Iuran BPJS Kesehatan Naik, Menkeu Cairkan Dana Talangan Rp14 T

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 31 Oktober 2019 18:10
Iuran BPJS Kesehatan Naik, Menkeu Cairkan Dana Talangan Rp14 T
Dana ini bertujuan untuk `menambal` iuran peserta penerima bantuan Indonesia lewat BPJS Kesehatan di daerah.

Dream – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, siap mencairkan dana talangan senilai Rp14 triliun yang akan diberikan keada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dana triliunan rupiah itu diberikan untuk menutup iuran Penerima Bantuan Indonesia (PBI).

“ Akan kami bayarkan sesegera mungkin,” kata Sri Mulyani di Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Kamis 31 Oktober 2019.

Dana sebesar Rp14 triliun itu akan diambil dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Diharapkan dana yang dicairkan bisa menambal kekurangan iuran PBI di berbagai daerah.

“ Nanti akan kami lihat karena juga bayar untuk daerah,” kata dia.

Sekadar informasi, mulai tahun 2020, iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Peserta (BP) sebesar Rp42 ribu untuk kelas III, Rp110 ribu kelas II, dan Rp160 ribu kelas I.

Layanan kesehatan yang didapatkan peserta berdasarkan pada tingkatan kelas peserta BPJS Kesehatan.

1 dari 6 halaman

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Kontra Produktif

Dream – Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLK).

Dikutip dari laman YLKI, Kamis 31 Oktober 2019, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan, kenaikan iuran memang bisa jadi solusi defisti BPJS Kesehatan.

“ Namun, jika dilihat dari aspek yang lebih luas, kebijakan ini bisa memicu hal yang kontra produktif bagi BPJS Kesehatan itu sendiri,” kata Tulus di Jakarta.

 

© Dream

 

Ada dua hal yang bisa mendorong fenomena kontra produktif. Pertama, kenaikan iuran bisa memicu peserta untuk turun kelas, misalnya dari kelas I ke kelas II. Ke dua, akan memicu tunggakan yang lebih masif, terutama dari golongan mandiri. Sekadar informasi, saat ini, 46 persen tunggakan berasal dari peserta mandiri.

“ Jika kedua fenomena ini menguat, itu bisa menggerogoti finansial BPJS Kesehatan secara keseluruhan,” kata dia.

2 dari 6 halaman

Lakukan Langkah Strategis Ini

Tulus meminta pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan melakukan tiga langkah strategis. Pertama, melakukan bersih-bersih data golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurut dia, ada banyak peserta yang salah sasaran. Ada banyak orang mampu yang jadi anggota PBI, misalnya diikutsertakan karena dekat dengan pengurus RT/RW setempat.

“ Jika cleansing data dilakukan secara efektif, peserta golongan mandiri kelas III langsung bisa dimasukkan menjadi peserta PBI. Dari sisi status sosial ekonomi golongan mandiri kelas III sangat rentan terhadap kebijakan kenaikan iuran,” kata dia.

Ke dua, mendorong semua perusahaan jadi anggota BPJS Kesehatan atau melakukan audit perusahaan yang memanipulasi jumlah karyawan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

“ Sampai detik ini masih lebih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai anggota BPJS Kesehatan dari pada yang sudah menjadi anggota,” kata Tulus.

Ke tiga, mengalokasikan kenaikan cukai rokok langsung untuk BPJS Kesehatan. Tulus menambahkan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menaikkan cukai rokok sebesar 25 persen. Kenaikan cukai rokok ini seharusnya bisa dialokasikan untuk penanggulangan aspek preventif promotif produk yang dikonsumsi.

“ Jika ketiga poin itu dilakukan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara ekstrem tak perlu dilakukan. Atau setidaknya tak perlu naik sampai 100 persen,” kata dia.

3 dari 6 halaman

Jangan Ada Diskriminasi!

Setelah kenaikan iuran, YLKI meminta pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan untuk menjamin pelayanan yang lebih prima dan handal. Tulus meminta tak ada lagi diskriminasi layanan antara peserta BPJS Kesehatan dengan yang non-BPJS Kesehatan.

“ Tak ada lagi faskes (fasilitas kesehatan) yang menerapkan uang muka untuk pasien opname,” kata dia.

Tulus juga mendesak pihak faskes, terutama faskes rujukan untuk meningkatkan pelayanan. “ Caranya melakukan inovasi pelayanan di semua lini, baik layanan di IGD, poliklinik, dan instalasi farmasi,” kata dia.

4 dari 6 halaman

Mulai Tahun Depan, Iuran BPJS Kesehatan Naik

Dream – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dua kali lipat. Kenaikan ini terjadi di semua kelas BPJS.

Dikutip dari setneg.go.id, Rabu 30 Oktober 2019, kenaikan iuran BPJS ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid itu ditandatangani Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan berlaku untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II naik dua kali lipat.

Menurut pasal 34 Perpres 75 Tahun 2019, iuran bagi peserta BP dan PBU untuk kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan.

Iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas III dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Iuran baru BPJS Kesehatan ini berlaku mulai 1 Januari 2020.

5 dari 6 halaman

Iuran BPJS Kesehatan Naik, 120 Juta Peserta Ini Tak Perlu Risau

Dream – Pemerintah meminta masyarakat tak mampu untuk tak cemas dengan rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan iuran BPJS yang sampai 100 persen itu hanya berlaku pada peserta mandiri.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Puan Maharani menyatakan iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin penerima bantuan iuran (PBI) takkan mengalami kenaikan. 

“ Untuk PBI, rakyat yang ditanggung oleh negara itu tetap kita tanggung. Ada 96,8 juta dan yang lain-lain jadi hampir 120 juta warga miskin itu masih ditanggung negara,” kata Puan, di Jakarta, dikutip dari setkab.go.id, Kamis 5 September 2019.

© Dream

 

Menurut Puan, rencana kenaikan iuran hanya berlaku bagi peserta mandiri yaitu dari segmen pekerja, penerima upah pemerintah, dan swasta. Kenaikan juga berlaku bagi pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja.

Puan juga menyampaikan, peserta mandiri yang iuran kepesertaannya tidak ditanggung oleh negara bisa memilih kepesertaan berdasarkan kelas, yakni kelas I, kelas II, dan kelas III yang besar iurannya berbeda-beda.

“ Jadi peserta mandiri bisa memilih ikut kelas I, kelas II, atau kelas III,” kata dia.

6 dari 6 halaman

Tunggu Perpres

Ketika ditanya tentang kepastian kenaikan iuran BPJS, Puan masih menunggu Peraturan Presiden tentang hal itu.

“ Kita tunggu Perpresnya. Kalau Perpresnya sudah ditandatangani semua harus kita lakukan,” kata dia.

Menurut Menko PMK itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diterapkan mulai 1 Januari 2020. Hal ini dimaksudkan sekaligus untuk memberikan waktu kepada pihak terkait JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) – KIS (Kartu Indonesia Sehat) memperbaiki berbagai hal.

Sekadar informasi, kenaikan iuran BPJS direncanakan naik 100 persen. Iuran kelas I naik dari Rp81 ribu menjadi Rp160 ribu, kelas II dari Rp52 ribu jadi Rp110 ribu, dan kelas III dari Rp22.500 jadi Rp42 ribu. 

Beri Komentar