Momen Prabowo Geser Kursi Sri Mulyani Jadi Sorotan

Reporter : Sugiono
Jumat, 28 Januari 2022 17:45
Momen Prabowo Geser Kursi Sri Mulyani Jadi Sorotan
"Orang Indonesia sering menyebutnya "Punya Adat alias Beradat"," tulis Dahnil.

Dream - Ada hal unik dalam rapat Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dalam momen itu, Prabowo terlihat membantu Sri Mulyani menggeser kursi.

Melalui Twitter, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengunggah momen yang tertangkap kamera televisi tersebut. Dalam video itu, terlihat rombongan Prabowo dan Sri Mulyani baru saja memasuki ruang rapat.

Sri Mulyani berjalan di depan, diikuti oleh Prabowo yang terlihatb sibuk memberi hormat kepada koleganya. Namun saat Sri Mulyani hendak duduk, Prabowo menggeserkan kursi menteri keuangan itu agar lebih pas.

1 dari 4 halaman

Menurut Dahniel, tindakan Prabowo itu merupakan gentleman manner atau tata krama. " Orang Indonesia sering menyebutnya " Punya Adat alias Beradat" ," tulis Dahnil.

Dia mengaku banyak belajar soal tata krama kepada Prabowo. " Mulai dari berpakaian, komunikasi sampai di meja makan dll," imbuh Dahnil.

Momen itu juga tertangkap kamera foto yang diunggah oleh Sri Mulyani ke Instagram. Dalam foto itu, Sri Mulyani terlihat duduk, sementara Prabowo terlihat memegang bagian kursi belakang tersebut.

2 dari 4 halaman

Dalam unggahannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa mereka sedang mengikuti rapat membahas penghapusan dua Kapal TNI AL, yaitu KRI Teluk Mandar-514. Kapal itu dibeli tahun 1979 dengan nilai Rp121.897.258.397.

Sementara, kapal ke dua adalah KRI Teluk Penyu-513 yang diboyong ke Indonesia pada 1979 dengan banderol Rp121.034.333.397. " Kedua kapal sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak aman dan tidak efisien, sehingga penghapusan dua kapal KRI tidak menganggu tugas TNI AL," tulis Sri Mulyani.

3 dari 4 halaman

Menurut Sri Mulyani, Kemenkeu terus mendukung modernisasi dan pembaharuan peralatan militer TNI. Anggaran Kemenhan terus meningkat dan mendapat prioritas utama.

" Anggaran untuk fungsi pertahanan berdasarkan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tahun 2010 hanya sebesar Rp 17,08 Triliun, meningkat menjadi Rp 117,96 Triliun pada 2020," tambah dia.

Sri Mulyani mengatakan, perbaikan tata kelola, termasuk proses pengadaan yang efisien, pasti, dan bersih dari KKN, menjadi penting agar anggaran pengadaan alutsista dapat menghasilkan perbaikan peralatan militer yang tangguh, tepat kualitas, dan peningkatan kemampuan pertahan keamanan Indonesia.

4 dari 4 halaman

      View this post on Instagram

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati)

Beri Komentar