Haji (2): Menteri Agama: "Tidak Ada yang Harus Disesali"

Wawancara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Dream - Pelaksanaan haji tahun ini boleh dikatakan berlangsung dalam situasi sulit. Menteri Agama yang lama, Suryadharma Ali, ditetapkan sebagai tersangka korupsi haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akhirnya dia pun diminta mengundurkan diri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara pelaksanaan haji kurang dari tiga bulan lagi.

Di tengah situasi sulit itu, Lukman Hakim Saifuddin ditunjuk  sebagai Menteri Agama tanggal 9 Juni 2014 lalu.

Lukman lahir pada 25 November 1952. Dia adalah alumni Pondok Pesantren Gontor. Kehidupan pesantren dilaluinya hingga tahun 1983, sebelum akhirnya ia melanjutkan pendidikan strata satu di Universitas As-Syafiiyah, Jakarta, dan lulus di tahun 1990.

Usai lulus kuliah, putra mantan Menteri Agama Saifuddin Zuhri ini kemudian berkecimpung di dunia politik. Tercatat sejak 1997 ia menjadi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lukman juga pernah mengecap posisi wakil ketua MPR periode 2009-2014.

Pada pemilu legislatif 2014, Lukman kembali terpilih sebagai wakil rakyat mewakili PPP. Namun, karena dia baru saja dilantik sebagai Menteri Agama, Lukman memilih mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI 2014-2019. Ini merupakan sikap yang berlawanan dengan sejumlah menteri kabinet SBY, yang justru memilih mundur dari kursi menteri karena terpilih sebagai anggota parlemen.

Alasan Lukman ketika itu adalah dia  ingin berkonsentrasi sebagai pimpinan rombongan haji Indonesia (Amirul Haj). Dan dengan demikian dia mengembalikan kursi wakil rakyat itu ke PPP untuk diganti orang lain.

Pada tanggal 20 Oktober 2014 ini, masa jabatan Lukman sebagai Menteri Agama akan berakhir. Dan dia belum tentu terpilih kembali sebagai Menteri Agama walau terbukti sukses melaksanakan pelaksanaan haji 2014 di tengah keruntuhan kepercayaan publik akibat skandal korupsi haji.

Di hari-hari terakhir dia sebagai Menteri Agama, Lukman menerima wawancara khusus dengan reporter Dream, Kusmiyati. Berikut wawancara tentang pelaksanaan haji dan alasan sikapnya yang memutuskan mengundurkan diri dari kursi parlemen walau kembali terpilih:

Di tengah gempuran masalah korupsi haji yang melilit Menteri Agama terdahulu, pelaksanaan haji 2014 boleh dibilang berjalan baik, bagaimana perasaan anda selaku Amirul Haj?

Alhamdulillah, semua juga berkat kerjasama dari segala lini. Kita semua harus bersyukur dengan ini.

Anda sudah mengundurkan diri dari kursi parlemen hanya karena anda ingin fokus pada pelaksaan haji tahun ini agar berjalan baik, dan itu boleh dibilang terbukti berhasil, apa tanggapan anda?

Lagi-lagi semuanya bukan berkat saya saja tetapi dari semua lini baik pemerintah dan masyarakatnya. Insya Allah ketika memang bertujuan kebaikan Allah akan kasih kemudahan.

Meski berjalan lancar, apakah anda melihat ada sejumlah hal yang harus diperbaiki? Hal-hal apa saja itu yang harus diperbaiki, bisa anda jelaskan?

Ada beberapa yang masih ada dalam catatan dan perlu diperbaiki pertama terkait penempatan sebagian jamaah Indonesia di luar Markaziyah saat berada di Madinah. Sekitar 17 ribu jamaah haji Indonesia ditempatkan di luar Markaziyyah (pemondokan) karena Majmuah atau konsorsium penyedia hotel jamaah haji melakukan tindakan wanprestasi dengan Pemerintah Indonesia. Majmuah pelanggar perjanjian harus membayar denda sebanyak 300 riyal ke jamaah.

Kemudian pola penyewaan pemondokan di Madinah akan dikaji ulang sistem sewanya tidak boleh lagi tergantung pada Majmuah. Pola sewa pemondokan di Mekah dapat diterapkan di Madinah kesepakatan kontrak itu langsung kepada pemilik hotel masing-masingn tanpa melalui Majmuah.

Hal lainnya?

Catatan kedua yakni soal perusahaan katering yang melakukan wanprestasi dengan menyajikan makanan yang kurang baik. Nantinya kalau masih seperti ini pemerintah harus memberikan sanksi dengan mengalihkan kontrak kepada perusahaan katering yang lain.

Sementara catatan ketiga terkait meningkatnya jumlah jamaah haji yang wafat di Tanah Suci pada penyelenggaraan haji 2014. Peristiwa meninggal dunia tersebut didominasi jamaah lanjut usia (lansia).

Untuk itu nantinya diharapkan ada kebijakan pemanfaatan sisa kuota yang diprioritaskan untuk lansia. Alasannya, lansia  pada umumnya masuk kategori beresiko tinggi (risti) dari sisi kesehatan, maka kemudian angka wafat kemudian lebih banyak.

Perlu diterapkan aturan yang lebih tegas soal persyaratan kriteria jamaah haji dari sisi kesehatan. Jangan hanya diukur dari kemampuan finansial saja, tapi juga kondisi kesehatan.

Apakah anda juga menemui pejabat Arab Saudi?

Semua memang tidak ada yang sempurna  maka dari itu saya didampingi Abdul Djamil (Dirjen Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI) bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi untuk mengusulkan beberapa hal.

Pertama, menyangkut kuota bagi jamaah Indonesia yang sangat terbatas dan tidak sebanding dengan antrean yang sampai 20 tahun. Karena itu kami mengusulkan untuk kuota jamaah haji Indonesia agar dikembalikan kepada  kuota awal sebelum dikurangi 20 persen. Karena sudah harus disesuaikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai  240 juta jiwa. Kami juga minta agar kuota untuk negara lain yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Indonesia.

Usulan kedua supaya ada peningkatan kualitas dalam pelayanan  haji di Arafah. Kami minta agar tenda-tenda di Arafah lebih tinggi dan diberi pendingin/AC. Keberadaan toliet di Arafah agar diperbanyak. Karena inti haji itu  Arafah. Berharap fasilitas di Arafah sangat mungkin untuk ditingkatkan.

Usulan ketiga, kondisi di Mina terutama toilet agar diperbanyak. Karena berkaitan dengan toilet ini dari tahun ke tahun tidak pernah ada solusi. Kalaupun tidak bisa diperluas lokasi di Mina, berharap ada penambahan toilet ke atas misalnya menjadi lima tingkat. Alhamdulillah pemerintah Saudi akan membangun 36 ribu toilet.

Usulan keempat, tentang slot time di Bandara Jeddah. Selama ini jamaah haji Indonesia harus tinggal selama 39 hari di Mekah dan Madinah karena banyaknya jamaah haji.  Sedangkan slot time untuk fasilitas pesawat  untuk jamaah haji  Indonesia  dibatas  setiap hari hanya 12 kloter.

Jumlah kematian jemaah haji kita tahun ini masih mencapai 100 jiwa lebih, kenapa jumlah kematian jemaah masih begitu tinggi? Apakah karena mayoritas jemaah kita kaum tua? Ataukah karena masa antre menunggu keberangkatan yang lama sehingga jemaah kita keburu tua?

Umumnya karena lansia lebih banyak dan umumnya mereka yang berisiko tinggi, maka angka korban yang wafat lebih banyak. Contohnya ada calon jamaah yang berisiko tinggi, pemeriksa kesehatan di tingkat kota dengan tegas melarang, tapi di tingkat provinsi karena rasa iba atau sungkan, langsung diloloskan. Lalu dilimpahkan ke pusat, di sana semakin sulit menentukan boleh berangkat atau tidak.

Apakah hal seperti ini menurut anda perlu diperbaiki dalam sistem haji kita?

Iya bisa dibilang begitu, kedepannya Indonesia akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperketat standar kesehatan calon jamaah haji. Persyaratan kesanggupan bagi setiap jamaah tidak hanya diukur dari kemampuan finansial, tapi juga kondisi kesehatan.

Jadi lebih tegas memilih jamah-jamaah haji yang riskan atau belum sembuh dari sakit tidak boleh diberangkatkan.

Masa jabatan anda akan berakhir tanggal 20 Oktober depan, bila anda tak terpilih kembali menjadi Menteri Agama apakah anda menyesal telah membatalkan kursi anda di parlemen walau anda terpilih kembali menjadi wakil rakyat?

Tidak ada yang harus disesali, ketika mengambil keputusan semuanya sudah diiikrarkan secara matang. Kesalahan Kemenag (Kementrian Agama) di masa lalu yang berdampak pada kepercayaan publik terganggu ini yang harus segera diobati. Caranya dengan memperbaiki kinerja, melakukan transparansi terhadap semua kinerja, serta tidak menjadi golongan orang munafik yang mengkhianati kepercayaan publik. Mari teladani Rasulullah Al-Amin.

Bila anda tak terpilih lagi sebagai Menag, apa saran anda untuk penerus jabatan anda khususnya untuk pelaksanaan haji tahun depan?

Saya ingin Kemenag dalam kepemimpinan Kabinet yang baru, melanjutkan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran, sebagaimana dicontohkan dalam efisiensi pemondokan haji. Efisiensi penting untuk menekan korupsi serta melakukan alokasi anggaran tepat sasaran.

Semua lini Kemenag dapat menghadirkan diri di masyarakat, agar kehadirannya terasa sebagai pelayan publik yang baik. Terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Kantor Urusan Agama, pelayanan haji dan umrah dan pelayanan lainnya.

Semoga seluruh pegawai terus berlomba-lomba memperoleh kebaikan sehingga ketika tidak lagi menjadi pegawai Kemenag, meninggalkan warisan baik yang ditinggalkan. Syukur-syukur warisan itu bisa dikembangkan. (eh)