Pemerintah Optimistis Perekonomian Membaik Tahun Ini

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 8 Januari 2021 19:13

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Optimistis Perekonomian Membaik Tahun Ini.(Foto: Ekon.go.id)

Salah satunya sinyal perekonomian global membaik.

Dream – Pemerintah optimistis perekonomian akan membaik pada tahun ini. Ada beberapa faktor yang bisa mendorong pemulihan ekonomi selain vaksinasi.

“ Tentu kita optimis,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pertemuan dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) secara virtual, Jumat 8 Januari 2021.

Hal-hal yang membuat pemerintah berani “ menatap ke depan” seperti keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 11 No. 2020 yng diklaim bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan menarik investasi lebih banyak. Kemudian, ada juga perjanjian kerja sama Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) yang diteken pada akhir tahun lalu.

Sekadar informasi, IK-CEPA mencakup perdagangan barang yang meliputi elemen penurunan tarif, ketentuan asal barang, fasilitasi perdagangan, hingga investasi. “ Market kita akan semakin terbuka,” kata dia.

“ (Dengan begitu), PNBP bisa mencapai target walaupun tahun kemarin penerimaan pajak turun,” kata dia.

1 dari 3 halaman

Perekonomian Global Juga Ditengarai Membaik

Airlangga juga menyebut, ada sinyal-sinyal perekonomian global membaik. Kebutuhan kontainer untuk ekspor meningkat menandakan permintaan ekspor mulai merangkak naik.

“ Dibandingkan tahun kemarin, (ibarat) kalau berlayar tidak ada angin, sekarang anginnya sudah lebih kencang,” kata dia.

Pemerintah, lanjut Airlangga, juga bertindak cepat saat ada varian baru COVID-19. Dikatakan bahwa anggaran 2021 dibuat pada November 2020, kala itu belum ada strain baru. Dengan adanya strain baru, pemerintah merealokasi termasuk bansos pada 2021 seiring pemulihan ekonomi dan optimisme positif.

Pemerintah, tambah dia, akan mengevaluasi kembali bantuan-bantuan untuk kegiatan produktif serta perlindungan sosial. “ Kami berharap daya beli (masyarakat) itu kembali. salah satunya dengan vaksinasi,” kata dia.

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

2 dari 3 halaman

Ada Indonesia Investment Authority, Sumber Pembiayaan Makin Bervariasi

Dream – Pemerintah sedang merampungkan sovereign wealth fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). Nantinya, lembaga pengelola investasi ini bisa menjadi alternatif pembiayaan.

“ INA ini bisa menjadi alternatif ketiga dari pembiayaan sekarang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pertemuan dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) secara virtual, Jumat 8 Januari 2021.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Saat ini, baru ada pembiayaan yang digunakan. Pertama, utang, dan kedua, investasi langsung dari Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) yang tidak langsung berasal dari pasar modal.

“ Kita tidak punya pembiayaan yang bersifat ekuitas,” kata dia.

Airlangga melanjutkan, sudah ada dua Peraturan Pemerintah yang telah diteken tentang INA, yaitu kepengurusan dan governance, serta perpajakan.

“ Diharapkan INA menjadi SWF dan bisa menggerakkan perekonomian di sektor utilitas,” kata dia.

3 dari 3 halaman

Terobosan Pembiayaan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembentukan lembaga sejenis Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga pengelola Investasi, yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) pada Januari 2021 akan menjadi terobosan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan nasional.

“ Pada bulan ini telah terbentuk yang namanya sovereign wealth fund. Ini juga agar para gubernur mengetahui sehingga kita memiliki sebuah terobosan dalam rangka pembiayaan nasional kita, tidak hanya tergantung APBN,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Negara, dikutip dari Liputan6.com yang melansir Antara.

Dengan adanya Indonesia Investment Authority, maka pemerintah tidak hanya memiliki sumber bantuan pinjaman namun memiliki instrumen pendanaan lain. Sumber pendanaan ini, kata dia, dibutuhkan negara karena ada ketimpangan antara kemampuan pendanaan di domestik dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Terlebih saat ini kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat, sementara kapasitas pembiayaan BUMN juga terbatas, dan rasio utang pemerintah dibanding Produk Domestik Bruto (PDB) telah naik.

(Sumber: Liputan6.com)