan tertulisnya, Jumat, 3 Juni 2016, langkah yang dilakukan pemerintah adalah merasionalisasi jumlah PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah.

Rasionalisasi juga dilakukan kepada PNS yang memiliki kinerja dan disiplin yang buruk sehingga mengganggu pelayanan publik.

“ Rasionalisasi PNS tersebut merupakan bagian dari program percepatan penataan PNS, serta wujud konkrit dari Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, pada area perubahan SDM aparatur (Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015), yakni untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas,” kata Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB.

Diakui Herman, rasionalisasi perlu dilakukan karena belanja pegawai dan pensiun dalam APBN dan APBD terus meningkat. Bahkan angkanya lebih besar dari belanja modal dan belanja barang jasa.

Diketahui belanja pegawai dan pensiun APBN dan APBD tahun 2015 mencapai Rp 707 triliun, atau 33,8 persen dari total belanja sebesar Rp 2.093 triliun.

“ Belanja pegawai dan pensiun (BPP) ini, setiap tahunnya cenderung terus meningkat. Sementara kinerja aparatur birokrasi cenderung lamban, disiplin rendah, serta kurang kompetitif di era globalisasi yang sejatinya membutuhkan aparatur berdaya saing tinggi,” ujarnya.

Ditambahkannya, belanja pegawai pemerintah kabupaten/kota saat ini rata-rata lebih besar dari belanja publik. Ada sekitar 244 kabupaten/kota yang belanja pegawainya mencapai lebih dari 50 persen APBD.

Karena itu, untuk memperbaiki perimbangan belanja, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, diminta memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja publik. Alokasi belanja pegawai seharusnya bisa diturunkan sebesar 5 persen menjadi di kisaran 28 persen.

“ Penurunan belanja pegawai tersebut diproyeksikan setara dengan rasionalisasi sekitar 1 juta PNS. Jadi angka 1 juta tersebut adalah proyeksi berdasarkan asumsi penurunan belanja pegawai,” tegas Herman seraya menyebutkan, jumlah PNS yang nantinya akan dirasionalisasi masih tergantung pada hasil pemetaan PNS yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

1 dari 1 halaman

Heboh 1 Juta PNS Mau Dipecat, Jokowi Ternyata...

© Dream

Dream - Rencana pengurangan satu juta orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih dalam tahap ide, gagasan, atau wacana. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mendapatkan laporan tentang rencana tersebut.

" Sampai hari ini, Presiden belum pernah dilaporkan mengenai rencana pengurangan tersebut sehingga kami menganggap rencana pengurangan tersebut masih dalam tahapan gagasan, ide, wacana yang berkembang di Kementerian PANRB (Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Jakarta, dilansir dari setkab.go.id, Jumat 3 Juni 2016.

Pramono mengatakan jumlah PNS yang akan dikurangi itu cukup besar. Maka, pengurangan tersebut harus diputuskan oleh Jokowi.

" Pasti, kan, (dibahas) di ratas (rapat terbatas). Ratas saja belum pernah membahas itu," kata dia.

Sebelumnya, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, mengatakan program pemangkasan 1 juta PNS tersebut menjadi satu hal yang harus dilakukan demi mengefisiensikan belanja serta meningkatkan kapasitas pegawai.

" Ini kan satu juta masih angka simulasi dan belum tetap, tapi untuk efisiensi belanja pegawai dan peningkatan kapasitas diperlukan rasionalisasi itu," kata Yuddy kepada wartawan, di Kantor Wakil Presiden Indonesia, Jakarta, Selasa 31 Mei 2016.

Yuddy mengatakan, saat ini, jumlah PNS yang ada di Indonesia berkisar di angka 4,5 juta jiwa dan 500 ribu di antaranya sudah akan pensiun pada 2019 mendatang. Ia menyebutkan, jika dihitung menggunakan teknologi dan mengharapkan adanya sumber daya manusia yang unggul, sebenarnya Indonesia hanya membutuhkan 3,5 juta PNS.

" Jika menghitung angka rasionalisasi dan jumlah PNS yang akan pensiun, jumlah PNS yang akan tersisa hanya ada di angka 3 juta jiwa alias kurang 500 ribu dari target awal. Oleh sebab itu, sisa 500 ribu tersebut akan dimasukkan melalui seleksi PNS yang terbagi dalam beberapa bagian, baik khusus maupun seleksi pada umumnya," kata dia.