Mulai Berlaku Hari Ini, Ini 5 Fakta Aturan Sertifikasi Halal

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 17 Oktober 2019 09:13
Mulai Berlaku Hari Ini, Ini 5 Fakta Aturan Sertifikasi Halal
Aturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.

Dream - Aturan wajib sertifikasi halal untuk semua produk berlaku hari ini, Kamis 17 Oktober 2019. Aturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

“ Saya sampaikan, Kementerian Agama, dalam hal ini, BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Halal), Insya Allah telah siap memberikan pelayanan jaminan produk halal nanti pada 17 Oktober 2019,” kata Staf Ahli Kementerian Agama, Janedri M. Gaffar, di Jakarta.

Janedri mengatakan, pada tahap awal, pemerintah terlebih dahulu mewajibkan produk makanan dan minuman mengantongi sertifikasi halal. Jangka waktu itu ditetapkan selama lima tahun.

Berikut ini adalah sederet fakta menarik tentang aturan sertifikasi halal, berdasarkan data yang dihimpun oleh Dream.

1 dari 5 halaman

Sertifikasi Diurus Secara Online

Pengurusan sertifikasi halal di BPJH dilakukan secara online. Prosedur yang harus dijalani yaitu para pelaku usaha lebih dulu mengajukan berkas permohonan sertifikat halal untuk produknya.

BPJPH kemudian menyerahkan ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Tugas ini dipikul oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

" Dalam hal ini kami sudah sepakat meski baru informal," kata Janedri.

Setelah selesai dikaji oleh LPH, berkas kembali diserahkan ke BPJPH untuk verifikasi. Tahap selanjutnya BPJPH menyerahkan ke MUI untuk masuk pada sidang fatwa halal tidaknya suatu produk. Hasilnya baru diberikan kepada BPJH untuk diberikan sertifikasi halal.

Ke depan, kewenangan LPH bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga Islam yang memiliki badan hukum. Sehingga, tugas LPH tidak hanya dilakukan LPPOM MUI.

2 dari 5 halaman

Siapkan Ratusan Auditor

BPJH menyiapkan 172 calon auditor halal yang pembekalannya dianggarkan oleh Kementerian Agama. Angka itu masih lebih kecil dari auditor Lembaga Pengawas Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI sejumlah 1.060 orang.

Kinerja BPJPH pun akan berkali-kali lipat lebih besar dari MUI. Lembaga ini juga akan mensertifikasi lebih dari 1,6 juta UMKM.

Meskipun demikian, MUI bersikukuh bahwa kewenangan halal masih di pihak mereka, dan BPJPH hanya mengatur administrasi saja.

3 dari 5 halaman

Biaya Sertifikasi Halal untuk UKM Digratiskan

Tak dapat dipungkiri, biaya menjadi salah satu kendala untuk sertifikasi produk makanan dan minuman, terutama bagi UKM. BPJH memastikan biaya sertifikasi halal untuk bisnis UKM akan digratiskan.

" Kalau biaya yang jelas itu usulan kita, mikro kecil itu pasti akan dibebaskan Rp0 sampai berapa itu ada di sistem BLU (Badan Layanan Umum)," kata Kepala BPJH, Sukoso di Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.

Sukoso menjelaskan, besaran biaya tersebut masih menunggu keputusan Kementerian Keuangan. “ Bahannya udah kami sampaikan ke PK BLU untuk segera disahkan," kata dia.

Bagaimana dengan produk-produk lainnya? Sukoso menjelaskan sertifikasi produk kosmetik, obat, alat medis lainnya akan dilakukan setelah mamin rampung.

4 dari 5 halaman

Permudah Ekspor

Dikutip dari Liputan6.com, Ketua Komite Pembinaan dan Pengembangan UKM Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Irwan S Widjaja, mengatakan dengan memiliki label halal, produk-produk UKM tidak hanya bisa dijual di dalam negeri saja, tetapi juga menembus pasar ekspor.

" Ini menjadi benefit karena produknya sudah masuk kategori halal. Harapannya produk ini bisa masuk tidak hanya di negara kita sendiri tetapi juga ke negara-negara yang banyak penduduk muslimnya, mereka mencari barang-barang halal," kata Irwan kepada Liputan6.com di Jakarta.

Selama ini penduduk muslim di negara-negara Eropa dan Amerika masih kesulitan untuk mendapatkan produk halal. Ini bisa menjadi pangsa pasar yang menjanjikan bagi produk-produk UKM Indonesia.

Dengan sertifikasi halal, pengusaha bisa memasok produknya ke Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. “ Logo halal ini akan memberikan kesempatan untuk menjadi pemain kelas dunia di kategori produk halal,” kata dia.

5 dari 5 halaman

Dongkrak Ekspor Hingga 20 Persen

Irwan optimistis logo halal bisa mendorong ekspor produk-produk Indonesia. Dikatakan bahwa ekspor Indonesia bisa melesat hingga 20 persen.

Dia mengatakan pasar yang paling potensial adalah Timur Tengah, kemudian negara-negara di Eropa. Di sana, ada banyak penduduk Muslim, tapi sedikit produk halal.

“ Potensinya besar sekali. Itu bisa naik sampai 20 persen,” kata dia. 

Beri Komentar
Representasi Feminisme Versi Barli Asmara