Menkeu Bagikan Nomor WhatsApp `Lapor Pak Purbaya`, Warga Bisa Curhat Soal Pajak

Reporter : Okti Nur Alifia
Jumat, 17 Oktober 2025 10:06

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa

Masyarakat bisa menyampaikan laporan tentang bea cukai dan pajak melalui layanan WhatsApp.

DREAM.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan platform " Lapor Pak Purbaya" . Dengan fasilitas ini masyarakat bisa menyampaikan laporan terkait keluhan atau kendala menyoal bea cukai maupun pajak.

Langkah ini dibuat untuk memperkuat integritas Menkeu Purbaya, melalui transparansi, dan memastikan setiap suara masyarakat didengar langsung.

" Punya keluhan atau kendala terkait Bea Cukai dan Pajak?Kini bisa langsung 𝗟𝗮𝗽𝗼𝗿 𝗣𝗮𝗸 𝗣𝘂𝗿𝗯𝗮𝘆𝗮!," demikian dikutip dalam pengumuman Instagram @menkeuri, Kamis, 16 Oktober 2025.

Masyarakat bisa menyampaikan laporan tentang bea cukai dan pajak melalui layanan WhatsApp di 0822 4040 6600, dengan mencantumkan nama lengkap dan alamat surel.

" Melalui layanan WhatsApp di 𝟬𝟴𝟮𝟮 𝟰𝟬𝟰𝟬 𝟲𝟲𝟬𝟬, masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mencantumkan nama lengkap dan alamat surel," tulisnya.

1 dari 1 halaman

Untuk diketahui Menkeu Purbaya dilantik pada tanggal 8 September 2025 dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, menggantikan Menkeu sebelumnya yakni Sri Mulyani.

Sosoknya semakin dikenal masyarakat dengan pembawaannya yang humoris dan merakyat. Dia juga sempat terciduk makan di pinggir di jalan bersama stafnya.

Terbaru, Menkeu menggelar konferensi pers kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir triwulan ketiga 2025.

Purbaya melaporkan total pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun, atau 65,0 persen dari outlook yang ditetapkan. Meskipun telah mencapai lebih dari separuh target, capaian ini secara nominal lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tanggapannya soal utang Kereta Cepat Whoosh juga menjadi sorotan. Purbaya diketahui menolak usulan Danantara untuk menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kepada pemerintah melalui dana APBN yang mencapai Rp116 triliun.