Kriteria Ideal Menteri Keuangan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Siapa yang Pantas?

Kriteria Ideal Menteri Keuangan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Siapa yang Pantas?

© Prabowo dan Jokowi 2024 maverick

© Prabowo dan Jokowi 2024 maverick

Dream - Prabowo-Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memilih para menteri untuk masa pemerintahannya. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri mengungkap sosol ideal yang cocok menjadi Menteri Keuangan.

© Sri Mulyani Minta Suntikan Modal buat Lembaga Pembiayaan Ekspor Rp10 Triliun 2024 maverick

Menurutnya, sosok Menkeu yang akan menggantikan Sri Mulyani haruslah orang yang bisa mengerem. Maksud Faisal adalah pada aspek belanja negara. Mengingat tugasnya dalam mengelola anggaran negara.

"Kalau sosok menteri keuangannya. Menteri keuangan fungsinya apa sih? Ngerem. Ya ngerem. 'Eh, kita udah mau masuk jurang', direm gitu. Kalau menteri keuangannya tidak kuasa ngerem, los aja, nah, udah, di tepi jurang krisis kita. Jadi hati-hati,"

ujar Faisal dikutip dari Liputan6.com, Kamis, 4 Juli 2024.

© Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berjalan bersama Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad (kiri) usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (31/5/2024). 2024 maverick

Lebih lanjut, menurut Faisal orang non-partai akan lebih cocok mengisi posisi bendahara negara, mengingat skala prioritas dan kepentingan yang dibawanya.
Dia menilai Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memilih sosok profesional untuk menempati posisi Menteri Keuangan.

"Saya rasa Pak Prabowo juga akan mempertimbangkan itu. Artinya dia tidak akan ambil orang sembarangan. Tidak akan ambil orang partai, saya pikir itu. Lebih merupakan harapan. Ya kalau orang partai kan banyak kepentingan. Harus inklusif dia, bukan kepentin

tuturnya.

Selain itu, Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.

Faisal juga menyebut seorang Menteri Keuangan bisa saja dibenci oleh menteri-menteri lain. Misalnya, pada posisi memotong alokasi anggaran.

"Itu untuk memastikan. Makanya siap-siap dibenci oleh banyak orang, banyak teman-temannya sebagai Menteri 'Oh itu nggak bisa, nggak bisa, potong, potong', gitu," 

ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah merumuskan sejumlah kebijakan belanja subsidi dalam Rancangan APBN 2025.

Artinya, beberapa subsidi masih akan dilanjutkan di masa perdana Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

" Untuk pengelolaan subsidi kami mengusulkan untuk kita memfokuskan diri pada stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat, serta untuk mendukung UMKM dan petani," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata beberapa waktu lalu.

© Bicara di KTT untuk Gaza, Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Kemerdekaan Palestina 2024 maverick

Beberapa program subsidi yang sudah berjalan dan nakan dilanjutkan diantaranya subsidi energi yang mencakup subsidi BBM dan subsidi listrik, serta subsidi pupuk. Kemudian, ada subsidi kredit UMKM.