KPK Inggris Menyelidiki Kasus Dugaan Korupsi Bombardier Dengan Garuda Indonesia.
Dream – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Inggris, Serious Fraud Office (SFO) akan memulai penyelidikan terhadap Bombardier dan PT Garuda Indonesia Airlines Tbk (Persero). Namun, komisi ini enggan berkomentar lebih lanjut tentang penyelidikan tersebut.
“ Karena ini adalah investigasi langsung, SFO tidak dapat berkomentar lebih lanjut,” kata SFO, dikutio dari Aero Times, Jumat 6 November 2020.
Sekadar informasi, maskapai pelat merah ini diketahui membeli 18 jet Bombardier CRJ-1000. Kesepakatan pembelian belasan pesawat ini diselesaikan saat Singapore Airshow pada Februari 2012.
Semula Garuda sepakat untuk mendatangan enam pesawat CRJ-1000 dengan opsi tambahan pengiriman 12 pesawat. Nilai kesepakatan pembelian pesawat ini mencapai US$1,32 miliar.
Garuda menerima jet regional pertama pada Oktober 2012. Produsen jet buatan Kanada itu tercatat mengirimkan CRJ1000 terakhir pada Desember 2015.
Emirsyah Satar —kala itu menjabat sebagai bos Garuda— mengatakan pemilihan armada CRJ1000 karena pesawat ini memiliki kemampuan terbangan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat.
“ Kenyamanan penumpang yang sangat baik idelanya memenuhi persyaratan kami terhadap pesawat berkursi 100 untuk melayani pasar domestik dan regional dari lima hub regional,” kata dia pada 2012.
Namun pada Mei 2020, Emirsyah dipenjara dan dikenakan denda US$1,4 juta karena didaksi melakukan suap dan pencucian uang terkait pembelian pesawat Airbus dan mesin dari Rolls Royce.
Perusahaan ini angkat bicara tentang dugaan kasus korupsi ini. Perusahaan menyebut tak ada tuduhan yang diajukan terhadap korporasi atau direktur.
Bombardier juga telah melakukan penyelidikan internal terhadap masalah tersebut yang dilakukan oleh penasihan eksternal.
“ Perusahaan telah bertemu dengan SFO untuk membahas status tinjauan internal korporasi dan potensi bantuannya dengan investigasi SFO secara sukarela,” kata Bombardier.
Kasus ini menarik perhatian Menteri BUMN, Erick Thohir. Erick mendukung KPK Inggris dalam menangani kasus dugaan korupsi antara Bombardier dengan Garuda Indonesia.
“ Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk penindaklanjutan masalah hukum di Garuda karena ini merupakan bagian dari Good Corporate Governance dan transparansi yang dijalankan sejak awal kami menjabat dan sesuai dengan program transformasi BUMN,” kata dia di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis,
Erick juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, yaitu KPK, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan Negeri dalam menangani kasus Garuda.
“ Kumham membantu kami dalam melakukan revisi kontrak melalui mutual legal assistance,” kata dia.
Advertisement
Seru Abis! Komunitas Ini Sampaikan Kritikan dengan Main Karet Depan Gedung DPR
Potret Beda Pesta Pora 2025, Ada Jumatan Bareng Dipimpin Rhoma Irama
Psikolog Ungkap Pentingnya Pengawasan Orangtua Saat Anak Main Game
Inspiratif, Tiga Artis Cantik Ini Ternyata Founder Komunitas
Fakta-Fakta Ciamis Jadi Kota Kecil Terbersih se-ASEAN