Layanan Chat Telegram Diblokir, Ini Penjelasan Kominfo

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 14 Juli 2017 20:50
Layanan Chat Telegram Diblokir, Ini Penjelasan Kominfo
Aplikasi percakapan itu dituduh sering digunakan untuk propaganda terorisme.

Dream - Pengguna aplikasi percakapan mirip WhatsApp, Telegram tengah meradang. Kementerian Komunikasi dan Infomartika (Kominfo), meminta penyedia jasa internet (Internet Service Provider) memblokir 11 domain name system (DNS) milik Telegram.
 
Keputusan pemblokiran dibuat karena banyak kanal di Telegram yang diduga digunakan untuk propaganda terorisme.
 
Kanal tersebut dianggap digunakan untuk hal-hal yang bermuatan radikalisme, kebencian, ajakan membuat bom, dan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
 

situs Telegram yang diblokir© Dream.co.id

 
" Saat ini, kami juga sedang menyiapkan penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan standard operating procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka," kata Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel A. Pangerapan, di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Jumat 14 Juli 2017. 
 
Menurut Semuel, langkah keras ditempuh pemerintah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Sebelas DNS yang diblokir adalah t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer).
 
Dia mengatakan aplikasi ini bisa membahayakan keamanan negara karena tak ada SOP dalam penanganan kasus terorisme. 
 
Semuel menegaskan, dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundangan-undangan Indonesia. (Sah)
 

Beri Komentar